Patrolihukum.net – Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengumumkan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar, pertalite, dan pertamax. Penyesuaian harga tersebut menetapkan solar menjadi Rp 6.800 per liter, pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, dan pertamax menjadi Rp 16.500 per liter. Kebijakan ini diambil dengan tujuan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, mengingat anggaran subsidi yang telah mencapai Rp 502 triliun selama ini dinikmati lebih banyak oleh kelompok masyarakat mampu, khususnya pemilik mobil pribadi.
Subsidi BBM yang ada saat ini, sebanyak 80% dinikmati oleh golongan mampu, sedangkan hanya 20% yang dinikmati oleh masyarakat tidak mampu. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengalihkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan memberikan prioritas kepada masyarakat yang kurang mampu.
Pemerintah tidak hanya memberikan subsidi BBM, tetapi juga subsidi listrik, pupuk, dan berbagai subsidi lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dana subsidi BBM yang dihemat akan dialihkan ke beberapa bentuk instrumen bantuan sosial, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,40 triliun, bantuan subsidi upah kepada pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta sebanyak Rp 60 triliun, dan dukungan dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk Pemerintah Daerah sebanyak Rp 2,17 triliun.
Selain itu, dana subsidi juga digunakan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran PC-PEN (Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) sampai Semester I 2022 mencapai Rp 124,5 triliun dari target Rp 455,6 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk kesehatan sebesar Rp 29,4 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp 60,2 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 34,9 triliun.
Dalam menghadapi penyesuaian harga BBM ini, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kebijakan tersebut. Penyesuaian harga ini bukan semata-mata untuk mengurangi beban anggaran, tetapi untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
#subsidiBBM
#BBM
#bahanbakar
#APBN
#pemerintah
(**)
