Dugaan Pungli Berkedok Sumbangan, Di SMPN 3 Ampelgading!!!! Wali Murid Bingung Mengadu Kemana???

 

Kabupaten Malang, Jatim – Dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan masih saja terjadi, Sebagaimana apa yang dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat desa Lebak Harjo kecamatan Ampelgading kabupaten Malang provinsi Jawa Timur.

Permendikbud nomor 75 yang sudah ditetapkan dan diundangkan pada 16 Desember 2016, pasal 10 ayat (2) tampaknya belum cukup untuk menuntaskan program sekolah gratis dan merdeka belajar. pasalnya dugaan pungli masih saja terjadi di beberapa sekolah negeri di kabupaten Malang. Salah satunya dugaan pungli berkedok sumbangan tersebut terjadi di SMPN 3 Ampelgading.

Masyarakat mengeluh dengan adanya iuran yang diduga pungutan liar berkedok sumbangan suka rela yang ada di SMPN 3 Ampelgading tersebut namun masyarakat tidak berani dan tidak kuasa untuk membantah dan menolak saat berada dalam forum musyawarah yg diadakan pihak komite sekolah.

Saat ditemui awak media salah seorang warga yang enggan disebut namanya, mengadukan keluh kesahnya terkait banyaknya penarikan uang yang ada di SMPN 3 Ampelgading, diantaranya terkait adanya iuran pendaftaran/daftar ulang, uang bulanan, uang pembangunan, uang LKS, uang rekreasi dan lain sebagainya, yang mana itu semua semesti dilarang.

Larangan itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana pada Pasal 181 disebutkan “Pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Yang dibolehkan adalah LKS tersebut dibuat guru atau melalui musyawarah guru mata pelajaran terkait. Dan dalam aturannya, dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa, sehingga siswa sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun terkait LKS itu.

 “Masyarakat sini mau ngomong itu nggak berani BP3/iuran Rp 85 ribu perbulan di SMP 3 itu masih tergolong tinggi, di situ juga ada tarikan uang gedung, uang daftar ulang, dan lain lain, kalau anak saya sudah lepas dari sekolah itu. masyarakat sangat mengeluhkan tarikan itu beda dengan di kabupaten lumajang, di Kabupaten Lumajang itu kalaupun ada tarikan ya sewajarnya, saya mau komplain dulu waktu anak saya sekolah di SMPN 3 itu ya nggak berani, karena nggak ada bolonya (pembelanya), kadang saya yang usul sendirian warga-warga yang lain banyak yang Justru malah membela komite, menjebloskan saya, Padahal kita mau membela orang banyak, tapi malah dikeroyok sama peserta rapat lainya. cucu Saya sekarang sudah SMA kelas 1 dulu ya di situ sekolahnya” tutur warga. (20/3/24)

Lebih lanjut warga menjelaskan adanya dugaan Penyimpangan/ maladministrasi terkait pencairan dana program Indonesia Pintar (PIP), pihak SMPN 3 Ampelgading diduga bekerjasama dengan pihak bank (x) untuk menipu masyarakat.

“anak saya pernah Dapat bantuan dari pemerintah suruh bikin rekening, sudah bikin rekening anak saya datang ke bank, malah ditolak sama bank nya, katanya uangnya sudah dicairkan sama sekolah, pertanyaan saya kok bisa uang dicairkan tanpa tanda tangan penerima Ada apa Antara sekolah dengan pihak bank dan itu kejadian seperti itu banyak yang mengalami disini, termasuk cucu saya yang mengalami langsung, mungkin antara Tahun 2022-2023 itu terjadi setahun yang lain” imbuhnya.

Warga berharap segera ada pihak-pihak yang berkompeten yang berani untuk mengingatkan dan merubah serta menindaklanjuti adanya dugaan pungli dan penyimpangan tersebut.

“makanya Saya dari dulu kepingin ada yang berani membongkar itu, saya pingin banget ketemu sama LSM sama wartawan, Saya pengen ada yang berani merubah sekolah itu, sungguh miris di sini, mau ngadu sama siapa? ngadu sama desa, desanya nggak ada respon, Saya pernah Konsultasi sama kepala desa, tanggapan kepala desa,” itu kan kewenangan sekolah” ya Cuman gitu aja tanggapan kepala desa, masyarakat ngomel-ngomelnya itu ya di luar, kalau diajak menghadapi langsung kepala sekolahnya itu nggak ada yang berani”.

“Niki kulo Maringi masukan mawon Insya masukan Kulo mewakili warga, warga mboten wanton sanjang langsung (bahasa Jawa)”, tutup warga

Bersambung……..!!!!!!

(Dir/tim/red/**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *