Jakarta | Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas menyusul rencana demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 10 November 2026. Langkah tersebut disiapkan untuk mengantisipasi perubahan kondisi arus kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Kepolisian menyatakan pengaturan akan dilakukan secara situasional, dengan menyesuaikan keadaan di lapangan. Karena itu, informasi ini tidak berarti seluruh ruas di sekitar gedung akan ditutup atau dialihkan secara tetap. Pengguna jalan tetap perlu memperhatikan perkembangan terbaru dan arahan petugas saat melintas, sebab kondisi lalu lintas dapat berubah mengikuti situasi demonstrasi serta kebutuhan pengamanan.
Rencana aksi di kawasan parlemen berpotensi memengaruhi kelancaran perjalanan, terutama apabila jumlah peserta atau kepadatan kendaraan meningkat. Namun, belum ada rincian dalam informasi yang tersedia mengenai ruas tertentu yang akan ditutup, waktu pemberlakuan rekayasa, maupun jalur pengalihan yang akan digunakan. Masyarakat sebaiknya tidak menganggap adanya penutupan permanen sebelum ada pengumuman resmi. Pengendara dapat mempertimbangkan waktu perjalanan dengan lebih cermat, memantau informasi lalu lintas dari kanal resmi, dan mengikuti petunjuk petugas di jalan. Pendekatan ini membantu pengguna jalan memperoleh gambaran sesuai keadaan terbaru, bukan mengandalkan kabar yang belum terverifikasi.
Pengaturan arus yang bersifat situasional memungkinkan petugas menyesuaikan langkah berdasarkan dinamika di lokasi, termasuk perkembangan kegiatan dan kondisi kendaraan. Jika diperlukan, petugas dapat memberikan arahan langsung kepada pengendara agar perjalanan tetap tertib dan ruang bagi kegiatan pengamanan dapat dikelola. Pengguna jalan diimbau menjaga jarak, mengurangi kecepatan ketika melewati area yang ramai, serta tidak berhenti sembarangan sehingga tidak menambah kepadatan. Warga yang tidak memiliki keperluan di sekitar Gedung DPR/MPR RI dapat memilih rute lain setelah memeriksa informasi terkini. Dengan demikian, masyarakat dapat membedakan kesiapan rekayasa lalu lintas dan keputusan penutupan jalan yang baru akan diketahui berdasarkan kondisi lapangan serta pemberitahuan kepolisian.
TMC Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa rencana aksi di sekitar gedung parlemen pada 10 November berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Aktivitas peserta aksi dan meningkatnya perhatian masyarakat di kawasan tersebut dapat memengaruhi kelancaran perjalanan, terutama pada waktu kegiatan berlangsung. Karena itu, pengguna jalan diimbau mencermati informasi yang disampaikan melalui kanal resmi kepolisian sebelum berangkat, serta memperhitungkan kemungkinan perubahan kondisi selama perjalanan. Pemberitahuan ini menjadi langkah antisipasi agar masyarakat dapat merencanakan mobilitas dengan lebih baik.
Masyarakat yang tidak memiliki keperluan di sekitar gedung parlemen disarankan menghindari kawasan tersebut untuk sementara waktu. Mengurangi perjalanan yang tidak mendesak dapat membantu menjaga kelancaran arus sekaligus memberi ruang bagi petugas untuk mengatur kondisi di lapangan. Bagi warga yang tetap perlu melintas atau berkegiatan di sekitar lokasi, penting untuk mengikuti arahan petugas dan memperhatikan pembaruan informasi lalu lintas. Pengendara juga sebaiknya menjaga ketertiban, tidak berhenti sembarangan, dan tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara.
Pengguna jalan dapat mempertimbangkan rute alternatif sebelum memulai perjalanan, tanpa mengandalkan satu pilihan jalur saja. Memeriksa informasi lalu lintas terkini melalui sumber resmi dan layanan navigasi dapat membantu menentukan perjalanan yang lebih sesuai dengan keadaan saat itu. Namun, kondisi lalu lintas dapat berubah, sehingga rute yang semula lancar belum tentu tetap demikian. Fleksibilitas dalam memilih jalur dan kesiapan untuk menyesuaikan perjalanan dapat mengurangi risiko terjebak kepadatan dan membantu perjalanan berlangsung lebih tertib.
Selain mempertimbangkan jalur, masyarakat disarankan menyesuaikan waktu keberangkatan. Jika memungkinkan, perjalanan yang tidak mendesak dapat ditunda atau dilakukan di luar periode yang diperkirakan ramai. Bagi yang memiliki jadwal tetap, berangkat lebih awal dapat memberi tambahan waktu untuk menghadapi perlambatan dan mencari pilihan perjalanan lain bila diperlukan. Pengguna transportasi umum maupun kendaraan pribadi sebaiknya memeriksa informasi operasional sebelum berangkat. Dengan mengikuti imbauan TMC Polda Metro Jaya, merencanakan rute, serta memberi kelonggaran waktu, masyarakat dapat membantu mengantisipasi kepadatan di sekitar kawasan parlemen pada 10 November.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang perlu dijaga, dikawal, dan diamankan dengan baik. Menurutnya, pengamanan diarahkan agar kegiatan dapat berlangsung tertib, sementara para peserta tetap dapat menyampaikan pendapat. Pendekatan tersebut juga memperhatikan situasi di sekitar lokasi, termasuk kepentingan warga dan pengguna jalan yang beraktivitas pada hari yang sama. Karena itu, persiapan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengamanan sekaligus kelancaran kegiatan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi di Gedung DPR pada 10 November, kepolisian berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyiapkan sejumlah skema pengamanan. Pengaturan personel dan langkah di lapangan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Budi menyebut kemungkinan rekayasa lalu lintas dapat diterapkan apabila diperlukan. Penerapannya bergantung pada kondisi arus kendaraan dan keadaan di sekitar lokasi, sehingga pengaturan dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Skema tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi, bukan kepastian bahwa seluruh ruas jalan akan mengalami perubahan arus.
Budi juga menekankan pentingnya pengelolaan arus agar aktivitas masyarakat tetap terjaga. Petugas akan memperhatikan pergerakan kendaraan dan melakukan penyesuaian apabila kondisi lapangan menuntutnya, dengan koordinasi bersama instansi terkait. Ia mengajak semua pihak ikut menjaga fasilitas umum serta keamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Upaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama, termasuk menjaga ketertiban dan menggunakan ruang publik secara bijak. Dengan persiapan pengamanan, komunikasi, dan pengelolaan lalu lintas yang terkoordinasi, penyampaian aspirasi diharapkan berlangsung aman tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Polisi tetap mengimbau warga mengikuti arahan petugas, memantau informasi resmi mengenai kondisi jalan, serta memberi ruang bagi penanganan situasi di lapangan. Langkah yang proporsional diharapkan dapat menjaga kegiatan tetap tertib dan meminimalkan gangguan terhadap mobilitas harian warga.
Polisi telah menerima beberapa pemberitahuan dari sejumlah elemen yang berencana menggelar unjuk rasa pada 10 November. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk mengetahui adanya rencana penyampaian pendapat di sekitar Gedung DPR, sebagaimana tercermin dalam rencana pengaturan arus yang disiapkan. Pemberitahuan yang diterima menunjukkan adanya rencana kegiatan, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan berapa banyak orang yang benar-benar akan hadir di lokasi. Karena itu, kondisi peserta masih perlu dibedakan dari informasi awal yang tercantum dalam pemberitahuan. Sampai keterangan yang tersedia disampaikan, jumlah orang yang akan turun ke jalan belum diketahui secara pasti.
Angka peserta belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Pemberitahuan mengenai rencana aksi tidak sama dengan jumlah kehadiran pada hari pelaksanaan, sehingga jumlah orang yang nantinya berada di jalan masih belum jelas. Tidak ada angka perkiraan yang dapat dijadikan acuan dalam keterangan tersebut. Dengan demikian, penyebutan jumlah tertentu berisiko memberi kesan seolah-olah jumlah peserta telah terkonfirmasi, padahal belum ada kepastian mengenai hal itu. Informasi yang dapat disampaikan terbatas pada adanya beberapa pemberitahuan yang telah diterima polisi dan rencana pengaturan arus yang disiapkan untuk tanggal tersebut.
Keterangan yang tersedia juga tidak merinci identitas kelompok yang menyampaikan pemberitahuan maupun tujuan dari setiap rencana aksi. Oleh sebab itu, informasi tentang pihak yang akan hadir, agenda yang dibawa, atau skala kegiatan tidak dapat ditambahkan sebagai fakta. Perkembangan mengenai jumlah peserta baru dapat dipastikan apabila terdapat keterangan yang sah dan lebih lanjut. Untuk saat ini, hal yang dapat ditegaskan ialah polisi telah menerima beberapa pemberitahuan dari sejumlah elemen yang berencana menggelar unjuk rasa.
Baca juga: Aksi Aliansi Warga Soroti Rencana Pendirian Gereja di Cikopo | Mensos siapkan antisipasi cegah perundungan di sekolah rakyat | Pemprov Kalimantan Selatan Siapkan Pasar Murah di Lima Daerah Saat Harga Bahan Pokok Naik 409 kunjungan
