Jakarta | Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Ryan Haroen mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung yang mengarahkan anggaran daerah pada program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Ryan, kebijakan belanja pemerintah perlu berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi warga, sehingga penggunaan anggaran tidak berhenti pada penyerapan, tetapi dapat terlihat melalui manfaat yang diterima publik.
Ryan menilai keberhasilan anggaran publik perlu diukur dari dampak yang dihasilkan serta kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan ukuran tersebut, program pemerintah diharapkan tidak hanya memenuhi target administratif, melainkan juga memberikan perubahan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Arah belanja daerah, menurut dia, penting untuk terus dikaitkan dengan layanan dasar, termasuk pendidikan dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas warga.
Dalam pandangannya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi mendatang. Karena itu, pembangunan dan penguatan sarana pendidikan perlu dipandang sebagai upaya berkelanjutan, bukan sekadar penyediaan infrastruktur dalam jangka pendek. Ryan berharap fasilitas publik yang dibangun melalui anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama siswa, orang tua, dan tenaga pendidik.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga serta merawat fasilitas tersebut setelah tersedia. Pemanfaatan yang baik dan perawatan secara berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan memberikan manfaat dalam waktu panjang. Dengan demikian, program yang berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan warga dapat terus berfungsi sesuai tujuan, sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.
Revitalisasi SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di Kecamatan Pasar Rebo menjadi contoh konkret bagaimana investasi publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua sekolah tersebut telah menempati gedung hasil rehabilitasi total sejak awal tahun ajaran 2026-2027. Penataan dilakukan dalam satu kompleks pendidikan yang terintegrasi, dengan nilai kontrak mencapai Rp101,3 miliar. Pembangunan ini tidak hanya memperbarui tampilan fisik sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas lingkungan belajar bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
Kompleks hasil revitalisasi itu dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Ruang kelas ditata agar proses pembelajaran berlangsung lebih nyaman, sementara perpustakaan menyediakan ruang bagi siswa untuk membaca dan mengembangkan pengetahuan di luar kegiatan utama di kelas. Tersedia pula kantin, lift, serta sarana olahraga yang mendukung kebutuhan harian dan pengembangan potensi peserta didik. Dari sisi aksesibilitas, bangunan dirancang ramah disabilitas sehingga seluruh warga sekolah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk menggunakan fasilitas. Sistem proteksi kebakaran juga disediakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan gedung.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa penataan kompleks tersebut turut menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pembelajaran di SMPN 91 Jakarta. Sebelum rehabilitasi, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berlangsung dalam dua sif karena keterbatasan ruang dan kapasitas bangunan. Setelah gedung selesai dan fasilitasnya ditata secara terpadu, kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dalam satu sif. Perubahan ini memberi dampak pada efektivitas waktu belajar, pengelolaan sekolah, serta kenyamanan siswa dan pendidik. Revitalisasi di Pasar Rebo menunjukkan bahwa anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi layanan dasar yang lebih aman, inklusif, dan berkualitas bagi warga.
APBD murni DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, fungsi pendidikan memperoleh alokasi Rp19,75 triliun atau sekitar 26,5 persen. Besarnya porsi ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah, baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar maupun meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Di dalamnya terdapat anggaran Rp126,12 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki bangunan, ruang belajar, serta fasilitas pendukung agar lebih aman, layak, dan mampu menunjang kebutuhan peserta didik serta tenaga pendidik.
Selain pendidikan, Ryan menilai sejumlah sektor infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga. Pembenahan jalan, misalnya, berkaitan dengan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan akses menuju fasilitas publik. Pengendalian banjir juga menjadi kebutuhan penting bagi Jakarta karena genangan dapat mengganggu aktivitas ekonomi, merusak aset, serta memengaruhi kualitas hidup warga. Untuk sektor ini, pemerintah mengalokasikan Rp3,64 triliun. Sementara itu, pengelolaan sampah mendapatkan anggaran Rp1,38 triliun, yang diperlukan untuk memperkuat pengangkutan, pengolahan, dan penanganan sampah dari hulu hingga hilir.
Pada 2026, tersedia pula alokasi Rp300 miliar untuk program normalisasi sungai. Anggaran tersebut diarahkan lain untuk pembebasan lahan dan penanganan Sungai Ciliwung, Krukut, serta Cakung Lama. Berdasarkan sumber yang disampaikan, normalisasi merupakan program berkelanjutan dan tidak seluruh kegiatannya berupa pembangunan fisik secara langsung. Sebagian tahapan masih berfokus pada proses pembebasan lahan, penataan kawasan, dan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, adanya alokasi Rp300 miliar tidak dapat dimaknai bahwa seluruh program normalisasi telah selesai. Pelaksanaannya tetap memerlukan tahapan lanjutan, koordinasi antarinstansi, serta dukungan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar manfaat pengendalian banjir dapat dirasakan secara optimal oleh warga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan perubahan pendekatan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026. Pola lama “kumpul-angkut-buang” secara bertahap diarahkan menjadi “pilah-angkut-olah”. Perubahan ini menempatkan pemilahan sebagai tahap penting sejak sampah dihasilkan, bukan hanya setelah sampah terkumpul di tempat penampungan. Rumah tangga, pelaku usaha, perkantoran, dan fasilitas publik diharapkan memisahkan sampah organik, anorganik, serta jenis sampah lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui pola tersebut, sampah tidak semata-mata dipindahkan menuju tempat pembuangan akhir, tetapi diolah agar memiliki nilai guna dan mengurangi beban lingkungan. Sampah organik dapat diarahkan untuk pengomposan, sedangkan material yang masih bernilai dapat diproses melalui daur ulang. Pendekatan ini membutuhkan sarana pemilahan, sistem pengangkutan yang terintegrasi, fasilitas pengolahan yang memadai, serta edukasi publik yang dilakukan secara konsisten. Keberhasilannya juga bergantung pada kedisiplinan warga dan kepastian bahwa sampah yang telah dipilah tetap dikelola secara terpisah.
Ryan menilai, peningkatan fasilitas publik, termasuk infrastruktur persampahan, dapat mendukung produktivitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas usaha. Kota yang bersih, tertata, dan memiliki layanan dasar yang andal akan memberikan kepastian lebih besar bagi warga maupun pelaku ekonomi. Karena itu, ia berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha terus dikembangkan untuk mencari solusi pengelolaan sampah serta inovasi lingkungan yang layak secara ekonomi dan bertanggung jawab. Penggunaan anggaran daerah perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap program dapat diukur manfaatnya. Pada saat yang sama, kebijakan pembangunan harus menjaga keberlanjutan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menghasilkan capaian jangka pendek.
Baca juga: Bantuan Pangan untuk Warga Rangkapan Jaya: Langkah Mengurangi Beban Ekonomi | Perkuat Sinergi Pendidikan, Pos Kramongmongga Satgas Yonif 147/KGJ Gelar Karya Bhakti di SMA 1 Henggi Distrik Kramongmongga | Proyek Pagar Kantor Bupati Aceh Tamiang Jadi Sorotan, Pelaksana Mengaku Tak Tahu Nilai Anggaran
