Patrolihukum.net — LSM LIRA Kabupaten Probolinggo menggelar konsolidasi pada hari Minggu, 9 Juni 2024, di kediaman Bupati LSM LIRA, Samsudin, S.H., Desa Santreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Acara ini dihadiri oleh Bupati LSM LIRA Samsudin, S.H., Sekda LIRA Deni Ilhami, S.H., serta jajaran DPD, DPK, dan anggota LIRA se-Kabupaten Probolinggo.
Foto Jajaran DPD LSM LIRA Kab. Probolinggo saat mengikuti konsolidasi
Dalam konsolidasi tersebut, dibahas beberapa agenda penting, termasuk pencalonan Samsudin, S.H., sebagai Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, serta pembahasan pencalonan Bupati LSM LIRA Probolinggo sebagai penggantinya Samsudin nantinya dan membahas kasus gratifikasi serta TPPU yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo dan suaminya.
LSM LIRA menegaskan bahwa pencalonan Bupati LSM LIRA akan sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Terkait kasus gratifikasi dan TPPU yang dilakukan mantan Bupati Probolinggo dan suaminya, LSM LIRA komitmen untuk mengawal sampai benar-benar selesai. Terkait Pilkada 2024, LSM LIRA akan mengawasi dan menjadi garda terdepan dalam kontestan politik Pilkada Probolinggo bulan November 2024 mendatang, sehingga benar-benar Pilkada Probolinggo tidak menjadi pilihan politik bagi para penguasa melainkan benar-benar kontestan politik untuk seluruh warga Probolinggo untuk menentukan pilihan pemimpin yang benar-benar bisa membawa Kabupaten Probolinggo lebih sejahtera lagi.
Terkait kasus gratifikasi dan tppu exs Bupati Probolinggo, LSM LIRA akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus gratifikasi dan TPPU tersebut, dengan fokus mengungkap semua pihak yang terlibat.
Foto calon Gubernur LSM LIRA Jatim Samsudin, S. H saat beri sambutan
Dalam sambutannya, Samsudin, S.H., menegaskan LSM LIRA akan tetap kritis dan independen. Dan saya tidak akan terlibat dalam kontestasi politik, serta konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial masyarakat di LSM LIRA. Ujar Samsudin.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan LSM LIRA dalam menjalankan tugas pengawasan dan kontrol sosial, serta dukungan penuh terhadap transparansi dan keadilan dalam pemerintahan daerah.
Reporter: Edi D/Red/**
