Jakarta | Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan rentang harga baru untuk bibit ayam pedaging atau day old chick (DOC) broiler di tingkat peternak. Dalam ketentuan terbaru, harga memiliki batas bawah Rp6.500 per ekor dan batas atas Rp7.000 per ekor. Dengan demikian, acuan tersebut tidak hanya mencantumkan satu nilai harga, tetapi juga rentang yang menunjukkan batas minimum dan maksimum untuk transaksi DOC broiler pada tingkat peternak.
Ketentuan itu tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026, yang ditetapkan pada Selasa, 10 November 2026. Lampiran tersebut memuat pembaruan acuan harga pangan, termasuk rentang harga bibit ayam pedaging. Pencantuman batas bawah dan batas atas memberi rujukan angka bagi pelaku usaha dan peternak saat melihat acuan harga DOC broiler yang berlaku. Kedua batas tersebut berlaku untuk tingkat peternak sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan, sehingga tidak perlu disamakan dengan harga pada tingkat pemasaran atau lokasi lain.
Sebagai pembanding, Keputusan Kepala Bapanas Nomor 524 Tahun 2025 sebelumnya menetapkan harga DOC broiler sebesar Rp7.000 per ekor di tingkat peternak. Keputusan tersebut juga mencantumkan harga Rp11.000 per ekor di tingkat loco pabrik. Kedua angka itu merujuk pada tingkat yang berbeda, sehingga perbandingan perlu memperhatikan lokasi atau tahapan transaksi yang disebutkan dalam masing-masing acuan. Pada aturan terbaru, angka untuk tingkat peternak ditampilkan sebagai rentang Rp6.500 hingga Rp7.000 per ekor, sedangkan ketentuan sebelumnya memakai nilai Rp7.000 per ekor. Perubahan yang tampak pada lampiran terbaru adalah penyesuaian rentang batas harga DOC broiler di tingkat peternak. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan alasan penetapan rentang tersebut, sehingga perubahan ini dapat dijelaskan berdasarkan angka dan dokumen yang tercantum tanpa menambahkan dugaan mengenai latar belakang kebijakan. Untuk membaca acuan secara tepat, peternak dan pelaku usaha dapat merujuk pada surat edaran beserta lampirannya serta membedakan harga berdasarkan tingkat transaksi yang ditetapkan.
Aturan baru yang ditetapkan Badan Pangan Nasional turut mencantumkan acuan harga untuk DOC layer, yaitu bibit ayam petelur yang dipasarkan dalam bentuk anak ayam umur sehari. Untuk penjualan pada tingkat peternak, harga DOC layer memiliki batas bawah Rp9.000 per ekor dan batas atas Rp11.000 per ekor. Dengan rentang tersebut, acuan memberi batas harga yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam transaksi bibit ayam petelur di tingkat usaha peternakan.
Ketentuan ini perlu dibaca secara terpisah dari penetapan harga DOC broiler atau bibit ayam pedaging. Keduanya merupakan kategori bibit berbeda dan memiliki rentang harga masing-masing dalam aturan. Karena itu, angka Rp9.000 hingga Rp11.000 per ekor secara khusus merujuk pada DOC layer di tingkat peternak, bukan pada DOC broiler. Pembedaan ini penting agar pelaku usaha, pemasok, dan pembaca tidak menerapkan acuan satu jenis bibit untuk jenis lainnya.
Satuan yang digunakan dalam ketentuan tersebut adalah rupiah per ekor, bukan per kilogram atau per kemasan. Demikian pula, batas harga itu berlaku pada tingkat perdagangan yang disebutkan, yakni tingkat peternak. Angka tersebut tidak boleh disamakan begitu saja dengan harga pada tingkat lain, seperti harga dari produsen atau harga jual kepada konsumen, apabila aturan menetapkan acuan berbeda untuk setiap tahap perdagangan. Memperhatikan jenis bibit, satuan, dan tingkat transaksi membantu menjaga penafsiran tetap tepat.
Bagi peternak ayam petelur, rentang ini menyediakan patokan untuk menilai kewajaran harga bibit yang dibeli. Bagi pihak yang memasok DOC layer, batas bawah dan batas atas menjadi rujukan saat menyusun penawaran pada tingkat yang diatur. Namun, penerapan acuan sebaiknya tetap merujuk pada naskah resmi beserta ketentuan lengkapnya, termasuk tanggal berlaku dan ruang lingkup transaksi. Dengan membaca rincian secara cermat, pelaku usaha dapat membedakan aturan DOC layer dari acuan DOC broiler dan menghindari kekeliruan dalam mencatat harga per ekor.
Selain menetapkan rentang harga bibit ayam broiler, surat edaran Bapanas juga memuat pembaruan acuan harga untuk sejumlah komoditas pangan. Ketentuan ini mencakup jagung pipilan kering, telur ayam ras, daging ayam ras, serta gula konsumsi. Setiap angka berlaku pada tingkat rantai pasok yang berbeda, sehingga perbedaan harga pembelian pemerintah atau acuan dan harga eceran tertinggi perlu diperhatikan.
Untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen, harga eceran tertinggi (HET) di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp5.800 per kilogram. Sementara itu, jagung dengan kadar air 18–20 persen memiliki harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram di tingkat petani. Perbedaan kadar air dan tingkat transaksi tersebut menjadi konteks penting dalam membaca kedua acuan harga. Angka-angka itu tidak dapat dipertukarkan begitu saja karena ditujukan untuk kondisi dan pelaku yang berlainan.
Pada komoditas protein hewani, telur ayam ras memiliki HPP atau harga acuan penjualan (HAP) di tingkat produsen sebesar Rp26.500 per kilogram. HET telur di tingkat konsumen ditetapkan Rp30.000 per kilogram. Adapun untuk daging ayam ras, HPP/HAP produsen ditetapkan Rp25.000 per kilogram, sedangkan HET konsumen mencapai Rp40.000 per kilogram. Acuan produsen dan batas harga konsumen membantu menjelaskan rentang harga yang menjadi rujukan pada tahapan distribusi berbeda.
Surat edaran itu juga menetapkan HET gula konsumsi dengan pembedaan wilayah. Untuk wilayah di luar Indonesia Timur serta kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), batas harga ditetapkan Rp17.500 per kilogram. Sementara itu, HET sebesar Rp18.500 per kilogram berlaku di Indonesia Timur dan wilayah 3TP. Pembedaan tersebut mempertimbangkan cakupan wilayah yang ditentukan dalam ketentuan. Dengan demikian, konsumen dan pelaku usaha perlu merujuk pada kategori lokasi yang sesuai sebelum membandingkan harga gula dengan batas yang berlaku.
Surat edaran tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan pemerintah mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ketentuan itu berlaku bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pangan sebagaimana diatur dalam surat edaran. Dengan demikian, pelaku usaha diminta menjadikan ketentuan harga tersebut sebagai acuan dalam menjalankan usahanya, termasuk dalam transaksi yang berkaitan dengan komoditas pangan.
Penegasan kewajiban itu disertai keterangan mengenai konsekuensi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Amran menyampaikan kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran dapat dikenai sanksi administratif. Bentuk sanksi yang disebutkan meliputi peringatan tertulis dan denda. Selain itu, terdapat pula rekomendasi pencabutan izin usaha serta pencabutan izin usaha.
Amran juga menyebut penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi sebagai salah satu konsekuensi yang dapat diterapkan. Rincian tersebut menempatkan kepatuhan terhadap HPP, HET, dan harga beras SPHP sebagai kewajiban yang perlu diperhatikan oleh seluruh pelaku usaha. Jenis sanksi yang disebutkan mencakup langkah administratif terhadap pelaku usaha maupun penarikan pangan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keterangan mengenai sanksi itu disampaikan dalam konteks penegasan isi surat edaran. Amran menyebut urutan konsekuensi berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai regulasi. Seluruh pelaku usaha diwajibkan mengikuti ketentuan pemerintah terkait HPP, HET, dan harga beras SPHP.
Baca juga: Ayam Kampung Vs Broiler Mana yang Lebih Bergizi? | Harga Emas Batangan 11 Oktober 2026: Acuan Rp2,592 Juta per Gram | Polisi Tetapkan 18 Tersangka Kasus Penyiksaan 4 ABK KM Maulana 23 26 kunjungan
