Jakarta | Otoritas Delhi menutup enam stasiun metro pada Senin, 12 Oktober 2026, di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di ibu kota India. Penutupan tersebut dilakukan ketika protes terkait revisi daftar pemilih terus berlangsung dan berpotensi menarik lebih banyak massa ke pusat kota. Selain menghentikan sementara akses di enam stasiun, pihak berwenang juga membatasi serta mengalihkan arus kendaraan di lebih dari 20 ruas jalan.
Langkah itu secara langsung memengaruhi mobilitas warga, pengguna transportasi umum, dan pengendara yang hendak melintasi kawasan pusat Delhi. Pembatasan diberlakukan sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kepadatan serta mencegah pergerakan massa menuju lokasi-lokasi penting. Otoritas belum menyampaikan rincian mengenai berapa lama penutupan stasiun dan pengaturan lalu lintas tersebut akan berlangsung.
Ribuan personel keamanan dikerahkan di pusat kota untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Kehadiran mereka ditujukan untuk menjaga ketertiban dan mencegah peserta protes melanjutkan pawai menuju Mahkamah Agung. Pengerahan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan meningkatnya jumlah demonstran atau terjadinya gangguan di sepanjang rute pawai.
Ketegangan berawal dari penolakan terhadap revisi daftar pemilih, isu yang dinilai sensitif karena berkaitan dengan proses demokrasi dan hak politik warga. Dengan ditutupnya sebagian akses metro serta diberlakukannya pengalihan kendaraan, aktivitas sehari-hari di Delhi mengalami gangguan. Masyarakat yang bepergian di pusat kota perlu menyesuaikan rencana perjalanan dan mengikuti arahan petugas selama pembatasan diterapkan. Otoritas juga menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan pengamanan area, kelancaran mobilitas, dan hak warga untuk menyampaikan protes secara damai.
Partai-partai oposisi India berencana menggelar pawai menuju Mahkamah Agung sebagai bagian dari tekanan politik terkait dugaan “pencurian suara” dalam proses pemilu. Aksi tersebut dipandang sebagai upaya membawa keberatan oposisi ke lembaga yudisial tertinggi, setelah berbagai partai menyatakan kekhawatiran mengenai integritas penyelenggaraan pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih warga. Rencana itu muncul ketika ketegangan politik meningkat dan pemerintah Delhi mengambil langkah pengamanan di sejumlah lokasi strategis.
Partai Kongres, sebagai kekuatan oposisi utama, akan menyerahkan memorandum kepada Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Dokumen tersebut dijadwalkan memuat tuntutan agar dugaan manipulasi atau penghilangan suara diselidiki dan dihentikan. Selain itu, oposisi menuntut pengunduran diri Ketua Komisioner Pemilu Gyanesh Kumar. Mereka menilai kepemimpinan Komisi Pemilu perlu dimintai pertanggungjawaban atas persoalan yang, menurut mereka, berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, mengatakan pawai itu tidak hanya akan diikuti oleh anggota parlemen atau kader partai. Kaum muda, partai-partai oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta pihak-pihak yang mendukung demokrasi dan konstitusi India disebut akan berjalan bersama. Pernyataan tersebut menempatkan aksi itu sebagai gerakan yang lebih luas, bukan semata-mata perselisihan antarpartai, sekaligus menunjukkan upaya oposisi membangun dukungan publik terhadap tuntutan mereka.
Namun, Ketua Mahkamah Agung Surya Kant menolak permintaan pertemuan yang disampaikan melalui surat elektronik. Kant meminta Gandhi dan delegasinya menempuh jalur hukum yang tersedia, dengan alasan persoalan tersebut telah ditangani oleh pengadilan. Sikap itu menegaskan bahwa pengajuan memorandum atau aksi jalanan tidak dapat menggantikan prosedur peradilan. Karena itu, oposisi menghadapi tantangan untuk mengubah tuntutan politiknya menjadi permohonan hukum yang memenuhi ketentuan dan dapat dipertimbangkan secara resmi oleh Mahkamah Agung.
Kontroversi bermula dari revisi daftar pemilih yang dimulai pada tahun lalu. Proses tersebut ditujukan untuk memperbarui data pemilih dan menghapus catatan yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat administratif. Namun, skala penghapusan memicu pertanyaan luas karena sekitar 130 juta nama dikeluarkan dari daftar. Angka itu mencakup sekitar 28 juta orang yang telah meninggal, 63 juta orang yang disebut telah berpindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak oleh petugas.
Kelompok oposisi menilai proses verifikasi tersebut tidak cukup transparan dan berisiko menghalangi warga menggunakan hak pilihnya. Mereka terutama menyoroti dampaknya terhadap pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain, yang dianggap terdampak secara tidak proporsional. Kekhawatiran itu semakin besar karena penghapusan dilakukan menjelang pemilu, ketika waktu untuk memeriksa status pemilih dan mengajukan keberatan menjadi terbatas. Oposisi meminta adanya penjelasan terperinci mengenai dasar penghapusan setiap nama, mekanisme pemulihan, serta pengawasan independen terhadap proses tersebut.
Partai-partai penentang pemerintah juga mendesak pengunduran diri Gyanesh Kumar, dengan alasan bahwa revisi daftar pemilih dapat menguntungkan Partai Bharatiya Janata atau BJP, yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Menurut mereka, perubahan komposisi daftar pemilih berpotensi memengaruhi persaingan di daerah-daerah dengan jumlah pemilih minoritas yang besar. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari perselisihan politik yang lebih luas mengenai netralitas lembaga penyelenggara pemilu dan perlindungan hak pilih.
Komisi Pemilihan Umum membantah bahwa revisi itu dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu. Komisi menyatakan pemilih yang keliru dihapus tetap dapat mendaftar kembali melalui prosedur yang tersedia, selama memenuhi persyaratan. BJP juga menolak tuduhan oposisi dan menuduh mereka berusaha merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi India. Dengan demikian, perdebatan tidak hanya menyangkut akurasi daftar pemilih, tetapi juga kredibilitas lembaga pemilu dan jaminan bahwa setiap warga yang berhak dapat memberikan suara.
Situasi politik di Delhi semakin tegang setelah polisi menahan ribuan demonstran selama akhir pekan. Penindakan tersebut berlangsung ketika massa turun ke jalan untuk memprotes proses pemilu dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Sejumlah pemimpin Partai Cockroach Janta (CJP) termasuk di mereka yang ditahan. Penahanan itu memperbesar ketegangan aparat keamanan dan kelompok oposisi, terutama karena para demonstran menyatakan bahwa aksi mereka merupakan bagian dari tekanan politik yang berlangsung secara damai.
Partai-partai oposisi bekerja sama dengan pendukung gerakan pemuda Cockroach untuk mendesak Kumar mengundurkan diri. Koalisi tersebut menilai perkembangan terakhir memerlukan respons politik yang lebih terbuka, termasuk penjelasan mengenai prosedur pemilu dan keputusan aparat dalam menangani demonstrasi. CJP menyatakan akan menemui Kepolisian Delhi untuk meminta kepastian mengenai jadwal demonstrasi damai berikutnya. Partai itu mengancam akan mengumumkan aksi baru apabila tidak memperoleh jawaban dalam waktu 24 jam.
Perselisihan juga dipicu oleh laporan The Indian Express mengenai dua deputi Kumar. Keduanya disebut telah menyampaikan kekhawatiran internal terkait revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, serta penggunaan sistem digital dalam rangkaian pemilu. Laporan tersebut menambah perhatian terhadap cara data pemilih diperbarui dan bagaimana pendaftaran dilakukan, meskipun belum menjadi dasar bagi perubahan resmi terhadap proses yang sedang berjalan.
Komisi Pemilihan Umum membantah tudingan bahwa lembaga tersebut berpihak kepada partai politik mana pun. Komisi menyatakan bahwa pelaksanaan tugasnya tidak dipengaruhi kepentingan partai, di tengah meningkatnya kritik dari oposisi, penahanan demonstran, dan tuntutan agar proses pemilu dijelaskan secara lebih terbuka.
