Jakarta | Dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/11/2026), jaksa membacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) seorang saksi mengenai pelaporan keuangan DR Law Firm. Dari keterangan tersebut, transaksi keuangan firma hukum milik terdakwa Don Ritto disebut belum pernah dilaporkan ke kantor pajak sejak firma itu berdiri. Pelaporan baru dibereskan setelah perkara yang turut menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah mencuat.
Informasi mengenai riwayat pelaporan itu disampaikan sebagai isi keterangan saksi yang dibacakan jaksa, bukan sebagai kesimpulan atau fakta yang telah diputus pengadilan. Karena itu, status pernyataan tersebut tetap berada dalam rangkaian pembuktian perkara. Keterangan dalam BAP menjadi salah satu materi yang disampaikan di persidangan untuk dipertimbangkan bersama alat bukti dan keterangan lain, serta dapat diuji melalui proses pemeriksaan di hadapan majelis hakim.
Pokok keterangan itu menyoroti rentang waktu berdirinya DR Law Firm dan penanganan kewajiban pelaporan keuangannya kepada otoritas pajak. Menurut uraian yang dibacakan jaksa, kewajiban tersebut baru diurus setelah perkara dugaan pemerasan dan TPPU menjadi perhatian publik. Namun, keterangan yang tersedia dalam persidangan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan rincian transaksi, besaran dana, ataupun alasan pelaporan belum dilakukan sebelumnya. Rincian lebih lanjut perlu merujuk pada bukti dan penjelasan yang benar-benar diajukan di persidangan.
Sidang lanjutan itu berlangsung dalam perkara yang memuat dugaan tindak pidana, sehingga setiap informasi mengenai firma maupun pihak-pihak yang disebut perlu disampaikan secara cermat. Penyebutan Don Ritto sebagai terdakwa dan Febrie Adriansyah sebagai pihak yang turut terseret dalam perkara tidak mengubah kedudukan keterangan saksi menjadi putusan hukum. Majelis hakim masih harus menilai keseluruhan fakta yang terungkap sebelum menetapkan kesimpulan. Dengan demikian, inti kabar dalam sidang tersebut adalah adanya keterangan BAP tentang pelaporan transaksi DR Law Firm yang disebut baru diurus setelah perkara mencuat, sementara kebenaran dan bobot keterangannya tetap menjadi bagian dari proses persidangan.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan keterangan dalam BAP Rustandi, advokat DR Law Firm, mengenai riwayat pelaporan transaksi keuangan firma tersebut. Setelah bagian keterangan itu dibacakan, Rustandi diminta mengonfirmasi isi yang berkaitan dengan pelaporan kepada kantor pajak. Ia membenarkan bahwa transaksi DR Law Firm sejak firma itu berdiri hingga saat pemeriksaan tersebut belum dilaporkan ke kantor pajak.
Keterangan dalam BAP juga menyebutkan pembanding, yaitu AVR Law Office. Berbeda dengan DR Law Firm, transaksi keuangan AVR Law Office disebut telah dilaporkan sejak 2024. Informasi tersebut menjadi bagian dari riwayat pelaporan yang dikonfirmasi dalam pemeriksaan di persidangan, tanpa mengubah keterangan Rustandi mengenai kondisi pelaporan DR Law Firm.
Jaksa kemudian menanyakan kapan pengurusan pelaporan transaksi DR Law Firm mulai dilakukan. Rustandi menerangkan bahwa pengurusan tersebut baru dilakukan setelah ia menjalani pemeriksaan pada 30 Juli 2026. Dengan demikian, menurut keterangan yang dibacakan dan dibenarkannya, pelaporan firma itu belum diurus sejak awal berdiri, melainkan baru mulai ditangani setelah pemeriksaan terhadap dirinya.
Jaksa memperjelas hubungan waktu tersebut dengan menanyakan apakah pengurusan baru berlangsung setelah perkara mencuat. Rustandi menjawab iya. Jawaban itu mengonfirmasi urutan peristiwa sebagaimana diterangkan dalam BAP: transaksi keuangan DR Law Firm sebelumnya belum dilaporkan, pemeriksaan terhadap Rustandi berlangsung pada 30 Juli 2026, lalu pengurusan pelaporan dilakukan setelahnya. Saat dikaitkan langsung dengan perkara yang mencuat, Rustandi juga membenarkan bahwa pengurusan itu baru dimulai pada periode tersebut.
Keterangan ini mencatat perbedaan waktu pelaporan dua firma yang disebut dalam pemeriksaan. Untuk AVR Law Office, pelaporan transaksi telah berlangsung sejak 2024. Sementara itu, untuk DR Law Firm, Rustandi membenarkan bahwa transaksi sejak firma berdiri belum disampaikan kepada kantor pajak dan pengurusannya baru dilakukan setelah pemeriksaan pada 30 Juli 2026. Dalam tanya jawab berikutnya, ia mengiyakan bahwa langkah tersebut baru dilakukan sejak perkara mencuat. Rangkaian keterangan itu disampaikan sebagai isi BAP yang dibacakan jaksa dan dikonfirmasi Rustandi di persidangan.Rustandi merupakan satu dari empat saksi yang dihadirkan jaksa dalam sidang perkara yang turut menyoroti pelaporan keuangan Firma Hukum Don Ritto. Persidangan tersebut berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi, sebagai bagian dari proses pembuktian dakwaan terhadap para terdakwa. Dalam agenda ini, jaksa meminta keterangan para saksi yang dipandang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa dan hal-hal terkait perkara.
Selain Rustandi, tiga saksi lain yang hadir ialah advokat Albertus Yohanes Eko Purwanto, advokat Arif Taufik Wijaya, serta Stefanus Natanael, direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera. Keempatnya diperiksa dalam rangkaian persidangan yang sama. Keterangan mereka disampaikan di hadapan majelis hakim dan menjadi bagian dari materi yang diuji selama proses pemeriksaan saksi.
Dalam kesaksiannya, Rustandi menyampaikan keterangan mengenai pelaporan keuangan firma hukum tersebut. Pembahasan itu muncul sebagai bagian dari pemeriksaan, bukan sebagai agenda persidangan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, informasi mengenai pelaporan keuangan perlu dipahami dalam konteks pertanyaan dan jawaban yang disampaikan selama sidang untuk menguji dakwaan jaksa.
Pemeriksaan terhadap para saksi memberi kesempatan kepada jaksa untuk menguraikan bukti dan keterangan yang dianggap berkaitan dengan perkara. Pada saat yang sama, para terdakwa melalui penasihat hukum dapat menanggapi atau menguji keterangan yang disampaikan. Proses tersebut menjadi salah satu tahapan dalam persidangan pidana sebelum majelis hakim menilai keseluruhan bukti dan mengambil keputusan.
Kehadiran Rustandi bersama tiga saksi lainnya menunjukkan bahwa agenda sidang mencakup pemeriksaan beberapa pihak dengan latar belakang berbeda, termasuk advokat dan seorang direktur perusahaan. Namun, keterangan masing-masing saksi tetap harus dinilai sesuai isi kesaksiannya dan keterkaitannya dengan dakwaan. Fakta bahwa Rustandi berbicara mengenai pelaporan keuangan tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh persoalan dalam perkara; keterangan itu merupakan bagian dari rangkaian pembuktian yang berlangsung di persidangan.
DR Law Firm menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai pelaporan keuangan yang baru diurus setelah perkara mencuat. Isu tersebut muncul bersamaan dengan proses persidangan yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, serta Don Ritto dan Nurman Herin. Keterangan mengenai firma dan pengurusan laporan keuangannya perlu dibaca dalam konteks perkara yang masih berjalan, tanpa menganggapnya sebagai bukti atas dakwaan pidana.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Febrie diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Jaksa juga mendakwa Febrie, Don Ritto, dan Nurman Herin melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nilai yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp346.743.821.282, atau sekitar Rp346,7 miliar, serta USD440.990, yang diperkirakan setara dengan sekitar Rp7,9 miliar.
Menurut uraian jaksa, dana tersebut diduga disamarkan melalui pembelian sejumlah aset. Dalam penyidikan, aparat membongkar tiga brankas yang isi dan keterkaitannya dengan perkara turut dipaparkan di persidangan. Salah satu brankas disebut berisi emas dengan berat 74 kilogram. Jaksa juga mengungkap dugaan bahwa Febrie bersama Don Ritto membeli sebuah kafe menggunakan uang yang dikategorikan sebagai hasil TPPU. Rincian mengenai aset, sumber dana, dan hubungan masing-masing terdakwa dengan transaksi itu merupakan bagian dari konstruksi perkara yang diajukan penuntut umum.
Seluruh uraian mengenai pemerasan, aliran dana, emas, pembelian aset, dan kafe tersebut masih berupa dakwaan serta keterangan yang disampaikan jaksa. 23 kunjungan
