Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran sebelumnya mengaku mendapat saran tersebut dalam kaitan dengan persoalan keabsahan ijazah SMA. Namun, menurut Syahganda, Prabowo tidak mungkin menganjurkan langkah hukum itu. Ia menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Syahganda menempatkan perbedaan keterangan dirinya dan Gibran sebagai pokok polemik. Di satu sisi, Gibran menyampaikan bahwa saran untuk berjuang melalui PTUN datang dari Presiden. Di sisi lain, Syahganda menyatakan bahwa ia tidak percaya Prabowo akan memberikan anjuran tersebut. Bantahan itu secara khusus menyangkut siapa yang disebut menyampaikan saran, bukan penjelasan mengenai pokok perkara ijazah yang menjadi latar belakangnya.
Jalur PTUN merupakan pilihan yang disebut dalam pernyataan Gibran untuk memperjuangkan persoalan terkait keabsahan dokumen pendidikan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan keterangan yang disampaikan Syahganda, Presiden tidak mungkin mengarahkan wakilnya untuk mengambil langkah itu. Ia menyampaikan penilaian tersebut kepada wartawan, tanpa dalam informasi yang tersedia merinci alasan lebih lanjut atau menjelaskan percakapan yang diklaim Gibran.
Karena itu, dua keterangan tersebut perlu dibedakan dengan cermat. Pengakuan Gibran tentang adanya saran dari Prabowo merupakan satu klaim, sementara tanggapan Syahganda adalah bantahan atas kemungkinan bahwa Presiden memberikan arahan itu. Keduanya berkaitan dengan isu yang sama, tetapi menunjukkan posisi yang berbeda mengenai asal saran untuk menggunakan jalur PTUN.
Polemik ini juga memunculkan perhatian pada batas informasi yang telah disampaikan kepada publik. Syahganda menyatakan pandangannya bahwa Prabowo tak mungkin menyarankan langkah tersebut, sedangkan Gibran sebelumnya mengaitkan pilihan itu dengan nasihat Presiden. Tanpa keterangan tambahan yang menguraikan konteks percakapan, perbedaan tersebut masih berada pada tingkat klaim dan bantahan. Dengan demikian, inti kabar ini adalah penolakan Syahganda terhadap anggapan bahwa Prabowo menganjurkan Gibran menempuh PTUN terkait persoalan ijazah SMA.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran telah bersifat final. Dengan demikian, menurut Yusril, tidak ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh untuk mempersoalkan perkara tersebut. Pernyataan itu menjadi titik berangkat Syahganda Nainggolan dalam menanggapi kemungkinan Gibran diarahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menilai pandangan Yusril mencerminkan sikap Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, Yusril merupakan pejabat yang memimpin kementerian koordinator dengan tugas di bidang hukum, sehingga penjelasannya dipandang berkaitan dengan posisi pemerintah mengenai persoalan tersebut. Dalam penilaian Syahganda, keterangan dari menko yang menangani urusan hukum itu menjadi rujukan untuk memahami sikap presiden, terutama saat muncul pembicaraan tentang langkah hukum lanjutan.
Atas dasar itu, Syahganda menilai Prabowo tidak mungkin menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN. Ia menyampaikan bahwa saran yang tepat dari presiden telah diwakili oleh penjelasan Yusril mengenai finalitas putusan MK dan MA serta tidak tersedianya jalur hukum lain. Pernyataan Syahganda tersebut menempatkan keterangan Yusril sebagai gambaran sikap yang relevan, bukan sebagai usulan agar Gibran kembali mengajukan perkara. Inti pandangannya adalah bahwa apabila putusan kedua lembaga itu telah final, maka saran untuk membawa persoalan yang sama ke PTUN tidak sejalan dengan penjelasan tersebut. Dengan mengaitkan posisi Yusril sebagai menko bidang hukum dengan sikap Prabowo, Syahganda menegaskan alasan mengapa ia menilai presiden tidak akan mendorong langkah tersebut. Ia merujuk pada pernyataan Yusril sebagai penjelasan yang sudah menyampaikan saran yang semestinya, tanpa menambahkan jalur hukum lain di luar yang disebutkan dalam keterangan itu.
Dalam keterangannya sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan tetap akan menempuh perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Pernyataan itu menjadi pokok pembahasan setelah muncul anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya mengambil jalur tersebut. Gibran menggambarkan langkah itu sebagai bagian dari upaya menghadapi persoalan dokumen pendidikan yang dipersoalkan. Namun, penting membedakan bahwa penjelasan mengenai saran Prabowo tersebut berasal dari Gibran, bukan pernyataan atau pandangan Syahganda Nainggolan.
Gibran juga menyebut bahwa Prabowo memberikan arahan agar ia menyiapkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sarjana (S-1). Menurut penuturan Gibran, kelengkapan berkas itu diperlukan dalam menghadapi polemik yang berkaitan dengan surat keterangan ijazah SMA. Ia mengungkapkan arahan tersebut sebagai bagian dari saran yang diterimanya, bukan sebagai keputusan resmi mengenai proses hukum yang harus ditempuh. Dengan demikian, keterangan tersebut menjelaskan bagaimana Gibran memahami masukan Prabowo terkait dokumen pendidikannya.
Selain menyiapkan dokumen, Gibran mengatakan dirinya diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam keterangannya, koordinasi itu berkaitan dengan rencana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA). Gibran menyebut akan tetap berjuang melalui PTUN, sembari menindaklanjuti saran yang ia atribusikan kepada Prabowo. Rangkaian informasi tersebut merupakan penjelasan Gibran mengenai langkah yang hendak ditempuh dan arahan yang menurutnya diberikan. Karena itu, pernyataan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pendapat Syahganda tentang kemungkinan Prabowo menyarankan jalur PTUN; bagian ini hanya menguraikan apa yang sebelumnya disampaikan Gibran mengenai proses dan rencana tersebut.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran Rakabuming Raka telah melewati proses di dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Penjelasan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11). Menurut Yusril, rangkaian pemeriksaan tersebut telah berujung pada putusan yang bersifat final, sehingga perkara itu tidak dapat diperlakukan seolah masih terbuka untuk dipersoalkan melalui jalur hukum biasa maupun mekanisme lanjutan.
Yusril menegaskan bahwa setelah putusan tersebut, tidak tersedia upaya hukum lanjutan yang dapat diajukan, termasuk peninjauan kembali (PK). Dengan demikian, ia menilai tidak ada dasar bagi Gibran untuk kembali mengajukan langkah hukum atas perkara yang sama. Penjelasan tersebut menekankan bahwa finalitas putusan bukan sekadar soal tahapan yang telah ditempuh, melainkan juga menyangkut batas kewenangan dan kedudukan para pihak dalam perkara di pengadilan.
Secara khusus, Yusril menerangkan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding dalam perkara di MA karena ia bukan pihak yang tercatat sebagai tergugat intervensi. Kedudukan sebagai pihak dalam proses peradilan menentukan siapa yang memiliki hak untuk menggunakan upaya hukum tertentu. Dalam perkara tersebut, pihak tergugat yang disebut Yusril adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, Gibran tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan banding atas putusan dalam perkara tersebut, menurut penjelasan yang disampaikan di Istana.
Keterangan Yusril itu menjadi dasar bagi Syahganda Nainggolan dalam menolak kemungkinan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyarankan Gibran menempuh jalur hukum lagi. Bagi Syahganda, jika perkara telah diputus secara final dan tidak ada upaya lanjutan yang tersedia, maka saran untuk membawa persoalan itu kembali ke proses pengadilan tidak sejalan dengan keadaan hukum yang telah dijelaskan. Ia mengutip penjelasan Yusril tersebut untuk menegaskan bahwa opsi seperti banding ataupun PK bukan jalan yang dapat ditempuh Gibran dalam perkara itu. Dengan demikian, alasan Syahganda bukan semata perkiraan mengenai sikap Prabowo, melainkan merujuk pada status putusan dan kedudukan para pihak sebagaimana diterangkan Yusril.
Baca juga: Dedi Kurnia Syah Menilai Perubahan Sikap Jokowi Bisa Menandakan Kemarahan kepada Prabowo 39 kunjungan
