Patrolihukum.net // PALOPO, 27/08/2025 – SULAWESI SELATAN – Kasus penangkapan mobil tangki yang diduga terlibat dalam penimbunan BBM bersubsidi di Kota Palopo kini menjadi sorotan publik. Alih-alih dianggap sebagai langkah tegas pemberantasan mafia BBM, penanganan kasus oleh Polres Palopo justru menimbulkan sejumlah tanda tanya besar.
Masyarakat menilai ada aroma permainan di balik penanganan perkara ini. Kecurigaan semakin menguat ketika proses penyidikan dan penanganan barang bukti dilakukan dengan cara yang dianggap janggal.
Identitas Palsu dan Jaringan Kuat di Balik Mobil Tangki
Mobil tangki bernomor polisi DP 8226 GO ditangkap di kediaman seorang perempuan yang dikenal luas dengan sebutan “Mama Awal”, sosok yang kerap dikaitkan dengan bisnis penimbunan BBM bersubsidi.
Data di lapangan menunjukkan bahwa mobil tangki tersebut sebenarnya milik MR, seorang pengusaha dari PT Berkah Energi Morowali. Namun, untuk mengelabui aparat, mobil tersebut menggunakan identitas palsu berupa dokumen SKP PT LDE, lengkap dengan nomor izin resmi yang dicatut secara ilegal.
Keberanian menggunakan identitas perusahaan lain secara terbuka menimbulkan dugaan bahwa para pelaku memiliki “bekingan” kuat. Seharusnya, dugaan pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan izin menjadi pintu masuk polisi untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Namun, publik justru melihat arah penanganan yang bias.
Barang Bukti Disembunyikan, Publik Makin Curiga
Kejanggalan lain muncul saat mobil tangki yang dijadikan barang bukti tidak ditempatkan di tempat resmi penyimpanan barang bukti di Mapolres Palopo. Mobil tersebut justru diletakkan di area belakang gedung tanpa pengawasan ketat.
Langkah ini memicu spekulasi liar. Mengapa barang bukti sebesar itu tidak diamankan di lokasi standar yang bisa dipantau publik? Apakah ada upaya untuk menghindarkan mobil tangki dari sorotan media dan kontrol masyarakat?
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa barang bukti sengaja ditutupi agar fakta sebenarnya tidak terbongkar.
Polisi Bungkam, Transparansi Dipertanyakan
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas Polres Palopo maupun Kasat Reskrim masih bungkam terkait alasan penyimpanan barang bukti yang tidak lazim serta dugaan penggunaan identitas perusahaan palsu.
Diamnya aparat bukannya meredam polemik, melainkan memperkuat kecurigaan publik bahwa ada intervensi pihak tertentu. Publik menilai sikap tersebut tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi Polri.
Tuntutan Publik: Bongkar Skandal Penimbunan BBM
Warga Palopo menegaskan hak mereka untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Kasus ini dianggap sebagai ujian serius bagi integritas kepolisian, khususnya Polres Palopo.
Jika tidak ada keterbukaan, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin terkikis. Penanganan yang tidak profesional hanya akan melanggengkan dugaan bahwa mafia BBM bersubsidi memang bermain dengan perlindungan “tangan-tangan kuat”.
Sudah saatnya Polres Palopo membongkar tabir misteri kasus ini secara transparan. Penegakan hukum yang bersih dan adil menjadi tuntutan utama, agar masyarakat tidak merasa dikhianati dan hukum tidak dipermainkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
(Edi D/Red/PRIMA)
