Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diprioritaskan di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin sore. Perintah itu menempatkan keselamatan kawasan konservasi sebagai perhatian utama di tengah ancaman kebakaran yang dapat meluas dan menimbulkan kerusakan ekologis.
Tanjung Puting mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia. Taman nasional tersebut dikenal sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi orang utan (Pongo pygmaeus) terbesar di dunia. Berbagai program perlindungan dan pemulihan populasi orang utan berlangsung di kawasan ini, sehingga kebakaran berpotensi mengancam satwa, habitat, serta ekosistem hutan yang menjadi penyangga kehidupannya.
Dalam keterangan mengenai rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa kawasan taman nasional perlu dilindungi karena menjadi habitat satwa. Menurutnya, penanganan karhutla di wilayah konservasi tidak hanya berkaitan dengan pencegahan meluasnya api, tetapi juga menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati.
Instruksi Presiden itu menggarisbawahi pentingnya respons cepat dan terarah dari seluruh unsur terkait. Pemadaman di Tanjung Puting perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakter kawasan hutan, keberadaan satwa liar, serta akses menuju titik api. Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, pengelola taman nasional, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan api segera dikendalikan sekaligus mencegah munculnya titik kebakaran baru.
Instruksi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya diarahkan ke Taman Nasional Tanjung Puting. Setelah rapat terbatas, disampaikan bahwa penanganan juga perlu mencakup daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah serta Sumatera Selatan yang sedang mengalami karhutla. Dengan demikian, upaya pemadaman dilakukan pada beberapa wilayah secara bersamaan, menyesuaikan tingkat kejadian dan kebutuhan penanganan di lapangan.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam fokus tersebut, termasuk kawasan Tanjung Puting yang memperoleh perhatian khusus. Taman nasional ini memiliki nilai konservasi penting, sehingga kebakaran di dalam maupun di sekitar kawasan tersebut perlu ditangani secara cepat dan terarah. Perlindungan terhadap kawasan konservasi menjadi pertimbangan utama dalam penetapan prioritas, di samping kebutuhan untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya dampak karhutla.
Di sisi lain, instruksi yang sama juga mencakup daerah-daerah terdampak di Sumatera Selatan. Penyebutan kedua wilayah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dibatasi pada satu kawasan saja. Pemerintah memandang pengendalian kebakaran sebagai pekerjaan lintas wilayah yang membutuhkan koordinasi, pengerahan sumber daya, serta pemantauan berkelanjutan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Penyampaian arahan setelah rapat terbatas itu menegaskan adanya kebutuhan untuk menempatkan pemadaman sebagai prioritas di wilayah yang mengalami karhutla. Tanjung Puting tetap menjadi perhatian utama karena fungsi konservasinya, sementara daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan juga harus memperoleh penanganan sesuai situasi kebakaran yang berlangsung. Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa strategi pemadaman diarahkan untuk merespons kejadian di beberapa wilayah tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kawasan bernilai penting.
Menurut penjelasan Dudung, operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kabut asap yang masih tebal di sejumlah wilayah, sehingga jarak pandang tidak cukup aman untuk mendukung penerbangan secara optimal. Situasi di udara harus menjadi pertimbangan utama karena keselamatan personel dan efektivitas pelaksanaan pemadaman tidak dapat dipisahkan dari kondisi visibilitas.
Laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa operasional helikopter telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla. Meski demikian, pemadaman dari udara memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak selalu dapat menjangkau seluruh titik api, terutama ketika asap menghalangi pandangan. Karena itu, operasi darat tetap menjadi pilihan utama untuk memastikan penanganan berlangsung secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Operasi tersebut melibatkan petugas gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta para relawan. Mereka bekerja untuk mendeteksi, mendatangi, dan memadamkan titik api sekaligus mencegah perluasan area terbakar. Dengan dukungan personel dan peralatan yang tersedia, kemampuan penanganan di lapangan disebut dapat menjangkau maksimal 692 hektare per hari. Angka ini menjadi gambaran kapasitas operasional, meskipun pencapaiannya tetap bergantung pada kondisi medan, cuaca, dan akses menuju lokasi kebakaran.
Selain pemadaman langsung, langkah mitigasi juga terus dilakukan untuk mengurangi risiko meluasnya karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut mendukung melalui upaya pengendalian cuaca dan pemantauan kondisi atmosfer. Koordinasi pemerintah, aparat, relawan, serta lembaga teknis diperlukan agar operasi darat, dukungan udara, dan mitigasi cuaca dapat berjalan secara terpadu. Pendekatan tersebut diharapkan menjaga efektivitas penanganan sekaligus meningkatkan keselamatan petugas di lapangan.
Rapat mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanjung Puting dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga terkait. Kehadiran mereka mencerminkan perhatian lintas sektor terhadap upaya pemadaman serta pengendalian karhutla di wilayah terdampak. Dalam rapat tersebut turut hadir Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Koordinasi juga melibatkan unsur pertahanan dan keamanan melalui konferensi video. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turut mengikuti rapat untuk mendukung pembahasan mengenai penanganan karhutla dan langkah pemadaman di wilayah yang memerlukan perhatian.
Selain jajaran pemerintah pusat dan pimpinan lembaga, rapat tersebut diikuti sejumlah panglima komando daerah militer, kepala kepolisian daerah, serta gubernur dari wilayah yang terdampak karhutla. Keterlibatan para pimpinan daerah menunjukkan bahwa pembahasan penanganan kebakaran berlangsung dengan melibatkan otoritas di tingkat nasional maupun daerah. Dengan susunan peserta tersebut, rapat mempertemukan unsur pemerintah, aparat pertahanan dan keamanan, lembaga penanggulangan bencana, serta pimpinan daerah dalam koordinasi penanganan karhutla.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar | Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi
