Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming menanggapi hasil survei evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Celios bersama Kabinet Bayangan. Hasil survei tersebut menjadi perhatian dalam melihat penilaian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan selama dua tahun. Salah satu temuan yang disorot dalam survei itu adalah kondisi psikologis masyarakat yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.
Berdasarkan temuan survei, sebanyak 75 persen masyarakat Indonesia merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Angka tersebut menjadi bagian penting dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh Celios dan Kabinet Bayangan. Temuan itu menggambarkan adanya respons masyarakat terhadap kebijakan yang telah dijalankan selama periode dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Gibran menyampaikan tanggapannya melalui keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober. Dalam tanggapan tersebut, hasil survei dipandang sebagai bahan evaluasi bagi pemerintahan. Dengan demikian, temuan mengenai 75 persen masyarakat yang merasa stres akibat kebijakan pemerintah termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintahan.
Survei evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan itu menjadi rujukan untuk melihat berbagai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Bagi Gibran, hasil yang dirilis Celios bersama Kabinet Bayangan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Tanggapan itu menempatkan hasil survei sebagai masukan dalam proses penilaian terhadap perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun.
Pernyataan Wakil Presiden tersebut disampaikan secara tertulis pada Selasa, 13 Oktober, setelah hasil survei dipublikasikan. Fokus tanggapannya berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintahan, termasuk temuan bahwa 75 persen masyarakat Indonesia merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Temuan itu menjadi salah satu bagian yang disorot dalam hasil survei evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pemerintah menerima dan menghargai hasil survei mengenai dua tahun pemerintahan. Menurutnya, survei tersebut merupakan salah satu sumber informasi yang penting untuk melihat penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hasil yang disampaikan lembaga survei tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus diabaikan, melainkan sebagai masukan yang perlu diperhatikan secara terbuka.
Sikap serupa juga ditunjukkan terhadap berbagai kajian dan kritik yang disampaikan masyarakat maupun lembaga independen. Setiap masukan, baik yang berisi apresiasi maupun catatan terhadap kebijakan pemerintah, dinilai memiliki tempat dalam proses demokrasi. Pemerintah perlu mendengarkan pandangan yang berkembang di ruang publik agar dapat memahami persoalan secara lebih menyeluruh dan mempertimbangkan perbaikan yang diperlukan.
Gibran menegaskan bahwa survei, kajian, dan kritik tersebut menjadi bagian dari demokrasi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa perbedaan penilaian serta penyampaian kritik merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masukan dari masyarakat dan lembaga independen tidak semestinya diperlakukan sebagai hambatan, tetapi diterima sebagai bagian dari mekanisme yang membantu menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Selain menjadi bagian dari demokrasi, seluruh masukan tersebut juga dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah. Evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Dengan menerima hasil survei, kajian, serta kritik secara terbuka, pemerintah memiliki bahan untuk melihat kinerja dari berbagai sudut pandang. Sikap ini menegaskan bahwa pemerintah bersedia melakukan perbaikan diri berdasarkan penilaian dan masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah, termasuk kritik yang ditujukan secara langsung kepadanya, perlu dijawab melalui kerja yang lebih baik. Menurut penegasan tersebut, kritik tidak cukup direspons dengan pernyataan, perdebatan, atau pembelaan, melainkan harus menjadi masukan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas pemerintahan. Sikap ini menempatkan penilaian masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun berjalan.
Tindak lanjut yang disebutkan mencakup evaluasi dan perbaikan kebijakan, sekaligus pembenahan cara kerja pemerintah. Evaluasi diperlukan untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab persoalan yang muncul di lapangan. Pada saat yang sama, cara kerja juga perlu ditinjau agar pelaksanaan program berlangsung lebih efektif, responsif, dan memiliki dampak yang dapat dirasakan. Dengan demikian, hasil survei dan berbagai kritik diperlakukan sebagai bahan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Gibran mengaitkan dorongan tersebut dengan kebutuhan untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran itu bukan hanya terlihat melalui kebijakan atau program, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah merespons persoalan secara tepat dan bekerja berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi warga. Karena itu, evaluasi diarahkan pada upaya memperkuat pelayanan serta menyesuaikan langkah pemerintah dengan kebutuhan di lapangan. Kritik, termasuk yang menyangkut kinerja Wakil Presiden, diposisikan sebagai pengingat agar perbaikan terus dilakukan melalui kerja konkret dan penyempurnaan kebijakan.
Survei berjudul “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” dirilis oleh Celios bersama Kabinet Bayangan. Riset ini memotret penilaian masyarakat umum dan kelompok ahli terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun. Untuk kelompok masyarakat umum, survei melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi. Pengumpulan responden dilakukan dengan metode non-probability sampling melalui Meta Ads, kemudian data yang diperoleh diproses menggunakan pembobotan. Sementara itu, kelompok ahli terdiri atas 129 responden yang dihimpun melalui metode snowball sampling.
Temuan survei menunjukkan bahwa 76 persen responden setuju apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Angka tersebut mencerminkan proporsi responden yang menyatakan persetujuan terhadap penghentian program tersebut. Temuan berikutnya berkaitan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasakan stres akibat kebijakan pemerintah.
Survei itu juga mencatat penilaian responden terhadap kunjungan luar negeri presiden. Sebanyak 66 persen responden menilai kunjungan luar negeri yang dilakukan presiden tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Temuan terakhir berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 96 persen responden menilai pemerintah tidak mampu menyelesaikan karhutla. Dengan demikian, laporan tersebut memuat rangkaian penilaian responden mengenai program MBG, dampak kebijakan pemerintah yang dirasakan, manfaat kunjungan luar negeri presiden, serta penanganan karhutla.
Baca juga: Evaluasi dan Penataan Rute Trans Banyumas
