Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Rapat tersebut digelar secara hybrid dan secara khusus diarahkan untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mengendalikan kebakaran, mempercepat pemadaman, serta mencegah api meluas ke wilayah lain.
Dalam rapat itu, Presiden menekankan pentingnya tindakan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga pada upaya memastikan seluruh unsur terkait dapat bergerak secara terpadu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Arahan tersebut menjadi dasar bagi penguatan respons pemerintah terhadap situasi kebakaran yang memerlukan pengerahan sumber daya secara segera.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk menangani karhutla. Pengerahan itu mencakup pemanfaatan kemampuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran, sehingga upaya pemadaman dapat berlangsung lebih efektif dan tidak terhambat oleh keterbatasan koordinasi.
Presiden juga mengarahkan agar langkah penanganan dilakukan dengan menempatkan percepatan sebagai prioritas. Setiap perkembangan di lapangan perlu direspons secara cepat agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas. Melalui rapat terbatas tersebut, pemerintah memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya, mempercepat pemadaman, dan mencegah dampak karhutla berkembang lebih jauh.
Laporan Kepala BNPB menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di enam provinsi terdampak. Dari keseluruhan wilayah tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka itu menggambarkan pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla di lapangan.
Perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas karena penanganan kebakaran memerlukan pengerahan sumber daya secara terarah dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan langkah pemadaman terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing lokasi terdampak, termasuk melalui koordinasi antarlembaga dan penguatan operasi di darat.
Dukungan operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka berasal dari berbagai unsur yang bekerja bersama untuk melakukan pemadaman, mencegah meluasnya titik api, serta menangani area yang masih berpotensi terbakar. Keterlibatan personel dalam jumlah besar menunjukkan skala sumber daya yang dikerahkan untuk mempercepat penanganan karhutla di enam provinsi tersebut, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa operasi yang berjalan mampu menangani sebagian besar area terbakar harian, meskipun masih terdapat lahan yang memerlukan pemadaman lanjutan. Pemerintah tetap memusatkan perhatian pada penyelesaian sekitar 639 hektare yang masih dalam proses, sambil mempertahankan operasi gabungan untuk memastikan kebakaran tidak berkembang ke wilayah lain.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Selain mengerahkan personel untuk patroli, pemadaman, pendinginan, serta pembasahan area rawan, pemerintah mengoptimalkan operasi water bombing di sejumlah wilayah. Pesawat dikerahkan untuk menjatuhkan air secara langsung ke titik api yang sulit dijangkau tim darat, terutama pada kawasan dengan akses terbatas atau medan yang menyulitkan pergerakan kendaraan pemadam.
Operasi udara tersebut berjalan beriringan dengan pemantauan titik panas dan pembaruan informasi mengenai kondisi lapangan. Pengerahan sumber daya disesuaikan dengan perkembangan karhutla, sehingga wilayah yang memerlukan dukungan tambahan dapat segera ditangani. Upaya ini juga mencakup koordinasi antarlembaga, termasuk pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, serta unsur terkait lainnya.
Perkembangan situasi dilaporkan membaik di beberapa daerah. Kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan penanganan yang terus berlangsung dengan dukungan operasi darat maupun udara. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, khususnya di area yang masih memiliki vegetasi kering dan berpotensi terbakar.
Pemerintah juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Teknologi tersebut diarahkan untuk mendorong terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan tambahan curah hujan, sehingga kondisi lahan menjadi lebih basah dan peluang pemadaman dapat meningkat. Pelaksanaan operasi mempertimbangkan hasil pemantauan atmosfer, ketersediaan awan, serta prioritas wilayah yang terdampak atau berisiko mengalami perluasan karhutla.
Langkah ini berlangsung bersamaan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Informasi mengenai perkembangan musim tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah dalam mengatur dukungan operasi, baik melalui water bombing, modifikasi cuaca, maupun penanganan langsung di lapangan.
Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana diikuti sejumlah pejabat pemerintah dan unsur keamanan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja bersama, mulai dari penyusunan kebijakan, pengerahan sumber daya, penguatan kesiapsiagaan, hingga pengawasan terhadap kondisi di wilayah terdampak. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat, lembaga teknis, serta aparat pertahanan dan keamanan.
Pejabat yang hadir langsung di Istana lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Satyawan Pudyatmoko. Keterlibatan berbagai pejabat tersebut mencerminkan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pencegahan dan penanganan kebakaran.
Rapat juga diikuti secara virtual oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tony Harjono. Partisipasi jarak jauh memungkinkan pembaruan informasi dan arahan dapat disampaikan secara langsung dari lembaga maupun wilayah masing-masing. Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah turut mengikuti rapat, bersama pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut. Kehadiran pemerintah daerah serta unsur kewilayahan ini penting untuk memastikan keputusan di tingkat pusat dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan
