Patrolihukum.net — Kulonprogo, sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mungkin tidak dikenal seperti Bandung, Surabaya, atau Jakarta. Namun, di bawah kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo, Kulonprogo telah menunjukkan sebuah teladan kemandirian ekonomi yang patut diacungi jempol, meskipun jauh dari sorotan media besar.
#### Kebijakan Ekonomi Mandiri
Sejak menjabat sebagai Bupati pada tahun 2011, Hasto Wardoyo menginisiasi gerakan “Bela dan Beli Kulonprogo”. Salah satu kebijakannya adalah mewajibkan para pelajar dan pegawai negeri sipil (PNS) di Kulonprogo untuk mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas daerah itu, pada hari tertentu. Dengan 80.000 pelajar dan 8.000 PNS, kebijakan ini berhasil mendongkrak industri batik lokal secara signifikan.
Dari hanya dua sentra kerajinan batik, kini telah berkembang menjadi sekitar 50 sentra. Seribuan perajin batik yang dulunya bekerja di Yogyakarta, kini dapat bekerja di kampung halaman mereka sendiri. Uang ratusan miliar rupiah berputar di Kulonprogo dari usaha kecil ini.
Puryanto, seorang pengusaha batik di desa Ngentarejo, melaporkan peningkatan omzet hingga 500 persen. Kebijakan ini juga mencakup kewajiban bagi setiap PNS untuk membeli beras produksi petani lokal sebanyak 10 kg per bulan, bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat menggunakan beras dari petani Kulonprogo.
#### Inovasi dan Kemandirian
Selain batik dan beras, Hasto juga mengembangkan sektor air minum dengan memproduksi air kemasan berlabel “AirKu” (Air Kulonprogo). AirKu tidak hanya menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi juga membangkitkan rasa bangga masyarakat terhadap produk lokal. Saat ini, AirKu menguasai seperempat pasar air kemasan di Kulonprogo.
Permintaan AirKu kini melebihi produksi, sehingga volume produksi akan segera ditingkatkan. Menurut Anto, staf setempat, hal ini menunjukkan betapa besar dukungan dan kebanggaan masyarakat terhadap produk daerah mereka sendiri.
#### Keberhasilan dalam Menurunkan Kemiskinan
Berbagai kebijakan populis ini berbuah manis. Angka kemiskinan di Kulonprogo berhasil diturunkan dari 22,54% pada tahun 2013 menjadi 16,74% pada tahun 2014, menurut data dari Bappeda.
Selain itu, Hasto juga menolak sponsor dari perusahaan rokok, meskipun ini berarti pengurangan pendapatan daerah. Ia berkomitmen untuk menempatkan kepentingan moral dan kesehatan masyarakat di atas pendapatan. Kulonprogo juga menerapkan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, di mana biaya kesehatan warga ditanggung hingga Rp 5 juta per orang. RSUD Wates Kulonprogo bahkan memberlakukan layanan tanpa kelas, memastikan pasien miskin bisa mendapatkan perawatan di kelas yang lebih tinggi jika kelas 3 penuh.
#### Toko Milik Rakyat
Di sektor ritel, kebijakan unik diterapkan di mana gerai Alfamart dan Indomaret hanya diizinkan beroperasi jika bermitra dengan koperasi setempat. Kerjasama ini menciptakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) yang wajib menampung produk UKM dan mempekerjakan karyawan dari anggota koperasi.
#### Inspirasi bagi Daerah Lain
Kisah Kulonprogo di bawah kepemimpinan Hasto Wardoyo adalah bukti bahwa kemandirian ekonomi bisa dicapai dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat. Semoga teladan ini dapat diikuti oleh pimpinan daerah lain di Indonesia. Jika Kulonprogo bisa, mengapa daerah lain tidak bisa? Ayo maju bangsaku, rakyatku semuanya! (**)