Jakarta | Rapat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima secara resmi surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Penerimaan surat tersebut berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, di Jakarta. Dengan demikian, surat yang diajukan Hidayat telah diterima oleh pimpinan lembaga, sementara proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Informasi mengenai penerimaan surat itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun Instagram resminya. Keterangan tersebut menjadi pemberitahuan resmi kepada publik tentang perkembangan pengunduran diri Hidayat dari salah satu posisi pimpinan di MPR. Dalam keterangannya, Muzani menyampaikan bahwa rapat pimpinan telah menerima surat tersebut, sekaligus menegaskan bahwa tindak lanjut akan ditempuh melalui mekanisme kelembagaan.
Pengunduran diri dari jabatan Wakil Ketua MPR tidak serta-merta menyelesaikan seluruh proses yang berkaitan dengan perubahan susunan pimpinan. Langkah berikutnya akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di MPR. Ketentuan itu menjadi dasar bagi lembaga dalam menangani permohonan tersebut dan menentukan tindak lanjutnya. Belum ada jadwal atau tahapan lanjutan yang disebutkan dalam informasi yang disampaikan.
Pernyataan penerimaan surat ini menandai dimulainya tindak lanjut institusional atas permohonan Hidayat. Pimpinan MPR akan memprosesnya berdasarkan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan perkiraan mengenai waktu ataupun hasil akhir. Karena itu, informasi mengenai pengganti maupun perkembangan berikutnya perlu menunggu keterangan resmi dan proses kelembagaan. Hingga ada keputusan atau pengumuman lanjutan, hal yang telah dipastikan adalah surat pengunduran diri sudah diterima dalam rapat pimpinan di Jakarta pada 10 November 2026.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari pimpinan MPR berkaitan dengan penugasan baru di DPR RI. Hidayat akan menjalankan amanah sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), lembaga yang berperan mengembangkan hubungan dan kerja sama DPR dengan parlemen negara lain. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai perubahan posisi, tetapi juga sebagai penyesuaian terhadap tanggung jawab baru yang dinilai penting bagi diplomasi Indonesia.
Menurut Kholid, penugasan di BKSAP diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di berbagai negara. Perhatian khusus akan diberikan kepada negara-negara Islam, sekaligus membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan mitra internasional. Melalui hubungan antarlembaga legislatif, Indonesia dapat membangun komunikasi, menyampaikan pandangan, dan mendorong agenda bersama mengenai isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat dunia.
Salah satu agenda yang disebut Kholid adalah memperluas dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Diplomasi parlemen, dalam konteks ini, dapat menjadi jalur untuk menggalang perhatian dan solidaritas dari berbagai negara, termasuk melalui dialog dengan anggota parlemen dan lembaga legislatif di tingkat internasional. Upaya tersebut diharapkan membantu menjaga isu Palestina tetap mendapat perhatian, serta mendorong dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka.
Kholid menilai pengalaman Hidayat, kapasitas kepemimpinan, dan jejaring internasional yang dimilikinya dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas tersebut. Pengalaman di lembaga negara dan dalam hubungan internasional dinilai relevan untuk membangun komunikasi yang produktif dengan parlemen negara lain. Jejaring yang telah terbentuk juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi, menyampaikan posisi Indonesia, dan membuka peluang dukungan terhadap berbagai kepentingan nasional.
Dalam pandangan Kholid, peran di BKSAP memberi ruang bagi Hidayat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus isu kemanusiaan melalui jalur diplomasi. Penugasan ini menempatkan kerja sama antarparlemen sebagai salah satu sarana untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dan menyuarakan persoalan yang melampaui batas nasional. Penjelasan tersebut menjadi latar penting pengunduran diri Hidayat dari pimpinan MPR, sekaligus menggambarkan fokus baru yang akan dijalankannya di DPR.
PKS memandang Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) memiliki peran penting dalam memperkuat diplomasi Indonesia dan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara lain. Melalui komunikasi langsung antarlembaga legislatif, parlemen dapat membuka ruang dialog, memperluas saling pengertian, serta menumbuhkan kepercayaan di tengah perbedaan kepentingan dan pandangan. Diplomasi parlemen juga dapat membantu menghimpun dukungan internasional bagi perdamaian dan keadilan. Karena itu, BKSAP tidak semata menjalankan hubungan seremonial, tetapi dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong kepentingan kemanusiaan bersama.
Anggota Komisi I DPR dari PKS, Kholid, berharap hubungan dengan parlemen di berbagai kawasan, termasuk negara-negara di dunia Islam, berkembang menjadi kerja sama yang lebih nyata. Jalinan komunikasi perlu ditindaklanjuti dengan langkah diplomatik konkret, bukan berhenti pada pertemuan dan pertukaran pandangan. Jangkauan hubungan tersebut, menurut harapan PKS, juga perlu diperluas kepada negara-negara yang konsisten mendukung perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan jaringan yang lebih luas, parlemen dapat saling menguatkan dalam menyuarakan prinsip-prinsip kemanusiaan serta mendorong pemerintah masing-masing mengambil sikap yang sejalan.
Dalam isu Palestina, Kholid menekankan sejumlah sasaran yang perlu menjadi perhatian diplomasi antarparlemen. Prioritasnya mencakup perlindungan warga sipil, pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dukungan bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat juga perlu terus disuarakan. Kholid menyerukan agar parlemen negara lain mendorong pemerintah mereka menetapkan kebijakan yang melindungi rakyat Palestina sekaligus mendukung perjuangan kemerdekaan mereka. Melalui upaya yang terkoordinasi, diplomasi parlemen diharapkan dapat memperkuat tekanan bagi tindakan yang lebih bertanggung jawab, memperluas dukungan bagi perdamaian, dan menjaga agar hak-hak rakyat Palestina tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan internasional.
Kholid menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI. Menurutnya, kontribusi Hidayat dalam lembaga permusyawaratan tersebut merupakan bagian penting dari tanggung jawab yang telah diemban untuk mewakili PKS sekaligus melayani kepentingan masyarakat dan bangsa. Apresiasi itu juga mencerminkan penghormatan terhadap dedikasi Hidayat dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan ikut menjaga kehidupan demokrasi. Bagi PKS, pengabdian tersebut tidak berhenti ketika ia meninggalkan posisi pimpinan MPR, melainkan menjadi bekal untuk melanjutkan kiprah dalam amanah yang baru. Kholid menilai pengalaman Hidayat di parlemen dan hubungan antarlembaga dapat mendukung pelaksanaan tugas berikutnya, tanpa mengurangi arti sumbangsih yang telah diberikan selama berada di MPR.
PKS, lanjut Kholid, mendukung Hidayat dalam menjalankan amanah barunya. Dukungan tersebut diarahkan agar Hidayat dapat memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, serta memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Ketiga hal itu dipandang sebagai tujuan penting dalam kiprah yang melampaui tugas di dalam negeri. Persahabatan antarbangsa dapat membantu membangun hubungan yang saling menghormati, sementara kepentingan nasional tetap perlu disuarakan dalam berbagai ruang kerja sama. Pada saat yang sama, upaya mendorong perdamaian dunia merupakan kontribusi yang sejalan dengan peran Indonesia di tengah masyarakat internasional. PKS berharap pengalaman dan kapasitas Hidayat dapat digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut secara baik. Pernyataan dukungan ini juga menegaskan bahwa perubahan posisi tidak menghapus komitmen partai untuk mendampingi kadernya dalam mengemban tugas publik.
Dalam menyampaikan penghargaan dan dukungan itu, Kholid juga menjelaskan keputusan partai mengenai kelanjutan kepemimpinan PKS di MPR RI. PKS telah memutuskan Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, untuk menggantikan Hidayat Nur Wahid. Dengan keputusan tersebut, Sohibul Iman disiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan di MPR RI. Penetapan pengganti ini menjadi bagian dari langkah partai menyikapi mundurnya Hidayat dari posisi Wakil Ketua MPR, sekaligus menjaga keterwakilan PKS dalam pimpinan lembaga tersebut.
Baca juga: Polresta Bandung Siapkan Penelusuran Dugaan Perundungan di Telkom University | Mantan Ketua KPU Ungkap Rapat Pembahasan PKPU 19/2023, Ada Tanda Tangan Pimpinan Lembaga Terlibat | calo lowongan kerja, Pemprov Jabar siapkan aplikasi Sapawarga 10 kunjungan
