Jakarta | Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan, S.H., M.H., dalam perkara tata usaha negara nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan hasil penanganan sengketa pada tingkat sebelumnya dan menetapkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan dikabulkannya kasasi, pokok keberatan Subhan terhadap dokumen yang diterbitkan oleh instansi pendidikan pemerintah memperoleh jawaban melalui amar putusan tertinggi peradilan tata usaha negara tersebut. Amar ini sekaligus menjadi dasar bagi tindak lanjut administratif oleh kementerian terkait.
Objek yang disengketakan ialah surat keterangan bertanggal 6 Agustus 2019. Dalam amar pembatalan, Mahkamah Agung menyebut dokumen bernomor 9148/D.D1/KS/2019 dan menyatakannya batal. Putusan itu menegaskan status hukum surat tersebut secara langsung, bukan sekadar meminta kementerian meninjau ulang penerbitannya. Karena itu, inti amar kasasi mencakup penetapan batalnya surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan dalam perkara. Nomor surat tersebut dicantumkan sebagaimana tertulis pada bagian pembatalan, dan tidak disamakan dengan nomor yang muncul pada bagian perintah pencabutan.
Selain menyatakan dokumen batal, Mahkamah Agung mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan itu. Pada amar mengenai kewajiban pencabutan, nomor yang tercantum adalah 9149/D.D1/KS/2019. Dengan demikian, terdapat perbedaan nomor bagian pembatalan dan perintah pencabutan dalam naskah putusan: 9148/D.D1/KS/2019 disebut sebagai surat yang dibatalkan, sedangkan 9149/D.D1/KS/2019 dicantumkan dalam instruksi kepada kementerian. Kedua nomor tersebut disampaikan sesuai bagian masing-masing dalam amar dan tidak diselaraskan. Pelaksanaan pencabutan menjadi tanggung jawab kementerian sebagai pihak yang diperintahkan oleh pengadilan, sementara putusan kasasi menetapkan konsekuensi hukum atas dokumen yang menjadi objek sengketa. Rangkaian amar itu membedakan secara jelas penetapan pembatalan surat dan tindakan administratif untuk mencabutnya, meskipun nomor surat yang tertulis tidak sama. Dengan dikabulkannya permohonan Subhan, kedua poin tersebut menjadi bagian pokok putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi ini, Subhan berkedudukan sebagai pemohon kasasi. Pihak yang menjadi termohon kasasi adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Susunan para pihak tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kasasi memperhadapkan Subhan dengan pejabat pemerintah yang terkait dengan penerbitan dokumen pendidikan yang dipersoalkan. Dengan demikian, perkara ini berada dalam ranah sengketa tata usaha negara, dengan perhatian utama pada tindakan atau keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa.
Dalam perkara tersebut, pihak kementerian diwakili oleh Muhammad Ravii, S.H., M.M., bersama pihak lain. Kewenangan perwakilan itu didasarkan pada surat kuasa khusus sebagaimana disebutkan dalam putusan. Penyebutan kuasa khusus memberi keterangan mengenai dasar formal bagi perwakilan pihak termohon dalam perkara kasasi. Informasi mengenai para pihak dan kuasanya penting untuk memahami siapa yang mengajukan permohonan serta siapa yang memberikan jawaban sebagai pihak pemerintah. Namun, keterangan ini tidak dengan sendirinya menjelaskan pendapat masing-masing pihak secara lebih terperinci atau menambahkan fakta di luar yang tercantum dalam putusan.
Ruang lingkup sengketa berfokus pada surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dokumen tersebut menjadi pokok yang dipersoalkan dalam perkara, sehingga uraian mengenai sengketa perlu dibatasi pada kaitan para pihak dengan surat keterangan itu. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Pernyataan tersebut merupakan keterangan mengenai sikap pengadilan terhadap eksepsi yang diajukan tergugat, dan bukan uraian tambahan tentang isi eksepsi ataupun alasan di balik penilaiannya. Karena itu, para pihak, dasar perwakilan kementerian, dokumen yang disengketakan, serta status eksepsi merupakan batas informasi yang dapat disampaikan dari uraian ini. Tanpa keterangan lain yang tersedia, tidak tepat menambahkan rincian mengenai tahapan perkara sebelumnya, argumentasi para pihak, atau pertimbangan lebih lanjut atas surat tersebut. Dengan batas itu, inti persoalan dapat dikenali sebagai sengketa administrasi mengenai surat penyetaraan, dengan Subhan sebagai pemohon kasasi dan pejabat kementerian sebagai termohon.Dalam pertimbangan kasasinya, Mahkamah Agung (MA) menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, bertanggal 5 Oktober 2026, sebagai fakta hukum baru yang relevan untuk menilai keberadaan objek sengketa. Rujukan tersebut menjadi bagian dari alasan hukum yang dikemukakan MA ketika memeriksa permohonan kasasi Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dengan demikian, penjelasan mengenai pembatalan surat itu perlu dibaca dalam kerangka pertimbangan yang secara khusus dinyatakan dalam putusan MA, bukan sebagai kesimpulan yang melampaui uraian tersebut.
Menurut MA, putusan MK itu menguji objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Pengujian tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pertimbangan MA, membawa perubahan pada keadaan hukum yang sebelumnya menjadi latar bagi penilaian atas objek sengketa. Perubahan keadaan hukum itu dipandang berpengaruh terhadap kelanjutan keberadaan objek tersebut. MA lalu mengaitkan hasil pengujian dan perubahan keadaan hukum itu dengan kedudukan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disengketakan, sebagai dasar untuk menilai kesesuaiannya dengan tatanan hukum yang berlaku.
Atas hubungan tersebut, MA menilai bahwa keberadaan objek sengketa bertentangan dengan tatanan hukum yang ada setelah fakta hukum baru itu diperhitungkan. Pertimbangan ini menjelaskan mengapa putusan MK disebut dalam pemeriksaan kasasi dan bagaimana rujukan itu digunakan oleh MA dalam menilai surat yang menjadi objek perkara. Uraian tersebut terbatas pada alasan yang tercantum dalam pertimbangan MA: adanya putusan MK, pengujian terhadap objek sengketa, perubahan keadaan hukum, serta penilaian mengenai pertentangan objek dengan tatanan hukum. Tanpa keterangan lebih lanjut dari putusan, hubungan itu tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menarik kesimpulan lain mengenai perkara pemilihan presiden atau memperluas makna putusan MK di luar yang dinyatakan MA. Oleh karena itu, dasar pembatalan yang dikemukakan di sini sebaiknya dipahami sebagai penalaran yudisial dalam perkara kasasi tersebut, bukan sebagai pernyataan umum tentang akibat hukum putusan MK terhadap persoalan lain. Pembatasan ini menjaga agar uraian tetap berpegang pada alasan yang dijelaskan dalam putusan MA.
Dalam menilai dasar penyetaraan pendidikan, Mahkamah Agung memeriksa dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan keputusan, termasuk certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lainnya. Menurut pertimbangan dalam putusan, dokumen-dokumen tersebut pada pokoknya menerangkan kehadiran dan catatan akademik selama seseorang mengikuti kegiatan pendidikan. Namun, informasi itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menuntaskan suatu jenjang pendidikan tertentu.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat menunjukkan kelulusan dari jenjang yang menjadi dasar penyetaraan. Tidak terdapat dokumen hasil tamat belajar yang membuktikan bahwa pendidikan tersebut telah diselesaikan dan karena itu dapat dipersamakan dengan pendidikan menengah di Indonesia, seperti SMA, SMK, atau bentuk pendidikan sederajat. Pembedaan ini menjadi penting karena bukti kehadiran atau catatan nilai tidak memiliki makna yang sama dengan bukti kelulusan. Dokumen yang pertama dapat menunjukkan partisipasi dalam kegiatan belajar, sementara dokumen yang kedua menunjukkan bahwa suatu program atau jenjang telah dituntaskan.
Atas dasar pemeriksaan tersebut, MA menilai penyetaraan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan dokumen kehadiran dan catatan akademik, tanpa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menandakan tamat belajar.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran | Kementerian Sosial Buka Akses Pendidikan Setara SMA bagi 36 Peserta di Temanggung 23 kunjungan
