Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di tengah prospek ekonomi ASEAN yang dinilai tetap positif. Pesan tersebut disampaikan dalam pertemuan para menteri keuangan ASEAN bersama Presiden World Bank Group Ajay Banga di Bangkok, Thailand. Keterangan mengenai pertemuan itu disampaikan Suahasil dari Jakarta pada Selasa.
Menurut Suahasil, perkembangan ASEAN menjadi salah satu titik terang bagi perekonomian dunia ketika berbagai kawasan masih menghadapi ketidakpastian. Optimisme tersebut tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas kebijakan yang diterapkan negara-negara di kawasan. Ia menilai ASEAN memiliki kebijakan pembangunan yang sehat serta kebijakan publik yang kredibel, sehingga mampu membangun kepercayaan dan menjaga ketahanan ekonomi.
Dalam keterangan Suahasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditempatkan sebagai bagian penting dari pengelolaan keuangan Indonesia. APBN tidak hanya dipahami sebagai dokumen perencanaan penerimaan dan belanja, tetapi juga berfungsi sebagai kas negara yang memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai kebutuhan publik. Melalui pengelolaan anggaran tersebut, negara memiliki instrumen untuk menjaga kesinambungan kegiatan pemerintahan sekaligus merespons dinamika ekonomi.
Fungsi APBN juga berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara dapat menjadi salah satu saluran untuk mendukung aktivitas ekonomi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan pemerintah. Peran ini berjalan bersama fungsi perlindungan masyarakat, terutama ketika kebijakan anggaran diarahkan untuk menjaga daya dukung sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, APBN memiliki cakupan peran yang mencakup penguatan aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan perlindungan publik.
Suahasil menekankan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut perlu ditopang oleh pengelolaan yang kredibel. Kredibilitas APBN berkaitan dengan kemampuan negara mengelola penerimaan, belanja, serta pembiayaan secara bertanggung jawab dan terukur. Kepercayaan terhadap anggaran negara menjadi unsur penting karena APBN mengatur sumber daya publik dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan anggaran perlu dilakukan dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan mengenai kredibilitas pengelolaan APBN menjadi perhatian utama Suahasil ketika menjelaskan kekuatan ekonomi Indonesia. Anggaran negara diposisikan bukan semata-mata sebagai alat pembiayaan, melainkan sebagai instrumen yang harus tetap mampu mendukung pertumbuhan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, fungsi tersebut perlu dijalankan dengan disiplin pengelolaan agar peran APBN sebagai kas negara tetap terjaga. Penekanan ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap kebijakan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang konsisten dan kredibel.
Suahasil menilai Indonesia memiliki sejumlah kekuatan yang dapat menjadi modal penting bagi masa depan kawasan ASEAN. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya alam yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional. Potensi tersebut tidak hanya dipandang sebagai keunggulan, tetapi juga perlu diolah agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Karena itu, agenda hilirisasi menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan manfaat sumber daya alam di dalam negeri.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mobilisasi pendanaan swasta disebut sebagai salah satu prioritas. Pendekatan ini menempatkan sektor swasta sebagai bagian dari upaya pendanaan pembangunan, di samping peran pemerintah. Bagi Suahasil, kemampuan menggerakkan pendanaan swasta merupakan unsur penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi dan mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Sumber daya alam, hilirisasi, dan pendanaan swasta dengan demikian dipandang sebagai rangkaian kekuatan yang saling melengkapi.
Selain faktor tersebut, struktur penduduk yang muda juga menjadi modal penting bagi Indonesia dan kawasan. Penduduk muda memberikan dasar demografis yang relevan bagi masa depan, terutama ketika tingkat pendapatan terus menunjukkan pertumbuhan. Suahasil melihat kombinasi struktur penduduk muda dan peningkatan pendapatan sebagai kekuatan yang dapat menopang optimisme ekonomi ASEAN. Kedua faktor itu melengkapi potensi sumber daya dan kebijakan penguatan nilai tambah melalui hilirisasi.
Suahasil juga menekankan bahwa negara-negara ASEAN tidak cukup hanya belajar dari dunia. Menurutnya, ASEAN dan Indonesia perlu menceritakan kisahnya kepada dunia. Ia berpandangan bahwa rangkaian kisah ASEAN selama 50 hingga 60 tahun terakhir merupakan kisah sukses yang layak didengar. Penekanan tersebut menunjukkan pentingnya menyampaikan pengalaman kawasan secara lebih luas, termasuk perjalanan Indonesia dalam memanfaatkan kekuatan domestik dan membangun modal bagi masa depan.
Pelaksanaan APBN hingga 30 September 2026 menunjukkan posisi fiskal yang masih terkendali. Pada periode tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp319 triliun, atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini masih berada di bawah desain awal APBN yang menetapkan defisit Rp689,1 triliun, atau 2,68 persen terhadap PDB. Menteri Keuangan Suahasil Najib menyatakan bahwa kinerja tersebut masih berjalan sesuai rancangan awal atau on track, sehingga perkembangan fiskal tetap sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Dari sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan Rp2.341,5 triliun per September 2026. Realisasi ini setara dengan 74,2 persen dari target APBN dan tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut mencerminkan penguatan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi nasional dan regional. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, atau 69,2 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbedaan pendapatan dan belanja tersebut membentuk defisit yang tercatat sampai akhir September.
Realisasi pada sejumlah sektor prioritas juga terus berjalan. Anggaran kesehatan telah mencapai Rp161,8 triliun, sedangkan anggaran pendidikan terealisasi sebesar Rp574,2 triliun hingga September 2026. Pada komponen penerimaan, penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun dan tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan APBN tidak hanya mencerminkan pengelolaan defisit yang lebih rendah daripada batas desain awal, tetapi juga mendukung pembiayaan layanan publik serta menjaga kesinambungan agenda pembangunan. Perkembangan berikutnya akan menentukan capaian akhir APBN pada penutupan tahun anggaran.
Baca juga: Optimisme Perbankan di Tengah Ketidakpastian Global | Bantuan Pangan untuk Warga Rangkapan Jaya: Langkah Mengurangi Beban Ekonomi | Momentum Ekonomi dari PON Pantai Ancol 2026
