Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hingga Selasa, 10 November 2026, belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka masih menjabat dan menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Karena itu, menurut Yusril, posisi tersebut belum dapat dinyatakan kosong.
Yusril menyampaikan keterangan itu di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjawab pertanyaan mengenai status Gibran setelah wakil presiden bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya. Namun, Yusril menekankan bahwa penyampaian niat itu tidak serta-merta berarti telah terjadi kekosongan jabatan.
Pernyataan tersebut membedakan adanya niat untuk mengundurkan diri dan keadaan jabatan yang secara faktual telah kosong. Dalam penjelasannya, Yusril merujuk pada kondisi saat ini: Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Dengan demikian, status yang berlaku hingga hari itu tetap bahwa Gibran masih menduduki jabatan tersebut, bukan bahwa posisi wakil presiden telah ditinggalkan atau tidak memiliki pejabat.
Keterangan Yusril disampaikan setelah perhatian publik tertuju pada pertemuan Gibran dan Prabowo serta pernyataan mengenai rencana pengunduran diri. Ia memberikan penegasan mengenai status jabatan, tanpa menyatakan bahwa pengunduran diri telah berlaku. Pokok yang disampaikannya adalah belum adanya kekosongan selama Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan Yusril di Istana, niat Gibran untuk mundur belum mengubah keadaan jabatan pada Selasa, 10 November 2026. Gibran masih tercatat menjabat dan menjalankan tugas sebagai wakil presiden, sementara belum ada kekosongan jabatan yang dapat diumumkan. Penegasan ini menjawab pertanyaan tentang status Gibran seusai pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada pagi hari, sekaligus menggarisbawahi bahwa niat yang disampaikan dalam pertemuan itu berbeda dari keadaan jabatan yang berlaku saat Yusril memberikan keterangan.Yusril berpandangan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan pencalonan wakil presiden tidak serta-merta menggugurkan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ia menekankan bahwa putusan-putusan tersebut perlu dipahami sesuai dengan hal yang diputuskan, dan tidak otomatis berarti masa jabatan yang sedang dijalankan berakhir. Dengan demikian, menurut Yusril, adanya putusan terkait pencalonan tidak dengan sendirinya membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong. Ia mengaitkan status Gibran dengan keadaan faktual bahwa yang bersangkutan belum berhenti dari jabatannya dan belum diberhentikan. Pandangan itu disampaikan untuk menjelaskan bahwa putusan pengadilan tersebut tidak otomatis mengubah statusnya saat ini.
Dalam penjelasannya, Yusril menyebut bahwa Gibran masih menjabat selama belum ada tindakan berhenti ataupun pemberhentian. Kedua hal tersebut menjadi penanda yang ia gunakan untuk menerangkan mengapa, menurut pandangannya, belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Ia tidak menyatakan bahwa putusan MA atau MK secara langsung mengakhiri masa jabatan, melainkan menegaskan bahwa putusan mengenai persoalan pencalonan itu tidak dapat begitu saja disamakan dengan berakhirnya jabatan. Karena itu, ia tetap menempatkan status Gibran sebagai wakil presiden sebagai keadaan yang berlangsung, berdasarkan kondisi bahwa ia belum berhenti dan belum diberhentikan. Penjelasan ini merupakan pandangan Yusril atas hubungan putusan tersebut dan kedudukan Gibran.
Penegasan Yusril berpusat pada pembedaan putusan mengenai pencalonan dan berakhirnya masa jabatan. Ia menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Selama belum ada keadaan berupa pengunduran diri atau pemberhentian, menurutnya, Gibran masih memegang jabatan tersebut dan tidak ada kekosongan jabatan yang dapat dinyatakan hanya berdasarkan kedua putusan itu. Pernyataan tersebut menjelaskan posisi yang disampaikan Yusril, tanpa menambahkan kesimpulan lain mengenai akibat hukum putusan. Inti pandangannya adalah bahwa status Gibran tetap sebagai wakil presiden, sebab ia belum berhenti dan belum diberhentikan dari jabatannya.
Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka perlu dicermati secara serius. Menurutnya, putusan tersebut memuat pertimbangan mengenai persoalan yang tidak ringan karena menyentuh kehidupan demokrasi dan proses pencalonan dalam pemilihan presiden. Karena itu, ia berpandangan bahwa isi serta konsekuensi putusan tidak sepatutnya diabaikan atau dibaca secara sederhana, melainkan perlu ditelaah dengan memperhatikan ketentuan hukum dan perkembangan yang menyertainya.
Dalam menafsirkan situasi itu, Yusril menggambarkan seolah-olah terdapat pilihan bagi Gibran: mengundurkan diri atau menghadapi kemungkinan pemberhentian. Namun, ia tidak menyatakan bahwa kekosongan jabatan wakil presiden telah terjadi. Gibran, menurut pernyataan yang menjadi konteks pembahasan, masih menjabat sebagai wakil presiden. Yusril juga meminta masyarakat menunggu perkembangan dalam hari-hari berikutnya sebelum menarik kesimpulan mengenai dampak hukum dan langkah yang mungkin diambil. Sikap menunggu tersebut mencerminkan bahwa proses dan respons para pihak masih perlu diperhatikan, bukan dianggap telah menghasilkan keputusan akhir tentang status jabatannya.
Perdebatan ini perlu dibedakan dari perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran, yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah. Kedua keterangan tersebut merujuk pada aspek dan putusan yang berbeda, sehingga penting untuk menyebut lembaga yang mengeluarkan setiap penilaian secara tepat. Penilaian Yusril atas signifikansi putusan MA berkaitan dengan perlunya mencermati pertimbangan hukum dan implikasinya terhadap demokrasi. Publik masih perlu mengikuti bagaimana putusan itu ditanggapi serta bagaimana perkembangan berikutnya berlangsung, sembari membedakan status jabatan saat ini dari kemungkinan konsekuensi yang dibicarakan.Yusril menjelaskan bahwa apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, langkah tersebut harus ditempuh melalui prosedur yang telah diatur. Pengunduran diri tidak cukup hanya disampaikan lewat pernyataan kepada publik atau melalui pemberitaan. Gibran perlu menyampaikan pernyataan tertulis secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dokumen tertulis itu menjadi dasar bagi lembaga negara untuk menindaklanjuti status jabatan dan menjalankan tahapan konstitusional berikutnya. Dengan demikian, kabar maupun spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri belum dapat diperlakukan sebagai penanda bahwa jabatan wakil presiden telah kosong.
Setelah menerima pernyataan tersebut, MPR akan memberitahukan adanya kekosongan jabatan kepada presiden. Tahap ini penting karena presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR dalam sidang. Para calon yang diajukan menjadi bagian dari proses pengisian jabatan, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan anggota MPR. Urutan tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri, pemberitahuan tentang kekosongan, pengajuan calon, dan pemilihan merupakan tahapan yang saling berkaitan. Prosesnya tidak serta-merta berlangsung hanya karena muncul pernyataan atau isu, melainkan menunggu tindakan resmi sesuai ketentuan.
Penjelasan mengenai mekanisme itu disampaikan sebagai gambaran mengenai apa yang dapat terjadi jika pengunduran diri benar-benar diajukan. Namun, Yusril belum memastikan langkah apa yang akan ditempuh dalam situasi yang sedang berkembang. Ia juga belum menyatakan bahwa prosedur tersebut telah dimulai, sebab hal itu bergantung pada adanya pernyataan tertulis dan tindak lanjut lembaga terkait. Karena itu, publik diminta menunggu perkembangan lebih lanjut, baik mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri maupun mengenai proses politik yang mungkin menyusul.
Baca juga: Memanas, Eks Ketua KPU Tepis Pasal Selundupan di PKPU Buat Pencalonan Gibran sebagai Wapres | Polri Mutasi 199 Personel, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti | Hingga Minggu pagi, korban belum ditemukan, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 44 kunjungan
