Probolinggo, Patrolihukum.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna pada Rabu, 4 Juni 2025, dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Didik Humaidi, dihadiri pimpinan dan anggota dewan, serta jajaran eksekutif yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si. Turut hadir perwakilan dari Forkopimda serta sejumlah pejabat teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekda Ugas Irwanto membacakan jawaban eksekutif atas PU dari seluruh fraksi secara bergiliran, dengan penekanan khusus pada sejumlah isu strategis, seperti pemulihan infrastruktur pascabencana, permasalahan irigasi, penyediaan sarana kesehatan, rendahnya serapan anggaran, kondisi jalan, hingga pengelolaan piutang pajak.
Menanggapi PU Fraksi Partai Golkar, Sekda memaparkan upaya pemerintah daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur akibat banjir besar pada 5 Februari dan 10 Maret 2025 lalu. Kerusakan jembatan, tebing jalan, serta tebing sungai telah ditangani melalui dana Biaya Tak Terduga (BTT) APBD 2025 sebesar Rp 6.151.039.600. Sejumlah proyek telah rampung dan kembali digunakan masyarakat.
Beberapa infrastruktur yang telah selesai dikerjakan antara lain:
- Jembatan Dusun Gilin, Desa Seboro (24 m x 2,5 m)
- Jembatan Betek Taman – Duren (40 m x 1,36 m)
- Jembatan Betek Taman – Plaosan (36 m x 1,36 m)
- Jembatan Desa Batur (36 m x 1,46 m)
- TPT Desa Jatiurip (60 m x 2 m)
- TPT Sungai Kertosono, Kraksaan Wetan (20 m x 5,2 m)
- TPT Sungai Rondoningo, Kaliacar – Gading (100 m x 7 m)
- TPT Sungai Pekalen, Ketompen – Pajarakan (10 m x 7 m)
Pemkab juga menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU SDA dan PU Bina Marga untuk menangani sisa kerusakan dengan nilai total Rp 13.207.601.000. Beberapa proyek yang akan dikerjakan mencakup pembangunan jembatan dan TPT di berbagai kecamatan, termasuk Gading, Krejengan, Kraksaan, dan Pajarakan.
Menjawab PU Fraksi PKB, eksekutif mengungkap tantangan besar dalam pengelolaan jaringan irigasi. Salah satunya adalah debit air yang menyusut drastis akibat banyaknya sumber air yang mati serta jaringan irigasi yang bocor dan tidak optimal.
Di wilayah Pajarakan, khususnya, sejak 2019 suplai air untuk DAM Jatih Ampuh terputus, berdampak pada sekitar 450 hektare lahan sawah di tujuh desa. Bantuan sumur Irpom hanya mampu mengairi 40 hektare dari total 160 hektare sawah di Desa Sukokerto.
Menanggapi PU Fraksi Partai Gerindra, eksekutif menjelaskan bahwa Puskesmas Jorongan saat ini hanya memiliki genset berkapasitas 5.000 KVA. Pemerintah daerah telah merencanakan pengadaan genset 30.000 KVA melalui RKBMD 2026 agar pelayanan kesehatan tidak terganggu saat pemadaman listrik.
Menanggapi PU Fraksi Partai NasDem, dijelaskan bahwa rendahnya realisasi belanja modal disebabkan oleh ketidaksesuaian antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harga kontrak pasar. Fluktuasi harga serta Standar Satuan Harga (SSH) yang lebih rendah dari harga pasar menyebabkan proses pengadaan kerap gagal.
Sementara itu, rendahnya penyerapan belanja tidak terduga disebabkan minimnya kejadian darurat atau bencana yang memerlukan penanganan mendesak selama 2024.
Menjawab PU Fraksi PDI Perjuangan, Sekda mengungkap bahwa dari total 905,813 km jalan kabupaten, hanya 63,22% yang dalam kondisi baik. Sebanyak 24,25% atau 219,71 km jalan berada dalam kondisi rusak berat, sementara 11,73% rusak sedang dan 0,80% rusak ringan.
Jalan yang mantap hanya mencapai 74,27%, sisanya 25,73% dinilai tidak mantap. Jalan rusak berat dengan nilai strategis, seperti akses wisata dan pendidikan, akan diusulkan ke pemerintah pusat maupun provinsi, sementara jalan rusak ringan akan ditangani dengan tambal sulam menggunakan teknologi Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) dan alat truck Alphomain.
Menanggapi PU Fraksi PPP, eksekutif menyampaikan bahwa total piutang PBB-P2 sejak 2012 hingga 2024 mencapai Rp 29.584.551.048,50, dengan Rp 13,67 miliar di antaranya merupakan piutang dari 2012–2019 yang akan dilakukan pemutakhiran data untuk selanjutnya diajukan penghapusan.
Sementara itu, piutang BLUD yang tercatat di RSUD Tongas, RSUD Waluyo Jati Kraksaan, dan sejumlah puskesmas merupakan klaim BPJS Desember 2024 yang dibayarkan pada Februari 2025.
Rapat paripurna ini menjadi cermin akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik serta menjadi ajang evaluasi atas kinerja pembangunan sepanjang 2024. Jawaban eksekutif atas PU fraksi-fraksi akan menjadi dasar lanjutan proses pembahasan Raperda LPj APBD Tahun Anggaran 2024. (Bambang)
