Dugaan Pungli SMPN 3 Ampelgading, Ini Jawaban Komite!!!

 

Ampelgading, Malang – Ramai pemberitaan terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang berkedok sumbangan yang diduga terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama negeri (SMPN 3) Ampelgading, akhirnya Awak media berhasil temui dan mintai keterangan dari kepala komite sekolah tersebut (20/3/2024)

Kepada awak media SUPADI mengaku sebagai kepala komite SMPN 3 Ampelgading, ia menjabat sejak SMPN 3 berdiri sampai hari ini 20/3/ 2024.

Dengan gamblang Supadi menjelaskan semua kegiatan komite di sekolah tersebut.

“Jumlah murid sekarang sekitar 216 siswa, lapangan basket, paving paving, parkiran, kamar mandi, semua dibangun komite, kemarin dapat bantuan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) RP 100 juta berapa gitu loh, nggak sampai Rp 150 juta saya lupa, uang itu untuk Rehab ruang LAB, saya ganti Pian/langit-langit, saya ganti reng usuknya saja pakai kayu Bendo, tidak ada belanja peralatan LAB, dan Rehab MCK lokal, kalau dihitung-hitung ya hampir habis uangnya” ungkap Supadi

Mengenai sisa anggaran, Supadi mengakui adanya sisa uang anggaran DAK tersebut.

“kalau sisanya pasti ada aja, cuman Ya Sisanya kecil” ujarnya

Saat disinggung soal sumbangan, Supadi juga mengakui adanya penarikan sumbangan.

” di SMP ini sumbangan memang ada Pak, caranya, kita ketemu komite dan wali murid rapat bareng, kita sampaikan Kenapa kita minta sumbangan dari wali murid? karena sebagian besar guru di SMP ini masih Honor, anggaran dana BOS itu nggak cukup untuk gaji honor kontrak, dari dana BOS cuman dapat alokasi 2 juta untuk bayar guru Honor, akhirnya kita minta dari wali murid per anak dikenakan Rp 60.000 sampai Rp 85.000 perbulan” terang Supadi

Saat disinggung soal sumbangan/pungutan tersebut, Supadi mengakui bahwa sebenarnya dilarang adanya pungutan disekolah negri.

” komite bayar 6 juta ditambah 2 juta dari Dana BOS berarti 8 juta untuk bayar Honor guru-guru kontrak, itu Sebetulnya saya pengen berhenti dari komite karena ya beresiko hukum, repotnya kadang-kadang komite itu kalau kita hati-hati minta sumbangan sama warga, kalau administrasinya nggak lengkap kan kita salah Pak, wong sebenarnya kan nggak boleh Mungut sama Kabupaten. kalau kabupaten melarang Mungut wali murid, terus untuk bayar honor apa? Makanya saya tetap berusaha pungut sumbangan, kalau nggak gitu untuk bayar guru honor dari mana? ya Intinya kita kesepakatan dengan wali murid itu untuk sumbangan tanpa ada sumbangan mati pak sekolah ini pak”

” Pak Edi kepala sekolah yang sekarang ini lumayan lama kerasan di dia di sini, Pak Edi itu rumahnya di sukun malang, orangnya Ya baik. Wali murid Kalau keberatan bulan itu membayar ya Kita kasih keringanan, selama ini wali murid nggak ada yang nolak” kata supadi.

Disinggung soal kwitansi, supadi mengelak, pihaknya tidak mengakui adanya kwitansi pembayaran.

“sumbangan itu tidak diberikan kwitansi cuma kesepakatan saja, sudah bayar ya sudah, nggak saya kasih kwitansi” ujarnya

Ditanya soal sumbangan pembangunan, supadi menjelaskan bahwa sumbangan itu ditentukan besaranya dan bisa dicicil oleh wali murid.

“sekarang kan tahun ajaran baru murid baru, murid baru dimintai sumbangan misalnya bikin parkiran ya kita kesepakatan dengan wali-wali murid sepakat berapaan begitu, selain sumbangan perbulan Rp 80. 000 perbulan, sumbangannya ya Rp500. 000 per anak, setiap tahun ajaran baru, uangnya untuk pembangunan, itu pun bayar pembangunannya di cicil semampunya” kata supadi.

Mengenai sistem pembayaran sumbangan atau iurannya, supadi mengatakan, pembayaran melalui sekertaris komite disekolah.

“caranya disetorkan ke sekretaris komite, sekretaris komite kita domplengkan di sekolah, dia orang warga biasa, ikut dompleng Ngantor di sekolah situ ngantornya ya setiap hari di sekolah, itu tadinya kita mau bikin kantor kecil-kecilan untuk komite tapi ya belum ada dananya” kata supadi

Mengenai gaji sekretaris komite supadi menjelaskan gajinya diambil dari uang hasil sumbangan.

“Ya sekedar diberikan honor sekretaris komite itu nggak banyak, sebulan paling kita gaji 400 sampai 500 nggak tentu, masuknya juga Senin Selasa Rabu Kamis cuma sabtu minggu nggak masuk, dulu dia murid saya waktu saya masih ngajar di PGRI” kata supadi.

soal iuran, supadi terangkan bahwa seharusnya lks dibayar memakai dana BOS.

“LKS itu biasanya dari dana BOS itu biasanya, diambilkan uang dari bos itu tidak narik dari warga” pungkas supadi.

(dir/tim/red/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *