Probolinggo, Patrolihukum.net — Di tengah masifnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai bagian dari strategi peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia, suara kritis justru muncul dari ruang kelas sekolah dasar. Ida Yulia Mega, Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Sari, Kotabumi, Lampung Utara, yang marah karena menerima menu busuk seperti jeruk dan salak busuk, serta lauk pauk yang tidak layak, dan mengklarifikasi bahwa kritikannya untuk perbaikan pelaksanaan program MBG, bukan untuk menolak programnya sendiri. Kepala SDN 3 Sumber Sari tampil ke publik dengan menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas makanan MBG yang diterima peserta didik dan dinilai tidak layak konsumsi.
Langkah tersebut segera menjadi perhatian luas. Di tengah euforia program nasional yang menyasar jutaan siswa, tidak banyak pimpinan sekolah yang berani menyampaikan kritik terbuka. Namun, Kepala SDN 3 Sumber Sari memilih untuk tidak diam, dengan alasan sederhana namun mendasar: keselamatan dan kesehatan murid merupakan tanggung jawab yang tidak bisa ditawar.
Dalam keterangannya, ia menyebut makanan yang disalurkan ke sekolah tidak memenuhi standar kelayakan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak jika dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh.
“Kami di sekolah bertanggung jawab langsung terhadap anak-anak. Ketika ada makanan yang diragukan kelayakannya, kami merasa wajib menyampaikan,” ujarnya.
Keputusan itu bukan tanpa risiko. Tekanan psikologis, kekhawatiran akan dampak administratif, hingga kemungkinan mendapat stigma sebagai pihak yang ‘menentang program’ menjadi konsekuensi yang disadari sejak awal. Namun, ia menegaskan kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar pelaksanaannya benar-benar sesuai tujuan awal.
Sikap tersebut justru memantik simpati luas dari masyarakat. Di media sosial, unggahan yang membahas keberaniannya viral dan memunculkan gelombang dukungan dari berbagai daerah. Banyak warganet menilai langkah kepala sekolah itu sebagai wujud kepemimpinan berbasis nurani dan tanggung jawab moral.
Sejumlah komentar netizen juga menyoroti aspek kebijakan yang lebih luas. Akun July Susanto, misalnya, mengungkapkan pandangan kritis terhadap program MBG secara konseptual.
“Saya sebenarnya kurang setuju dengan program MBG. Saya lebih setuju jika pendidikan yang gratis,” tulisnya, komentar yang kemudian memicu puluhan balasan dan diskusi lanjutan.
Sementara itu, dukungan eksplisit datang dari warganet lain yang menilai keberanian kepala sekolah tersebut patut diapresiasi. Akun Ikrama menyebut sikap itu sebagai bentuk tanggung jawab besar seorang pendidik.
“Bu Kepala Sekolah ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar demi keselamatan murid-muridnya. Semoga pejabat di atasnya bersikap bijak,” tulisnya.
Nada lebih tegas disampaikan oleh akun Nur Syifa, yang mendorong keterbukaan publik apabila ditemukan makanan MBG yang tidak layak. Ia menekankan bahwa dana MBG merupakan uang negara yang harus diawasi bersama.
“Jika mendapat MBG yang basi dan tidak layak dimakan, viralkan saja. Itu uang negara. Anggaran Rp15 ribu per orang bukan kecil, belum lagi biaya dapur dan gaji karyawan,” tulisnya.
Beragam respons tersebut menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berkutat pada kualitas makanan, tetapi juga menyentuh isu transparansi anggaran, tata kelola, dan mekanisme pengawasan di lapangan. Diskursus publik yang muncul mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan program yang menyasar kelompok rentan, khususnya anak usia sekolah.
Pengamat pendidikan menilai keberanian kepala SDN 3 Sumber Sari seharusnya dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan, bukan ancaman terhadap program pemerintah. Kritik dari lapangan, menurut mereka, menjadi cermin untuk memperbaiki pelaksanaan agar manfaat program benar-benar dirasakan.
Hingga kini, pihak sekolah berharap adanya tindak lanjut konkret berupa evaluasi terhadap penyedia makanan, sistem distribusi, serta pengawasan kualitas. Kepala sekolah menegaskan kembali bahwa suaranya lahir dari kepedulian, bukan kepentingan pribadi.
Di tengah derasnya arus kebijakan nasional, kisah ini menjadi pengingat bahwa integritas masih hidup di ruang-ruang pendidikan. Keberanian untuk berbicara, meski sunyi dan berisiko, tetap memiliki daya untuk menggerakkan perubahan. Dan seperti dukungan yang terus mengalir dari berbagai penjuru negeri, kebenaran tidak pernah benar-benar sendiri.
(Edi D/Red/**)
