Jakarta | Ancaman kebutaan masih membayangi masyarakat Indonesia, terutama kelompok lanjut usia. Di berbagai gangguan penglihatan, katarak menjadi penyebab terbesar kebutaan pada penduduk berusia di atas 50 tahun. Kondisi ini terjadi ketika lensa mata yang semula jernih menjadi keruh, sehingga penglihatan berangsur menurun dan aktivitas sehari-hari terganggu. Apabila tidak ditangani, katarak dapat berkembang hingga menyebabkan kehilangan penglihatan yang serius.
Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.Med.Ed., menyampaikan bahwa sekitar 81,2% kasus kebutaan pada kelompok usia tersebut disebabkan oleh katarak. Angka ini menunjukkan besarnya dampak katarak terhadap kesehatan masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya deteksi dini. Pemeriksaan mata secara berkala dapat membantu menemukan kekeruhan lensa sebelum gangguan penglihatan menjadi semakin berat. Penanganan melalui operasi juga perlu dilakukan sesuai kondisi pasien dan rekomendasi dokter spesialis mata.
Persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam momentum Hari Penglihatan Sedunia 2026 yang diperingati pada 8 Oktober. Peringatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat edukasi, memperluas akses pemeriksaan, serta mendorong masyarakat memeriksakan mata tanpa menunggu keluhan menjadi parah. Risiko katarak meningkat seiring bertambahnya usia, meskipun faktor lain, seperti penyakit penyerta, paparan sinar ultraviolet, dan kebiasaan hidup, juga dapat berperan. Karena itu, meningkatnya usia harapan hidup perlu diikuti kesiapan layanan kesehatan mata yang mampu menjangkau masyarakat secara merata. Ketersediaan tenaga medis, fasilitas operasi, dan sistem rujukan yang efektif menjadi bagian penting dalam mencegah kebutaan yang sebenarnya dapat ditangani.
Pemerintah memperkuat upaya pencegahan gangguan penglihatan melalui pemeriksaan mata sejak dini dan perluasan akses terhadap layanan operasi katarak. Langkah ini penting karena katarak sering berkembang secara perlahan, sehingga penderitanya dapat menganggap penurunan penglihatan sebagai bagian normal dari proses penuaan. Padahal, pemeriksaan berkala dapat membantu menemukan perubahan pada mata sebelum gangguan menjadi lebih berat dan menghambat aktivitas sehari-hari.
Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Andi Saguni, M.A., menegaskan bahwa kesehatan mata berpengaruh terhadap kualitas hidup, baik pada anak-anak maupun kelompok lanjut usia. Pada anak, gangguan penglihatan yang tidak terdeteksi dapat menghambat proses belajar, kemampuan membaca, serta perkembangan sosial. Sementara itu, pada kelompok lanjut usia, penurunan penglihatan dapat membatasi mobilitas, meningkatkan risiko jatuh, dan mengurangi kemandirian.
Dampak gangguan penglihatan juga dapat merembet ke berbagai bidang kehidupan. Kesulitan melihat dapat memengaruhi pendidikan, menurunkan produktivitas, mengurangi keselamatan ketika seseorang berkendara atau bekerja, serta membuat aktivitas sederhana memerlukan bantuan orang lain. Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan mata dan tidak menunggu keluhan berkembang hingga mengganggu fungsi penglihatan secara signifikan.
Tema nasional Hari Penglihatan Sedunia 2026, “Skrining Mata, Langkah Kecil untuk Manfaat Besar”, menekankan pentingnya deteksi dini sebagai bagian dari perlindungan kesehatan. Andi mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu gangguan mata menjadi berat sebelum memeriksakan diri. Pemeriksaan secara berkala ditujukan untuk menemukan gangguan lebih awal, sehingga tindak lanjut, termasuk pemberian kacamata, pemantauan, rujukan, atau operasi katarak, dapat segera diberikan sesuai kebutuhan.
Pemeriksaan mata menjadi bagian dari Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026 sebagai salah satu upaya pemerintah memperluas akses deteksi dini di masyarakat. Kebijakan ini memungkinkan pemeriksaan penglihatan dilakukan secara lebih teratur melalui fasilitas pelayanan kesehatan primer, termasuk puskesmas dan jejaring layanan terkait. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu sampai gangguan penglihatan menghambat aktivitas sehari-hari atau berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.
Di tingkat pelayanan primer, pemeriksaan dapat digunakan untuk mengetahui gangguan ketajaman penglihatan serta kelainan refraksi, seperti rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Selain itu, hasil skrining dapat membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi dugaan penyakit mata yang memerlukan perhatian lebih lanjut, lain katarak, glaukoma, dan retinopati. Temuan awal tersebut penting karena sejumlah penyakit mata dapat berkembang secara perlahan tanpa menimbulkan keluhan yang jelas pada tahap awal.
Meski demikian, skrining bukan tahap akhir pelayanan. Masyarakat yang terindikasi mengalami gangguan mata tetap perlu memperoleh pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis dan menentukan penanganan yang sesuai. Bentuk tindak lanjut dapat berbeda-beda, mulai dari koreksi refraksi dan pemantauan berkala hingga rujukan kepada dokter spesialis mata atau fasilitas dengan kemampuan diagnostik dan tindakan yang lebih lengkap. Penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi klinis, usia, tingkat keparahan, serta kebutuhan setiap pasien.
Andi menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, proses tidak berhenti ketika masyarakat selesai diskrining. Masyarakat perlu diskrining, gangguan harus ditemukan, kemudian pasien ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan. Rangkaian ini memastikan hasil pemeriksaan benar-benar diikuti tindakan yang tepat, sehingga peluang mempertahankan fungsi penglihatan dapat diperbesar dan risiko keterlambatan penanganan dapat dikurangi.
Perluasan layanan operasi katarak menunjukkan capaian yang semakin kuat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), sebanyak 634.642 orang menjalani operasi katarak sepanjang 2025. Jumlah tersebut setara dengan 92% dari target nasional pada tahun yang sama. Angka ini mencerminkan peningkatan kapasitas layanan sekaligus upaya mempercepat penanganan gangguan penglihatan yang masih menjadi salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia.
Penguatan layanan tersebut juga sejalan dengan peta jalan kesehatan penglihatan 2025–2030. Dokumen ini menargetkan sedikitnya 60% penderita katarak memperoleh operasi dengan hasil optimal. Target tersebut tidak hanya menekankan jumlah tindakan, tetapi juga mutu hasil operasi, sehingga pasien dapat memperoleh pemulihan penglihatan yang memadai dan menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Pencapaian sasaran itu membutuhkan kesinambungan deteksi dini, rujukan, kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, serta pemantauan setelah tindakan.
Meskipun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan wilayah kepulauan. Kondisi geografis dapat membuat perjalanan menuju rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan berlangsung lebih lama dan sulit. Hambatan tersebut semakin besar karena distribusi dokter spesialis mata belum merata. Sebagian besar tenaga dan fasilitas masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan daerah dengan akses terbatas membutuhkan dukungan layanan yang lebih dekat dan berkelanjutan.
Biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan juga menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Bagi pasien dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi, ongkos perjalanan, kebutuhan pendamping, serta kemungkinan menginap dapat menunda keputusan untuk menjalani operasi. Karena itu, perluasan layanan harus disertai strategi yang menjangkau pasien secara aktif dan mempertimbangkan karakter geografis setiap daerah. Budu menyatakan bahwa meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut menuntut dukungan dan kesiapan layanan untuk membantu pemberantasan kebutaan akibat katarak.
Baca juga: GELAR OPERASIONAL DI BINTAN, KAPOLDA KEPRI TEKANKAN DETEKSI DINI DAN JAMINAN KEAMANAN INVESTASI | Kebakaran Besar di TPA Galuga: Penyebab dan Penanganannya | Operasi Pencarian Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda
