JAKARTA, Patrolihukum.net – Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia pada Rabu, 16 April 2025.
Kunjungan kerja yang berlangsung di Gedung PFID (Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah) Kementerian PU RI, Jakarta, ini difokuskan pada koordinasi dan konsultasi terkait berbagai usulan pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada sektor jalan, jembatan, dan irigasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haris didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahjo Saputra, beserta jajaran teknis lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Direktur PFID Kementerian PU RI, Krisno Yuwono, yang juga merupakan pengampu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PU RI, Nyoman.
Usulan Proyek Strategis Senilai Rp867 Miliar
Dalam pemaparannya, Bupati Haris menyampaikan beberapa usulan strategis yang dinilai krusial untuk mempercepat pengembangan daerah. Total nilai usulan yang diajukan mencapai Rp867 miliar dan mencakup berbagai sektor infrastruktur prioritas.
Usulan tersebut antara lain:
- Rehabilitasi jalan pendukung sektor pariwisata dan agropolitan dengan total nilai Rp173 miliar.
- Perbaikan delapan koridor jalan utama di wilayah Kabupaten Probolinggo dengan estimasi anggaran Rp241 miliar.
- Pembangunan jalan lingkar utara Kraksaan yang diproyeksikan menelan biaya Rp420 miliar.
- Rehabilitasi jembatan Pajarakan dan Semampir serta revitalisasi decker di jalan nasional senilai Rp33 miliar.
Menurut Bupati Haris, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Probolinggo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Strategi Maksimalkan Anggaran Pusat
Lebih lanjut, Bupati Haris menekankan bahwa koordinasi dengan Kementerian PU merupakan bagian dari strategi untuk memaksimalkan peluang alokasi anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk tahun anggaran 2025 dan 2026.
“Koordinasi ini penting agar kita tahu skema dan peluang program infrastruktur yang tersedia di Kementerian PU. Harapannya, Kabupaten Probolinggo bisa memaksimalkan anggaran pusat untuk pembangunan daerah dan beban APBD bisa lebih ringan,” jelasnya.
Respons positif datang dari pihak Kementerian PU yang menyambut baik paparan program dari Pemkab Probolinggo. Dalam pertemuan itu, jajaran Kementerian menyarankan agar dokumen teknis pendukung segera disiapkan sesuai dengan ketentuan dan regulasi terbaru.
Langkah Lanjut: Siapkan Dokumen Teknis
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemkab Probolinggo berkomitmen untuk segera menyusun dan melengkapi seluruh persyaratan administratif maupun teknis yang dibutuhkan.
“Selanjutnya kita akan menyiapkan syarat-syarat guna mendapatkan alokasi program-program bidang infrastruktur, terutama bidang jalan dan jembatan maupun bidang irigasi dari Kementerian PU di tahun 2025 maupun 2026. Tentunya saat ini ada beberapa perubahan skema dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkas Bupati Haris.
Dengan komunikasi dan sinergi yang terus dibangun antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo akan semakin merata dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Bambang/**)
