Jakarta | Industri pengguna gas bumi menghadapi tekanan serius setelah pasokan untuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dipangkas hingga hanya memenuhi sekitar 40%–45% dari kebutuhan. Pengurangan tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mempertahankan kegiatan produksi pada tingkat normal. Gas bumi merupakan bahan bakar sekaligus bahan baku penting bagi berbagai sektor, termasuk industri keramik, kaca, pupuk, petrokimia, baja, dan manufaktur lainnya. Ketika pasokan berkurang, perusahaan harus mengurangi kapasitas operasi, menunda jadwal produksi, atau mencari sumber energi pengganti yang umumnya lebih mahal.
Kondisi ini disebut sebagai keadaan darurat gas karena berpotensi mengganggu kelangsungan produksi dan kemampuan industri memenuhi permintaan pelanggan. Keterbatasan pasokan tidak hanya memengaruhi volume barang yang dihasilkan, tetapi juga mengancam kepastian waktu pengiriman serta stabilitas rantai pasok. Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menyampaikan bahwa pembatasan tersebut memberikan dampak langsung terhadap industri pengguna gas. Menurutnya, perusahaan dapat mengalami penurunan utilisasi pabrik, peningkatan biaya operasional, dan tekanan terhadap daya saing apabila ketersediaan gas tidak segera dipulihkan.
Dampak lanjutan juga dirasakan oleh karyawan. Penurunan produksi dapat mengurangi jam kerja, menunda perekrutan, bahkan mendorong perusahaan mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila berlangsung dalam waktu lama. Risiko tersebut semakin besar bagi industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap gas bumi dan tidak dapat mengganti bahan bakar dengan cepat. Karena itu, kalangan pengusaha meminta pembatasan pasokan gas bumi untuk industri dibatalkan. Mereka mendorong pemerintah dan pihak terkait memastikan pemenuhan gas sesuai kebutuhan HGBT, menjaga keberlanjutan operasi pabrik, serta melindungi tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas industri. Kepastian pasokan dinilai penting agar perusahaan dapat memenuhi kontrak, mempertahankan pelanggan, dan mencegah tekanan ekonomi yang lebih luas.
Gangguan pasokan gas memberikan dampak langsung terhadap kinerja industri keramik. Berdasarkan pernyataan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, keterbatasan gas telah menekan utilisasi produksi keramik hingga berada di bawah 70 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena industri menghadapi kendala dalam memperoleh energi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses manufaktur.
Gas merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan produksi keramik, terutama untuk mendukung proses pembakaran. Ketika pasokannya terbatas, kegiatan produksi harus disesuaikan dengan ketersediaan energi. Penurunan utilisasi berarti volume produksi berkurang dibandingkan kemampuan normal industri. Kondisi ini dapat menghambat pemenuhan permintaan, menekan efisiensi operasional, serta mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk mempertahankan aktivitas produksi secara berkelanjutan.
Dampak pembatasan gas tidak berhenti pada sisi produksi. Edy Suyanto menyebutkan bahwa sekitar 1.500 karyawan telah dirumahkan akibat kondisi tersebut. Kebijakan merumahkan pekerja menjadi salah satu konsekuensi ketika perusahaan tidak dapat menjalankan kapasitas produksinya secara penuh. Bagi para pekerja, situasi ini berarti berkurangnya kepastian terhadap keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan selama kegiatan produksi belum kembali berjalan secara optimal.
Selain menghadapi kondisi dirumahkan, para karyawan tersebut juga menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja. Risiko ini memperlihatkan bahwa gangguan pasokan energi dapat berkembang menjadi persoalan ketenagakerjaan yang lebih luas. Ketika utilisasi industri keramik bertahan di bawah 70 persen, tekanan terhadap operasional perusahaan meningkat dan kemampuan untuk mempertahankan seluruh tenaga kerja ikut terpengaruh. Dengan demikian, keterbatasan gas tidak hanya menurunkan tingkat produksi, tetapi juga mengancam stabilitas pekerjaan di sektor keramik.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang perindustrian sekaligus Menteri Perindustrian periode 2014–2016, Saleh Husin, menilai persoalan pasokan gas untuk industri perlu segera diselesaikan secara menyeluruh. Pembatasan atau ketidakpastian pasokan yang berulang dapat mengganggu kegiatan produksi, meningkatkan biaya operasional, dan menekan kemampuan perusahaan memenuhi permintaan pasar. Jika berlangsung tanpa kepastian, kondisi tersebut juga berpotensi melemahkan daya saing industri nasional serta memperbesar risiko pengurangan tenaga kerja.
Menurut Saleh, kebutuhan gas industri tidak semestinya dipandang sebagai persoalan sesaat. Gas merupakan salah satu input penting bagi berbagai sektor manufaktur, sehingga ketersediaan dan kesinambungan pasokannya berhubungan langsung dengan keberlangsungan produksi. Karena itu, diperlukan langkah yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha, baik dalam perencanaan produksi maupun pengembangan kapasitas industri.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan badan tertentu yang menangani pemenuhan kebutuhan gas industri nasional. Badan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penataan pemenuhan pasokan secara lebih terarah, sehingga persoalan yang selama ini berulang dapat ditangani dengan pendekatan yang lebih konsisten. Kehadirannya dipandang penting untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan ketersediaan gas secara lebih efektif.
Gagasan itu terutama diarahkan untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan industri, bukan untuk memperluas fungsi atau kewenangan badan di luar kebutuhan pemenuhan gas industri sebagaimana disampaikan. Dengan adanya mekanisme yang lebih fokus, pelaku industri dapat memperoleh kepastian yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penyelesaian persoalan gas secara berkelanjutan juga dinilai dapat membantu mempertahankan produksi dan lapangan kerja di tengah tekanan biaya serta persaingan yang semakin ketat.
Persoalan pasokan dan harga gas bumi menjadi salah satu perhatian penting bagi keberlanjutan industri. Gas tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menjadi bahan baku bagi sejumlah subsektor, termasuk petrokimia, pupuk, keramik, kaca, makanan dan minuman, serta berbagai kegiatan manufaktur lainnya. Ketika pasokan dibatasi atau harga meningkat di luar kemampuan industri, perusahaan menghadapi tekanan terhadap biaya produksi, kepastian operasi, dan daya saing. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi, menunda perluasan kapasitas, bahkan meningkatkan risiko pengurangan kegiatan produksi dan pemutusan hubungan kerja.
Karena itu, pembahasan mengenai kebijakan gas perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan hulu, kebutuhan energi domestik, kemampuan konsumen industri, dan tujuan penguatan struktur ekonomi nasional. Kepastian volume, harga yang kompetitif, serta mekanisme distribusi yang transparan dapat membantu pelaku usaha menyusun perencanaan jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian pasokan dan perubahan biaya yang sulit diprediksi berpotensi menghambat produktivitas serta melemahkan posisi industri dalam menghadapi persaingan regional.
Isu tersebut juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai sejauh mana dukungan industri dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pertanyaan itu menjadi pokok bahasan dalam forum, bukan kesimpulan bahwa target tersebut telah didukung atau tercapai. Kapasitas industri untuk berperan dalam pertumbuhan akan dibahas dengan mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi perusahaan, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan gas bumi. Pembahasan berlangsung dalam Industry Forum 2026 pada Senin, 12 Oktober 2026, ketika Maria Katarina berdialog bersama Saleh Husin, Yustinus Gunawan, dan Edy Suyanto. Dialog tersebut menempatkan keberlanjutan pasokan, struktur harga, dan ketahanan industri sebagai isu yang perlu dikaji secara menyeluruh sebelum merumuskan langkah kebijakan.
