Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah aturan ambang batas pengusungan calon kepala daerah. MK menurunkan syarat minimal dukungan partai politik dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi hanya 6,5% hingga 10%, tergantung jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Kebijakan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi partai-partai kecil untuk mengusung calon dalam Pilkada, sehingga diharapkan mampu memperkaya pilihan bagi masyarakat.
Perubahan ini juga diharapkan meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan memunculkan lebih banyak kandidat yang bersaing secara sehat. Partai-partai politik kini lebih terdorong untuk mengusung calon dengan integritas dan kapabilitas yang tinggi. Implikasi ini dapat memicu terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah yang lebih kompeten dan berkualitas.
Namun, meski ambang batas pengusungan diturunkan, fenomena calon tunggal tetap muncul di beberapa daerah. Berdasarkan data, sebanyak 43 kabupaten/kota dan 1 provinsi dihadapkan pada situasi ini, di mana satu calon melawan kotak kosong. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang dinamika politik di daerah-daerah tersebut, terutama terkait dominasi politik yang kuat.
Jika kotak kosong menang, Pilkada akan diulang, dan pemerintah akan menunjuk penjabat sementara untuk menjalankan pemerintahan daerah. Hal ini diatur dalam peraturan yang menegaskan bahwa calon tunggal harus mendapatkan lebih dari 50% suara sah untuk dinyatakan menang.
Pentingnya edukasi masyarakat tentang pilihan kotak kosong juga menjadi sorotan. Pilihan kotak kosong bisa menjadi simbol protes terhadap calon tunggal yang dirasa kurang mewakili aspirasi publik. Oleh karena itu, partai politik harus proaktif mencari calon alternatif yang lebih representatif. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memberikan edukasi yang lebih mendalam tentang konsekuensi memilih kotak kosong dan dampaknya terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah.
Demokrasi lokal yang sehat harus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, baik dalam pemilihan langsung maupun pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi. Dengan lebih banyak kandidat yang kompetitif, Pilkada bisa menjadi mekanisme efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**)
Oleh: Mahmud Marhaba (Ketum DPP PJS)
