Jakarta | Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan majelis sidang etik menilai Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara tersebut. Keputusan ini merupakan hasil pemeriksaan di ranah etik profesi kepolisian, bukan putusan pidana.
Sanksi PTDH menjadi bentuk konsekuensi kedinasan yang dijatuhkan setelah majelis menilai tindakan Ahrie bertentangan dengan ketentuan etik Polri. Pernyataan mengenai hasil sidang disampaikan oleh Johnny sebagai keterangan resmi dari institusi. Pokok informasi yang disampaikan adalah bahwa majelis telah memeriksa perkara dugaan penyadapan dan menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik oleh Ahrie. Dengan demikian, inti keputusan yang diumumkan berkaitan dengan statusnya sebagai anggota Polri dan standar perilaku yang wajib dipatuhi setiap personel.
Kasus ini menyangkut dugaan tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sehingga pengumuman sanksi etik mendapat perhatian publik. Namun, penting membedakan proses penegakan kode etik dari proses hukum pidana. PTDH merupakan sanksi dalam mekanisme internal profesi, sedangkan penetapan kesalahan pidana hanya dapat diputus melalui proses peradilan pidana yang berwenang. Karena itu, informasi tentang keputusan majelis etik tidak dengan sendirinya dapat dipahami sebagai putusan pengadilan ataupun pemidanaan terhadap Ahrie.
Keterangan Polri menegaskan bahwa majelis telah mengambil sikap berdasarkan penilaian atas dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai pertimbangan terperinci, jalannya pemeriksaan, atau kemungkinan langkah lanjutan tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan tentang hasil sidang. Pembaca perlu merujuk pada keterangan resmi apabila mencari rincian tambahan. Untuk saat ini, pokok berita adalah dijatuhkannya sanksi PTDH kepada Ahrie setelah majelis etik menyatakan ia terbukti melanggar kode etik terkait kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa perkara dugaan penyadapan digelar pada Selasa, 10 November. Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung selama 11 jam. Rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan berjalan panjang, dengan agenda yang mencakup pendalaman perkara serta keterangan dari pihak-pihak yang dipanggil. Sidang etik ini menjadi forum bagi majelis untuk menilai dugaan pelanggaran berdasarkan materi pemeriksaan yang tersedia, termasuk informasi yang telah dikumpulkan dalam proses penyidikan.
Menurut Isir, sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim turut dihadirkan dalam sidang. Keterangan mereka menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan majelis dalam memeriksa perkara Irjen Ahrie. Kehadiran saksi yang telah lebih dahulu dimintai keterangan oleh penyidik memungkinkan informasi yang relevan disampaikan kembali dalam forum etik. Meski demikian, keterangan para saksi tetap merupakan salah satu unsur pemeriksaan, dan penilaian atas keseluruhan perkara berada pada majelis KKEP. Isir menyampaikan informasi mengenai jalannya sidang tersebut, termasuk waktu pelaksanaan dan kehadiran saksi.
Tim KKEP dipimpin oleh Ketua Komjen Pol Rudi Darmoko, dengan Irjen Pol Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Adapun anggota tim terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Susunan pimpinan dan anggota tersebut bertugas menjalankan pemeriksaan etik dalam persidangan. Dengan berlangsungnya sidang selama 11 jam dan dihadirkannya sejumlah saksi, majelis memperoleh kesempatan untuk mendengarkan keterangan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan. Proses pemeriksaan itu merupakan bagian dari mekanisme internal kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik. Keterangan mengenai durasi, saksi, dan susunan tim memberikan gambaran tentang pelaksanaan sidang, tanpa menggantikan hasil pemeriksaan maupun keputusan resmi yang menjadi kewenangan majelis.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo, Irjen Ahrie disebut sebagai satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyebutan status tersebut menempatkan Ahrie bersama tiga pejabat lain dalam proses hukum yang berkaitan dengan dugaan tindakan penyadapan. Karena perkara ini masih disebut sebagai dugaan, penetapan tersangka perlu dibedakan dari putusan pengadilan yang menyatakan seseorang terbukti bersalah. Status para pihak dan jabatan yang melekat pada mereka menjadi bagian penting untuk memahami konteks kasus, sekaligus menjaga pemberitaan tetap merujuk pada informasi yang telah disampaikan sumber.
Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi. Penyebutan nama dan jabatan tersebut mengikuti keterangan sumber mengenai pihak-pihak yang telah berstatus tersangka. Dengan demikian, Ahrie bukan satu-satunya perwira tinggi yang disebut dalam perkara ini; daftar tersebut mencakup empat orang dengan latar jabatan kepolisian yang berbeda.
Keterlibatan sejumlah perwira tinggi membuat perkara dugaan penyadapan ini mendapat perhatian, terutama karena menyangkut dugaan penggunaan atau akses terhadap informasi komunikasi. Namun, rincian mengenai peran masing-masing tersangka, bentuk penyadapan yang dipersoalkan, serta bukti yang menjadi dasar penetapan status mereka perlu dipahami berdasarkan keterangan resmi dan perkembangan proses hukum. Informasi mengenai status tersangka tidak dengan sendirinya menjelaskan keseluruhan rangkaian peristiwa ataupun menentukan hasil akhir perkara. Karena itu, uraian tentang Ahrie dan tiga tersangka lain sebaiknya ditempatkan sebagai konteks awal, sementara penilaian atas dugaan perbuatan masing-masing tetap menunggu proses hukum berjalan dan memperoleh kepastian melalui mekanisme yang berlaku.
Selain dugaan penyadapan terhadap Prabowo, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik lain, jurnalis, dan pengusaha. Informasi yang dihimpun menyebut dugaan tindakan tersebut tidak terbatas pada satu sasaran, melainkan diduga menyasar beberapa orang dari latar belakang berbeda. Namun, identitas para pihak yang disebut menjadi sasaran serta rincian masing-masing peristiwa perlu dipastikan melalui proses penyidikan dan keterangan resmi. Karena itu, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti di pengadilan.
Sumber menyebut praktik penyadapan tanpa prosedur hukum itu diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Dalam dugaan perkara ini, kegiatan tersebut disebut dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan upaya menghapus rekam jejak atau log digital pada Oktober 2026, yang menurut sumber berkaitan dengan usaha menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Keterangan mengenai rentang waktu, penggunaan perangkat, pihak yang terlibat, serta tindakan terhadap data digital masih menjadi bagian dari materi yang harus diuji dalam penyidikan. Pembuktian atas dugaan tersebut akan bergantung pada pemeriksaan saksi, analisis barang bukti elektronik, dan kesesuaian temuan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkara ini, para tersangka dikenakan sangkaan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP dan/atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Penetapan pertanggungjawaban pidana tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan pembuktian di persidangan. Sementara itu, tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Mabes Polri.
Baca juga: Telkom University Jatuhkan Sanksi kepada Dua Mahasiswa dalam Kasus Perundungan | Simbol Estafet Kepemimpinan, Pataka “Bhayangkara Satya Abhiyukta” Diserahkan kepada Irjen Pol Dekananto 56 kunjungan
