Patrolihukum.net // Surabaya, Jawa Timur – DPW Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Jatim mengeluarkan maklumat kebangsaan terkait kondisi bangsa yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Massa aksi yang berujung anarkis hingga perusakan fasilitas umum menjadi sorotan organisasi tersebut.
Dalam pernyataannya, Samsudin SH Gubernur DPW LSM LIRA Jatim menyerukan, untuk mendukung penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Indonesia perlu merapatkan barisan menghadapi cobaan dan ujian, serta memperkuat kesatuan nasional,” tegasnya. Senin (1/9/2025)
DPW LSM LIRA Jatim menyampaikan tujuh poin sikap, antara lain:
Mengecam tindakan anarkis dan penjarahan yang ditunggangi oknum tertentu dalam aksi demonstrasi.
Meminta aparat hukum, TNI dan Polri bertindak tegas terhadap dalang kerusuhan.
Mendesak Presiden Prabowo menekan pengeluaran anggaran, termasuk gaji dan fasilitas pejabat maupun anggota dewan.
Meminta Presiden tidak menyetujui kenaikan gaji pensiunan anggota dewan serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, termasuk penerapan hukuman mati bagi koruptor kakap.
Mengajak seluruh masyarakat Indonesia waspada terhadap upaya adu domba melalui politik, media, buzzer, maupun pihak-pihak berkepentingan.
Menyarankan Presiden melakukan blitskrieg atau penyaringan pejabat, menteri, direksi dan komisaris BUMN agar terbebas dari pengaruh lingkaran kekuasaan.
Dalam maklumat itu, DPW LSM LIRA Jatim juga menegaskan, dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo dalam memperkuat pertahanan bangsa dan memberantas korupsi yang dinilai sebagai penggerogot utama pembangunan.
“Tegakkan hukum dan hukum mati para koruptor kelas kakap,” demikian seruan yang ditampilkan dalam maklumat tersebut. (Edi D/Red/**)
