Jakarta | Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengikuti secara langsung sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta. Kehadiran lembaga pengawas eksternal kepolisian tersebut menjadi bagian dari pemantauan terhadap jalannya proses etik internal. Kompolnas menilai persidangan berlangsung sesuai prosedur yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak pihak-pihak yang terlibat serta prinsip akuntabilitas.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan penilaian itu setelah menghadiri sidang di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Menurutnya, pemantauan langsung memungkinkan Kompolnas melihat bagaimana proses persidangan dijalankan, bukan hanya memperoleh informasi setelah kegiatan selesai. Kehadiran tersebut juga memberi kesempatan bagi Kompolnas untuk mencermati penerapan tata cara pemeriksaan dan memastikan prosesnya berjalan secara tertib.
Dalam pemantauan itu, perhatian Kompolnas tertuju pada pemenuhan hak semua pihak selama persidangan. Setiap pihak perlu memperoleh kesempatan yang patut untuk menyampaikan keterangan dan menanggapi hal-hal yang menjadi bagian dari perkara etik. Prinsip tersebut penting agar pemeriksaan tidak hanya mengikuti ketentuan formal, tetapi juga berlangsung dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan di hadapan proses.
Kompolnas menegaskan bahwa pengawasan terhadap sidang KEPP dimaksudkan untuk memastikan asas kepatutan, keadilan, dan kesetaraan hak terjaga dalam mekanisme etik internal kepolisian. Pemantauan bukan berarti mengambil alih kewenangan majelis etik atau menentukan hasil pemeriksaan. Penilaian atas perkara tetap berada pada forum yang berwenang, sedangkan Kompolnas menjalankan fungsi pemantauan sesuai perannya.
Dengan mengikuti persidangan secara langsung, Kompolnas dapat menilai apakah tahapan yang berlangsung telah mengikuti prosedur dan memberi ruang yang semestinya kepada pihak terkait. Sikap tersebut, menurut Choirul Anam, berkaitan dengan pentingnya proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menjadi unsur penting dalam penanganan perkara etik, terutama ketika pemeriksaan melibatkan pejabat kepolisian. Kompolnas pun menempatkan kepatuhan prosedural dan perlindungan hak sebagai bagian dari penilaian atas pelaksanaan sidang, tanpa mendahului keputusan majelis KEPP.
Dalam pemantauan terhadap sidang etik Ahrie Sonta, Kompolnas menilai majelis telah memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk mengikuti proses persidangan secara bermakna. Anam menerangkan bahwa kesempatan itu tidak sekadar berupa kehadiran atau penyampaian pandangan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendalami keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan serta menguji alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, penilaian atas akuntabilitas persidangan turut memperhatikan apakah proses memberi ruang bagi pemeriksaan materi secara terbuka dan memadai. Penjelasan tersebut menggambarkan fokus Kompolnas pada jalannya sidang dan kesempatan prosedural yang tersedia bagi pihak-pihak terkait, bukan hanya pada hasil akhirnya.
Kesempatan mendalami kesaksian memungkinkan para pihak meminta penjelasan lebih lanjut atas keterangan yang disampaikan di ruang sidang. Penggalian itu dapat membantu memperjelas konteks, rincian, maupun keterkaitan keterangan saksi dengan perkara yang diperiksa. Pada saat yang sama, ruang untuk menguji alat bukti memberi kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menelaah barang bukti yang diajukan, termasuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan yang relevan. Hal ini penting agar materi yang menjadi dasar pemeriksaan tidak diterima begitu saja, melainkan dapat dibahas dalam proses persidangan. Anam menjelaskan bahwa majelis menyediakan kesempatan tersebut sebagai bagian dari jalannya sidang etik.
Dalam pemantauan itu, Kompolnas memeriksa prosedur yang diterapkan dan kesempatan yang diberikan kepada para pihak. Substansi pernyataan Anam menegaskan bahwa kedua hal tersebut menjadi bagian yang diperhatikan Kompolnas ketika mengamati sidang. Karena itu, penilaian terhadap proses tidak hanya bertumpu pada apakah saksi dan barang bukti dihadirkan, tetapi juga pada apakah pihak-pihak memperoleh peluang yang memadai untuk mendalami kesaksian serta menguji bukti. Pengamatan atas kesempatan tersebut membantu menilai apakah prosedur berjalan secara akuntabel. Anam tidak mengubah fokus pemantauan menjadi penilaian atas isi setiap keterangan; yang diperiksa adalah pelaksanaan prosedur dan ruang yang tersedia selama persidangan berlangsung bagi seluruh pihak terkait.
Anam menegaskan bahwa rangkaian sidang etik terhadap Ahrie Sonta telah berlangsung secara profesional dan mengikuti prosedur yang berlaku. Penilaian tersebut disampaikan dalam kapasitas Kompolnas mengamati proses persidangan, bukan sebagai perluasan atas hal-hal di luar jalannya sidang. Ahrie Sonta merupakan perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang dua, sehingga proses etik yang dijalaninya menjadi perhatian publik. Dalam pengamatan Kompolnas, ukuran yang ditekankan adalah bagaimana prosedur dilaksanakan dan apakah setiap pihak yang terlibat memperoleh penghormatan selama proses berlangsung. Anam menyatakan rangkaian itu berjalan sesuai tata cara profesional, dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan Kompolnas bertumpu pada tiga hal yang disampaikan Anam: semua pihak dihormati, prosedur berjalan, dan akuntabilitas tetap terjaga. Penghormatan kepada pihak-pihak yang terlibat menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang memperhatikan posisi mereka dalam proses etik. Sementara itu, penegasan bahwa prosedur berjalan menempatkan kepatuhan terhadap tata cara sebagai dasar penilaian atas persidangan. Akuntabilitas, dalam konteks yang sama, berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proses tersebut. Ketiga hal ini menjadi pokok penilaian Kompolnas berdasarkan pengamatan terhadap rangkaian sidang, bukan pernyataan mengenai hal lain yang tidak disampaikan Anam.
Dengan demikian, pernyataan Anam perlu dipahami secara terbatas pada evaluasi terhadap proses. Kompolnas menilai pelaksanaan sidang etik Ahrie Sonta telah berlangsung profesional, menghormati semua pihak, mengikuti prosedur, serta menjaga akuntabilitas. Penilaian itu tidak dengan sendirinya menyatakan kesimpulan tambahan mengenai perkara atau hasil sidang, karena Anam tidak menyampaikan hal tersebut dalam penegasannya. Fokusnya adalah memastikan bahwa rangkaian pemeriksaan etik berjalan melalui mekanisme yang semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan ini penting agar inti keterangan Kompolnas tetap akurat: yang dinilai ialah proses yang diamati, sementara klaim mengenai aspek lain tidak menjadi bagian dari kesimpulan yang disampaikan Anam.
Sidang etik terhadap Ahrie Sonta berangkat dari perkara penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut menjadi dasar pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap Ahrie. Dalam proses persidangan, majelis etik menilai tindakan dan pertanggungjawaban Ahrie berdasarkan perkara yang diperiksa. Seusai sidang, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Pernyataan itu merupakan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan etik dan bentuk putusan yang dijatuhkan kepada Ahrie. Dengan demikian, pokok perkara yang mendasari sidang perlu dibedakan dari penilaian mengenai tata cara persidangannya. Keduanya menyangkut aspek yang berbeda: satu berhubungan dengan dugaan perbuatan Ahrie, sedangkan yang lain berhubungan dengan pelaksanaan proses pemeriksaan oleh majelis.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi ini adalah konsekuensi substantif yang ditetapkan dalam putusan Komisi Kode Etik Polri (KEPP), bukan penilaian Kompolnas atas kelayakan prosedur sidang. Kompolnas menilai apakah proses persidangan berlangsung akuntabel, sementara penetapan kesalahan etik dan jenis sanksi merupakan bagian dari putusan majelis. Karena itu, penilaian positif Kompolnas terhadap tata laksana sidang tidak dengan sendirinya berarti lembaga tersebut menyatakan setuju dengan seluruh pertimbangan atau isi putusan terhadap Ahrie. Sebaliknya, keputusan PTDH tidak otomatis menunjukkan bahwa prosedur persidangan dinilai tidak akuntabel. Pemisahan ini penting agar evaluasi terhadap proses dan hasil perkara tidak dicampuradukkan dalam pemberitaan.
Ahrie mengajukan banding atas putusan KEPP tersebut. Isir mengatakan bahwa pengajuan itu akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding. Artinya, putusan yang telah dijatuhkan menjadi objek pemeriksaan lanjutan melalui mekanisme yang tersedia, dan majelis banding akan menangani permohonan sesuai tahapan yang berlaku. 379 kunjungan
