JAKARTA, 11 November 2026 – Penanganan kasus kematian Bharatu Laurentius Valdo Fernandes Lawai di lingkungan Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, kembali menuai sorotan tajam. Tim kuasa hukum keluarga korban mendesak Polda Metro Jaya tidak menutup-nutupi perkembangan penyidikan dan segera membuka fakta perkara secara transparan. Mereka menilai, minimnya informasi resmi kepada publik justru memunculkan semakin banyak pertanyaan mengenai keseriusan pengungkapan kasus yang diduga melibatkan sesama anggota kepolisian tersebut.
Kuasa hukum Evaristus Eustakius, SH, mempertanyakan sejumlah aspek yang dinilai belum mendapatkan penjelasan memadai dari penyidik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan keterlibatan Bharada Andika Rahmadani dalam penembakan yang menyebabkan Valdo meninggal dunia. Sementara itu, motif yang disampaikan penyidik berkaitan dengan dugaan perundungan terhadap tersangka oleh rekan-rekan korban. Menurut tim kuasa hukum, penjelasan mengenai motif tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pendalaman terhadap kemungkinan adanya fakta dan pihak lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Sorotan berikutnya tertuju pada penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kuasa hukum meminta penyidik menjelaskan bagaimana tersangka memperoleh akses terhadap senjata tersebut, bagaimana proses penguasaan dan penggunaannya, serta apakah seluruh prosedur terkait senjata api telah diperiksa secara menyeluruh. Mereka menegaskan, penyidikan tidak boleh hanya terpaku pada satu peristiwa penembakan, tetapi harus mengurai seluruh rangkaian kejadian, termasuk kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Persoalan paling krusial yang turut dipersoalkan adalah bukti rekaman CCTV. Tim kuasa hukum menyebut rekaman yang diperlihatkan penyidik sejauh ini masih berupa potongan-potongan dan belum memberikan gambaran utuh mengenai kejadian sebelum, saat, hingga setelah penembakan. Mereka juga mempertanyakan mengapa rekonstruksi secara menyeluruh belum diperlihatkan. Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan mendasar mengenai kronologi kematian Valdo. Penyidik didesak membuka penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar menyampaikan kesimpulan tanpa memperlihatkan bagaimana fakta-fakta penting diuji.
Desakan serupa disampaikan kuasa hukum lainnya, Fransiska Xaveria Wahon. Ia mempertanyakan sejauh mana pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan, dan pengungkapan fakta telah dilakukan. Menurutnya, penanganan perkara yang melibatkan anggota kepolisian membutuhkan pengawasan objektif agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa atau konflik kepentingan. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti harus diperiksa secara profesional. Keluarga korban pun berhak mendapatkan informasi perkembangan perkara dan kepastian hukum, tanpa harus menunggu pertanyaan mereka terus menumpuk tanpa jawaban yang jelas.
Tim kuasa hukum menegaskan, tuntutan transparansi bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik maupun upaya menghakimi pihak tertentu sebelum proses hukum selesai. Namun, alasan menjaga kerahasiaan penyidikan juga tidak seharusnya dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban kepada publik. Hingga 11 November 2026, mereka menyoroti belum adanya penjelasan resmi yang dinilai memadai mengenai perkembangan perkara. Pimpinan Polri, khususnya jajaran yang memiliki kewenangan pengawasan, diminta turun tangan memastikan penyidikan berjalan independen, profesional, objektif, dan akuntabel. Jangan sampai perkara kematian seorang anggota kepolisian justru menimbulkan kesan bahwa transparansi hukum hanya berlaku ketika tidak menyentuh kepentingan internal institusi.
Bagi keluarga Valdo, persoalan ini bukan sekadar menunggu penetapan tersangka atau penyelesaian administrasi penyidikan. Ada nyawa manusia yang hilang dan ada rangkaian peristiwa yang harus dijelaskan secara terang. Karena itu, kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal perkara melalui jalur hukum sampai seluruh fakta terungkap dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Polda Metro Jaya tidak cukup hanya menyatakan penyidikan berjalan. Publik membutuhkan bukti keseriusan, penjelasan yang terukur, serta pengungkapan fakta secara utuh. Sebab, jika CCTV masih diperlihatkan sepotong-sepotong dan rekonstruksi belum menyeluruh, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Bharatu Valdo akan terus menghantui proses penegakan hukum.
(Tim/Red)
34 kunjungan
