Jakarta | Pemerintah menyadari adanya protes dari sejumlah negara sahabat terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Asap yang muncul akibat kebakaran tidak hanya mengganggu kualitas udara di wilayah terdampak dalam negeri, tetapi juga berpotensi terbawa angin hingga melintasi batas negara. Situasi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap dampak karhutla yang dirasakan negara lain. Menurut Dudung, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai isu domestik semata karena dampaknya telah meluas ke kawasan sekitar. Ia menegaskan bahwa asap karhutla memang menjangkau negara tetangga, sehingga menjadi salah satu alasan Presiden sangat memperhatikan perkembangan situasi dan penanganannya.
Pernyataan itu disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memantau dampak kebakaran secara lebih luas, termasuk respons dari negara-negara sahabat. Perhatian Presiden Prabowo diarahkan pada kebutuhan untuk mengendalikan sumber kebakaran, mengurangi penyebaran asap, serta memastikan langkah penanganan dilakukan secara serius. Pemerintah juga perlu menjaga komunikasi dengan negara terdampak agar persoalan tersebut dapat ditangani melalui koordinasi dan kerja sama yang baik.
Dudung menjelaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya selesai karena sejumlah area gambut di berbagai provinsi masih sulit dipadamkan. Karakter lahan gambut membuat api tidak selalu terlihat di permukaan, sementara bara dapat tetap berada di bawah lapisan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemadaman membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selama masih terdapat titik yang belum benar-benar padam, potensi munculnya asap dan meluasnya kebakaran tetap menjadi persoalan yang harus dihadapi.
Menurut Dudung, lahan gambut menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pengendalian karhutla. Pemadaman tidak hanya dilakukan terhadap api yang terlihat, tetapi juga harus memastikan area yang terbakar tidak kembali menyala. Kesulitan itu membuat penanganan di lapangan perlu dilakukan secara cermat dan terus-menerus. Karena itu, pemerintah masih menjalankan berbagai upaya pemadaman untuk mengurangi dampak kebakaran serta mencegah persoalan tersebut berkembang lebih luas.
Sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan, Dudung menyatakan akan membawa persoalan tersebut untuk dibahas bersama Presiden Prabowo. Pembahasan itu diperlukan agar kondisi lahan gambut dan kendala pemadaman dapat menjadi perhatian dalam koordinasi penanganan karhutla. Pemerintah tetap berupaya menuntaskan titik-titik kebakaran yang masih sulit dikendalikan, sekaligus memastikan langkah penanganan berjalan secara terarah. Dudung juga menyampaikan penjelasan mengenai situasi tersebut sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap dampak asap karhutla yang turut dirasakan oleh negara tetangga. Dengan koordinasi bersama Presiden, upaya pemadaman diharapkan dapat terus diperkuat hingga area yang terbakar benar-benar dapat dikendalikan.
Pemerintah telah mengerahkan personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kualitas udara serta berpotensi menimbulkan asap lintas batas. Unsur TNI dan Polri dilibatkan bersama satuan terkait di daerah, termasuk perangkat penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan pihak lain yang memiliki kemampuan teknis. Pengerahan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan titik api, serta mengurangi risiko terhadap masyarakat dan wilayah sekitar.
Dudung menyampaikan bahwa kendala utama dalam penanganan karhutla adalah luasnya lahan yang harus ditangani. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan atau dilakukan dalam waktu singkat. Personel harus menjangkau area yang tersebar, menghadapi medan yang sulit, dan menyesuaikan langkah dengan kondisi cuaca serta sumber air yang tersedia. Karena itu, koordinasi antarsatuan dan penentuan sasaran berdasarkan tingkat urgensi menjadi bagian penting dari operasi di lapangan.
Dalam merespons arahan Prabowo mengenai dampak asap karhutla ke negara tetangga, Dudung berharap Presiden dapat memberikan arahan khusus untuk penanganan yang bersifat insidental. Arahan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pedoman yang jelas ketika muncul peningkatan titik api, perubahan arah angin, atau kondisi lain yang memerlukan tindakan cepat di luar pola penanganan rutin. Kebijakan yang terarah juga diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan personel gabungan.
Dudung juga akan melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan, termasuk persentase pelaksanaan di lapangan dan tindakan konkret yang perlu segera dikerjakan. Laporan itu diharapkan memuat evaluasi terhadap hasil pemadaman, kebutuhan tambahan, serta pembagian tugas pada tahap berikutnya. Penentuan prioritas penanganan akan menjadi bagian penting dalam laporan tersebut, terutama untuk memastikan sumber daya diarahkan ke wilayah dengan risiko paling tinggi. Adapun wilayah yang menjadi konsentrasi pelaporan meliputi Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga kawasan itu akan dipantau secara berkelanjutan agar penanganan berlangsung terukur dan perkembangan situasinya dapat dilaporkan secara berkala.
Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mendapat perhatian dari negara lain. Tawaran bantuan untuk membantu menghadapi dampak karhutla tersebut telah disampaikan, tetapi belum menjadi keputusan yang dapat diumumkan. Dudung menyampaikan bahwa dirinya belum memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Pembahasan mengenai kemungkinan bantuan itu perlu dilakukan terlebih dahulu bersama Presiden Prabowo sebelum ada keterangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pemerintah.
Menurut Dudung, tawaran tersebut berkaitan dengan situasi karhutla yang dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah Indonesia. Asap akibat kebakaran telah menjadi perhatian karena berpotensi menyebar dan memengaruhi negara-negara tetangga. Kondisi itu membuat penanganan karhutla berada dalam konteks hubungan antarnegara, sekaligus memerlukan koordinasi yang cermat agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan pembahasan pemerintah.
Karena itu, Dudung belum menyampaikan apakah tawaran bantuan dari negara lain akan diterima, ditindaklanjuti, atau ditempuh melalui bentuk kerja sama tertentu. Ia menegaskan bahwa hal tersebut masih perlu dibahas bersama Presiden Prabowo. Pembicaraan itu akan menjadi dasar untuk menentukan sikap pemerintah terhadap tawaran yang ada, termasuk melihat kebutuhan penanganan karhutla serta dampaknya bagi negara-negara di sekitar Indonesia. Sampai pembahasan tersebut dilakukan, belum ada jawaban resmi dari Dudung mengenai tawaran bantuan itu. Status karhutla sebagai persoalan yang telah berdampak ke negara lain tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan lanjutan, tanpa adanya keputusan pemerintah yang disampaikan pada tahap ini.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Kabid Humas Polda Jateng Sampaikan Permohonan Maaf atas Rekayasa Lalu Lintas Saat MTQN XXXI, Masyarakat Tetap Bisa Beraktivitas Seperti Biasa | Dampak Komitmen Diplomasi Prabowo di Rusia
