**Probolinggo** – Salamul Huda, S.H., Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerapkan prinsip transparansi yang ketat dalam pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2024.
“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu, KPU harus memegang teguh prinsip transparansi dalam pengelolaan dana hibah Pilkada,” tegas Salamul Huda pada konferensi pers yang diadakan pada Senin, 3 September 2024.
Salamul Huda menambahkan bahwa KPU memiliki kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan jujur, adil, dan transparan. Hal ini termasuk pengelolaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo.
“KPU harus memastikan dana hibah Pilkada digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dicatat secara akurat. Setiap penggunaan dana tersebut harus dipublikasikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi negatif dari masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Salam juga meminta KPU untuk mempublikasikan dokumen Rencana Penggunaan Anggaran Hibah, menjelaskan secara rinci alokasi dan penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, dana hibah Pilkada rentan terhadap potensi penyalahgunaan atau korupsi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan dana harus diperketat. “Praktik korupsi pada masa Pilkada bisa menjadi awal dari mata rantai korupsi yang lebih besar,” tambah Salam.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, saat diminta tanggapan terkait isu transparansi dana hibah Pilkada 2024, memilih untuk tidak memberikan komentar.
Sebagai informasi tambahan, total dana hibah Pilkada Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 60 miliar.
**(Edi D/Red/**)