Jakarta | Muhammad Ats iir Abdul Aziz, Direktur Pengembangan Bisnis PT Nur Rima Al Waali, memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji yang digelar di Jakarta pada 13 Oktober 2026. Dalam persidangan tersebut, ia hadir sebagai saksi dan menyampaikan pengalaman perusahaan travel haji yang dikelolanya dalam memberangkatkan jemaah.
Salah satu keterangan yang menjadi perhatian adalah pengakuan bahwa PT Nur Rima Al Waali pernah memberangkatkan 34 jemaah pada 2024 tanpa melalui antrean haji reguler. Kesaksian itu disampaikan ketika majelis hakim menggali informasi mengenai mekanisme keberangkatan jemaah, hubungan perusahaan travel dengan pihak terkait, serta penggunaan kuota haji pada periode tersebut.
Ats iir menjelaskan fakta tersebut dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengetahui kegiatan pengembangan bisnis dan layanan perjalanan haji di perusahaan. Keterangan itu menjadi bagian dari rangkaian informasi yang diperiksa dalam perkara dugaan penyimpangan kuota haji. Sidang tersebut tidak hanya menyoroti proses keberangkatan jemaah, tetapi juga berupaya mengurai bagaimana kuota dapat diakses dan digunakan oleh penyelenggara perjalanan.
Penyebutan 34 jemaah yang berangkat tanpa antrean menempatkan kesaksian Ats iir dalam konteks pemeriksaan yang lebih luas. Keberangkatan tanpa antrean merupakan informasi penting karena antrean haji reguler di Indonesia umumnya mengikuti daftar tunggu berdasarkan pendaftaran dan alokasi kuota setiap daerah. Karena itu, pengalaman yang disampaikan oleh direktur travel tersebut menjadi salah satu keterangan yang relevan bagi penelusuran perkara.
Dalam persidangan di Jakarta itu, posisi Ats iir ditegaskan sebagai saksi, bukan pihak yang disebut sebagai terdakwa. Keterangan yang ia berikan selanjutnya menjadi bahan bagi majelis hakim dan penuntut umum untuk menilai fakta-fakta terkait dugaan korupsi kuota haji. Proses pemeriksaan masih berjalan, sehingga informasi mengenai peran setiap pihak dan rangkaian penggunaan kuota akan ditentukan berdasarkan keseluruhan alat bukti serta keterangan yang muncul di persidangan.
Dalam pemeriksaan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Greafik Loserte menyoroti keberangkatan sejumlah jemaah yang dilakukan melalui perusahaan travel terkait. Pokok pertanyaan tersebut berpusat pada konfirmasi mengenai adanya 34 jemaah yang diberangkatkan oleh NRA Group dalam pelaksanaan haji pada tahun tersebut.
Jaksa menanyakan apakah benar terdapat 34 jemaah dengan kategori T-0 yang diberangkatkan oleh NRA Group. Pertanyaan itu disampaikan untuk memperjelas fakta mengenai keberangkatan para jemaah sebagaimana menjadi bagian dari pemeriksaan dalam persidangan. Dengan demikian, pemeriksaan tidak sekadar membahas jumlah jemaah, tetapi juga kategori yang disebut dalam proses pemberangkatan tersebut.
Kategori T-0 dibicarakan dalam konteks keberangkatan jemaah tanpa antrean. Penyebutan tersebut menjadi bagian penting dari pertanyaan jaksa karena berkaitan dengan cara 34 jemaah itu dapat mengikuti penyelenggaraan ibadah haji 2024. Namun, berdasarkan bahan yang tersedia, pertanyaan jaksa hanya dapat dipahami sebagai upaya mengonfirmasi pemberangkatan yang dilakukan oleh NRA Group, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai rincian teknisnya.
Pemeriksaan ini juga menempatkan perusahaan travel sebagai pihak yang dikaitkan dengan pemberangkatan tersebut. Jaksa merujuk pada tindakan pemberangkatan yang dilakukan perusahaan terkait, bukan pada uraian mengenai identitas masing-masing jemaah. Oleh karena itu, pokok kesaksian yang muncul dalam sidang berfokus pada konfirmasi jumlah 34 jemaah, kategori T-0, serta keterkaitannya dengan keberangkatan tanpa antrean pada penyelenggaraan haji 2024.
Setelah memperoleh konfirmasi mengenai keberangkatan 34 jemaah tanpa melalui antrean reguler, jaksa melanjutkan pemeriksaan dengan menyoroti aspek biaya. Pertanyaan tersebut diarahkan kepada Muhammad Ats iir Abdul Aziz untuk mengetahui apakah perusahaan membebankan fee percepatan kepada jemaah yang memperoleh layanan pemberangkatan melalui jalur tersebut. Pendalaman ini menjadi bagian dari upaya mengurai mekanisme keberangkatan, termasuk kemungkinan adanya biaya tertentu yang dikaitkan dengan akses tanpa menunggu masa antrean.
Dalam pemeriksaan, jaksa menyebut nilai tarif yang dikaitkan dengan pemberangkatan 34 jemaah tersebut, yakni sebesar 3.000 dolar AS per orang. Angka itu tercantum dalam judul sumber yang membahas kesaksian travel dalam sidang kuota haji. Penyebutan nilai tersebut memberi gambaran mengenai besaran biaya percepatan yang dipertanyakan dalam persidangan, meskipun konteks pemeriksaannya tetap perlu ditempatkan sesuai keterangan yang disampaikan di hadapan majelis.
Muhammad Ats iir Abdul Aziz tidak membantah nilai fee yang disebutkan jaksa. Sikap tersebut menjadi perhatian dalam pendalaman perkara karena pertanyaan jaksa tidak hanya menyangkut jumlah jemaah, tetapi juga biaya yang mungkin melekat pada proses pemberangkatan tanpa antrean. Dengan demikian, tarif 3.000 dolar AS per orang dapat dicantumkan sebagai nilai yang dikaitkan dengan pemberangkatan tersebut, bukan sebagai keterangan tambahan mengenai bentuk atau waktu pembayaran.
Pemeriksaan mengenai biaya percepatan juga memperlihatkan bahwa jaksa berupaya menghubungkan kesaksian perusahaan dengan praktik layanan yang diterima para jemaah. Konfirmasi atas jumlah 34 orang menjadi dasar untuk menanyakan apakah terdapat pungutan khusus atas keberangkatan tanpa antrean. Namun, bahan yang tersedia hanya memuat pertanyaan mengenai fee dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pembayaran tersebut. Karena itu, informasi mengenai tarif perlu disampaikan secara hati-hati, dengan membedakan nilai yang disebut dalam pemeriksaan dan fakta lain yang belum diterangkan.
Kesaksian direktur perusahaan perjalanan ibadah dalam persidangan memberikan gambaran mengenai mekanisme pemberangkatan 34 jemaah haji yang disebut dapat berangkat tanpa mengikuti antrean reguler pada 2024. Keterangan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan fakta di persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji, khususnya terkait penggunaan kuota tambahan dan proses pengaturan keberangkatan jemaah.
Dalam perkara itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tercatat sebagai salah satu terdakwa. Penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari konteks perkara yang sedang diperiksa, bukan penilaian atas kesalahan atau pertanggungjawaban hukum pihak tertentu. Penentuan mengenai fakta hukum dan tanggung jawab para terdakwa tetap bergantung pada keseluruhan alat bukti serta pertimbangan majelis hakim.
Pemeriksaan terhadap direktur travel berfokus pada keterangan mengenai pemberangkatan jemaah tanpa antrean, termasuk bagaimana proses itu ditawarkan, dikoordinasikan, dan dilaksanakan. Jaksa juga mempersoalkan adanya fee percepatan yang dikaitkan dengan layanan pemberangkatan tersebut. Keterangan saksi diharapkan membantu menjelaskan alur komunikasi, pembayaran, serta hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu.
Meski demikian, kesaksian dalam persidangan tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan terdakwa maupun status hukum perusahaan perjalanan yang disebut. Informasi yang muncul masih menjadi materi pemeriksaan dan akan dinilai bersama keterangan saksi lain, dokumen, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Karena itu, perkembangan perkara tetap perlu diikuti berdasarkan agenda sidang dan putusan resmi pengadilan, tanpa mendahului proses hukum yang sedang berjalan.
Baca juga: Permintaan Kubu Gus Alex untuk Menghadirkan Jokowi di Sidang Kasus Kuota Haji | Sidang Korupsi Kuota Haji Yaqut: Dito Ariotedjo jadi Saksi Kunci | Penyesuaian Jadwal KRL Jabodetabek: Wajib Cek Sebelum Berangkat
