Jakarta | Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Para pemohon meminta pengadilan menilai kembali kelayakan Gibran, termasuk dengan mengaitkan dokumen pendidikannya dengan ketentuan mengenai pendidikan paling rendah setara sekolah menengah atas. Dalam putusannya, MK tidak mengabulkan permohonan tersebut dan tidak menyatakan bahwa Gibran terbukti menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Hakim konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa bukti yang diajukan tidak menunjukkan keberhasilan Gibran menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu di luar negeri. Dokumen berupa certificate of attendance, atau sertifikat kehadiran, pada dasarnya mencatat bahwa seseorang hadir atau mengikuti kegiatan perkuliahan. Bukti itu berbeda dari ijazah atau keterangan yang membuktikan kelulusan. Arsul juga menerangkan bahwa dokumen yang menjadi dasar surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak membuktikan bahwa Gibran menuntaskan jenjang pendidikan yang setara dengan SMA. Dengan demikian, keberadaan dokumen kehadiran tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai bukti kelulusan.
Catatan mengenai keterbatasan bukti tersebut perlu dibedakan dari amar putusan atas sengketa hasil pemilu. MK menolak gugatan para pemohon, tetapi tidak menetapkan kesimpulan bahwa dokumen yang dipersoalkan membuktikan kelulusan Gibran dari pendidikan setara SMA di luar negeri. Pada saat yang sama, hakim menegaskan batas kewenangan dan perkara yang sedang diperiksa. Permohonan yang diajukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilu, bukan proses untuk membatalkan jabatan wakil presiden. Karena itu, MK menyatakan tidak dapat mengabulkan permintaan agar Gibran dibatalkan atau didiskualifikasi dari jabatannya sebagai wakil presiden. Putusan tersebut, dengan demikian, menolak gugatan hasil pemilu sekaligus menjelaskan bahwa bukti kehadiran yang dipersoalkan tidak sama dengan bukti penyelesaian pendidikan, tanpa mengubah kedudukan Gibran dalam jabatan yang telah diperolehnya melalui pemilihan umum.
Mahkamah Agung (MA) mengambil keputusan berbeda dalam perkara yang diajukan Subhan melalui upaya kasasi. Dalam putusan bernomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi pemohon, membatalkan putusan judex facti, dan kemudian mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dengan demikian, pokok perkara mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran dinilai kembali oleh majelis hakim pada tingkat kasasi.
Amar putusan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Pernyataan ini merupakan inti dari putusan MA dalam perkara tata usaha negara tersebut. Putusan itu perlu dibaca sesuai amar dan ruang lingkup perkara yang diputus, tanpa menambahkan akibat hukum lain yang tidak disebutkan dalam sumber. Informasi yang tersedia juga tidak menjelaskan lebih lanjut tindakan administratif apa yang mungkin dilakukan setelah putusan dibacakan.
Sebagaimana disebut dalam bahan sumber, putusan dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis hakim dipimpin Yulius sebagai ketua, dengan Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota. Identitas perkara, tanggal pembacaan, serta susunan majelis menjadi keterangan penting untuk membedakan putusan ini dari perkara lain yang turut menjadi perhatian publik.
Putusan MA tersebut juga harus dibedakan secara jelas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya merupakan lembaga peradilan yang berbeda, menangani perkara dengan kewenangan dan proses masing-masing. Karena itu, keputusan MA dalam perkara Subhan tidak tepat disebut sebagai putusan MK, sekalipun keduanya muncul dalam pembahasan publik yang sama. Fokus putusan yang dimaksud di sini adalah hasil pemeriksaan kasasi atas gugatan terkait surat penyetaraan pendidikan.
Dalam melaporkan perkara ini, penyebutan amar secara cermat membantu pembaca memahami apa yang benar-benar diputus. MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengabulkan seluruh gugatan, serta menyatakan surat penyetaraan yang dipersoalkan tidak sah dan batal demi hukum. Rincian tersebut menjelaskan perbedaan hasil pada tingkat kasasi, tanpa menyimpulkan konsekuensi tambahan yang tidak tercantum dalam keterangan sumber.
Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka turut mendorong munculnya langkah politik di DPR. Sejumlah anggota parlemen mulai mengangkat kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat, salah satu instrumen pengawasan yang dimiliki lembaga legislatif. Namun, dorongan tersebut masih berupa usulan dari para anggota, bukan keputusan resmi DPR yang telah disahkan melalui mekanisme kelembagaan.
Anggota DPR Mardani Ali Sera membagikan foto dokumen dengan judul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Dalam dokumen yang ditampilkan itu, nama Mardani tercantum pada urutan pertama sebagai salah satu pengusul. Materi yang beredar juga memuat dokumen lain yang berisi penjelasan serta pasal-pasal terkait, sehingga gagasan tersebut disertai bahan tertulis mengenai dasar dan kerangka usulan. Keberadaan dokumen itu menunjukkan adanya persiapan dari sejumlah legislator, tetapi tidak dengan sendirinya menandakan bahwa usul telah diterima atau dibahas sebagai agenda resmi.
Mardani menyatakan sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Keterangan itu disampaikan saat dirinya dikonfirmasi pada Selasa, 10 November. Jumlah tanda tangan tersebut menggambarkan dukungan awal dari para anggota yang terlibat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mengajukan hak menyatakan pendapat di tengah polemik. Meski demikian, tanda tangan para anggota perlu dibedakan dari persetujuan lembaga secara keseluruhan. Pengusulan, pemenuhan persyaratan, pembahasan, hingga pengambilan keputusan merupakan tahapan yang berbeda dalam proses di DPR.
Karena itu, perkembangan ini lebih tepat dipahami sebagai dorongan politik yang tengah dihimpun, bukan sebagai kesimpulan atas polemik atau keputusan parlemen. Publik masih perlu menunggu informasi resmi mengenai tindak lanjut dokumen, jumlah dukungan yang diverifikasi, serta kemungkinan pembahasannya dalam mekanisme DPR. Perkembangan putusan MK dan MA menjadi latar yang membentuk perdebatan, sementara usulan hak menyatakan pendapat merupakan jalur politik yang ditempuh sebagian anggota untuk meminta persoalan tersebut mendapat perhatian dan penilaian lebih lanjut dari parlemen.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Percakapan tersebut berlangsung dalam pertemuan sekitar dua setengah jam. Menurut Prasetyo, Gibran mengutarakan niat itu di tengah dinamika yang berkembang menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Keterangan tersebut menjelaskan isi pembicaraan kedua pejabat, tetapi tidak berarti Gibran telah mengambil keputusan final untuk melepaskan jabatannya.
Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur. Ia menjelaskan bahwa presiden memberikan masukan dalam percakapan tersebut, bukan menyampaikan penolakan. Dengan demikian, isi pertemuan itu perlu dibedakan dari kabar yang menggambarkan adanya penolakan langsung dari Prabowo. Prasetyo tidak menyatakan bahwa Gibran kemudian mengajukan pengunduran diri secara resmi atau bahwa proses pemberhentian telah dimulai. Informasi yang disampaikan pemerintah terbatas pada adanya niat yang dibicarakan dan tanggapan berupa masukan dari presiden.
Pada Selasa, 10 November, Gibran memberikan pernyataan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Ia mengatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat. Menurut Gibran, berbagai pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika yang perlu disikapi dengan baik. Ia juga menyatakan tidak ingin situasi yang terjadi berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. Pernyataan itu menegaskan sikapnya terhadap suara publik, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa ia akan mundur ataupun membatalkan niat yang sebelumnya disampaikan kepada Prabowo. Sampai ada keputusan atau keterangan resmi lebih lanjut, pembicaraan mengenai niat tersebut tetap berbeda dari pengunduran diri yang benar-benar dilakukan. 363 kunjungan
