Jakarta | Kebijakan baru mengenai pakaian sekolah di Azerbaijan memicu protes dan perdebatan mengenai batas prinsip sekularisme negara dan kebebasan beragama. Sejumlah siswa dan guru dilaporkan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena mengenakan hijab atau penutup kepala yang digunakan oleh perempuan Muslim. Peristiwa tersebut segera menjadi perhatian publik, terutama karena berlangsung di lingkungan pendidikan yang semestinya menjamin akses belajar secara setara.
Aturan itu disahkan melalui amandemen pada bulan sebelumnya. Meskipun teks amandemen tidak secara eksplisit menyebut larangan hijab, ketentuannya membatasi penggunaan pakaian di sekolah yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme. Penafsiran terhadap aturan tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa ketentuan berpakaian dapat diterapkan untuk mengecualikan siswa maupun tenaga pengajar yang mengenakan simbol atau busana keagamaan.
Pihak yang mendukung kebijakan tersebut dapat memandangnya sebagai upaya mempertahankan karakter sekolah yang netral dan sekuler. Namun, kelompok yang menolak menilai bahwa penerapannya berpotensi membatasi hak individu untuk menjalankan keyakinan, khususnya bagi perempuan Muslim yang memilih mengenakan hijab. Mereka juga mempertanyakan kejelasan definisi pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan sekularisme serta mekanisme penentuan pelanggaran di setiap sekolah.
Protes yang muncul menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan seragam, melainkan juga menyentuh isu kesetaraan, kebebasan beragama, dan akses terhadap pendidikan. Ketidakjelasan dalam rumusan aturan berisiko menimbulkan penerapan yang berbeda-beda serta memperbesar ketegangan sekolah, keluarga, dan otoritas pendidikan. Karena itu, publik menantikan penjelasan lebih rinci dari pemerintah Azerbaijan mengenai cakupan amandemen, prosedur pelaksanaannya, dan perlindungan bagi siswa serta guru agar tidak mengalami diskriminasi.
Zahra Hasanova, seorang guru di Azerbaijan, mengaku merasa terluka setelah diberi tahu bahwa ia tidak lagi diperbolehkan mengenakan hijab di sekolah tempatnya mengajar. Bagi Hasanova, ketentuan tersebut bukan sekadar persoalan seragam, melainkan menyentuh keputusan pribadi yang berkaitan dengan keyakinan dan identitasnya. Ia menyampaikan bahwa hijab merupakan pilihan pribadi. Karena itu, keputusan untuk mengenakan atau melepasnya seharusnya berada di tangan dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh pihak lain. Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaannya terhadap penerapan aturan yang menurutnya membatasi kebebasan individu dalam menentukan pakaian yang dikenakan.
Pengalaman Hasanova muncul di tengah perdebatan mengenai batas kebijakan pendidikan, keseragaman penampilan, dan kebebasan beragama di ruang publik Azerbaijan. Bagi sebagian pihak, larangan atau pembatasan hijab dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan aturan sekolah yang berlaku bagi semua tenaga pendidik dan siswa. Namun, bagi mereka yang terdampak langsung, kebijakan itu dapat dirasakan sebagai campur tangan terhadap pilihan personal. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian memicu perhatian dan protes, terutama karena sekolah merupakan tempat yang mempertemukan aturan negara dengan beragam latar belakang masyarakat.
Kantor berita negara Azerbaijan, APA, menjelaskan bahwa aturan seragam tersebut dimaksudkan untuk menciptakan standar berpakaian yang seragam di lembaga pendidikan umum negeri. Penjelasan itu menekankan tujuan administratif dan kelembagaan, bukan secara khusus menyasar satu kelompok tertentu. Meski demikian, ketentuan tersebut memiliki pengecualian. Pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, nilai nasional, dan moral Azerbaijan dapat dikenakan dalam acara-acara perayaan, dengan persetujuan dewan sekolah. Pengecualian ini menunjukkan bahwa aturan seragam tetap membuka ruang bagi pakaian yang dianggap merepresentasikan identitas nasional dalam kesempatan tertentu. Pada saat yang sama, penerapannya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kriteria tersebut ditafsirkan dan apakah kebebasan memilih pakaian sehari-hari dapat tetap dihormati.
Kritik terhadap pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan meluas setelah kebijakan tersebut memicu reaksi dari siswa, orang tua, guru, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil. Azerbaijan dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim; sekitar 96 persen penduduknya beragama Islam. Namun, konstitusi negara itu menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler, sekaligus menjamin kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama. Perdebatan yang muncul berpusat pada pertanyaan apakah penerapan prinsip sekularisme dapat membenarkan pembatasan pakaian keagamaan di lingkungan pendidikan.
Salah satu rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah siswa menangis dan memeluk seorang guru. Guru tersebut dilaporkan dilarang memasuki sekolah karena mengenakan hijab. Video itu memperkuat kemarahan publik dan menjadi simbol emosional bagi pihak-pihak yang menilai kebijakan tersebut telah mengganggu hubungan guru dan murid. Selain itu, sejumlah laporan menyebutkan adanya aksi boikot kelas di sedikitnya dua sekolah. Para siswa dilaporkan menolak mengikuti pelajaran sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap larangan tersebut.
Penolakan juga datang dari jurnalis Polad Aslanov, yang sedang menjalani hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi pada 2020. Aslanov melakukan mogok makan untuk menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan itu. Pesannya, yang diunggah oleh istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook, menyatakan bahwa mogok makan merupakan cara yang tersedia baginya untuk memprotes dugaan pelanggaran hak-hak konstitusional.
Kasus tersebut memperluas isu dari persoalan aturan sekolah menjadi perdebatan nasional mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur simbol keagamaan. Para pengkritik menilai perlindungan terhadap kebebasan beragama harus berlaku dalam praktik, bukan hanya tercantum dalam konstitusi. Sementara itu, pendukung pembatasan berpendapat bahwa sekolah perlu mempertahankan lingkungan sekuler dan aturan yang seragam. Perbedaan pandangan ini membuat kebijakan hijab terus menjadi sumber ketegangan sosial dan politik di Azerbaijan.
Penolakan terhadap pembatasan hijab di sekolah Azerbaijan tidak berhenti di dalam negeri. Gema protes terdengar di Turki, ketika sejumlah demonstran berkumpul di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul. Aksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pakaian keagamaan dipandang memiliki dampak regional, terutama di negara yang masyarakatnya memiliki hubungan sejarah, budaya, dan politik yang erat dengan Azerbaijan. Para demonstran menilai pembatasan terhadap perempuan berjilbab berpotensi mengurangi kebebasan beragama serta menghidupkan kembali pengalaman diskriminatif pada masa lalu.
Ingatan itu merujuk pada kebijakan Turki pada 1997, ketika perempuan berjilbab menghadapi larangan mengikuti pendidikan di universitas dan pembatasan dalam sejumlah pekerjaan sebagai pegawai negeri. Karena itu, protes di Istanbul tidak hanya menyuarakan solidaritas kepada pelajar Azerbaijan, tetapi juga mencerminkan perdebatan lama mengenai batas sekularisme dalam ruang publik. Bagi sebagian pihak, sekularisme diperlukan untuk menjaga netralitas negara; bagi pihak lain, penerapannya tidak boleh menghalangi seseorang mengekspresikan keyakinan melalui pakaian.
Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev kemudian menyinggung protes tersebut dalam pidatonya pada kongres Partai Azerbaijan Baru. Ia tidak menyebut Turki secara langsung, tetapi memperingatkan pihak-pihak lain agar tidak mencampuri gaya hidup Azerbaijan. Pernyataan itu memperlihatkan kepekaan pemerintah terhadap kritik eksternal sekaligus menegaskan klaim bahwa pengaturan kehidupan sosial merupakan urusan domestik. Pemerintah Turki sendiri belum menyampaikan tanggapan resmi mengenai aksi di Istanbul. Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan membahas meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 23 September.
Hingga kini, isu tersebut masih menjadi perdebatan mengenai cara menerapkan sekularisme tanpa mengorbankan perlindungan kebebasan beragama. Di tengah ketegangan itu, laporan mengenai pemutusan akses internet di Azerbaijan juga beredar, tetapi belum dikonfirmasi oleh Open Observatory of Network Interference maupun NetBlocks. Ketiadaan verifikasi independen membuat informasi tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati sambil menunggu bukti dan klarifikasi lebih lanjut.
Baca juga: Penghargaan Adiwiyata untuk Sekolah di Depok | Dugaan Hubungan Terlarang di Ruang Kepala Sekolah Viral, Oknum Kepsek dan Guru Jadi Sorotan Publik | Dukungan Pendidikan untuk Alumni Sekolah di Bogor
