Patrolihukum.net // SURABAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pembangunan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) capaian kinerja dan realisasi anggaran Perangkat Daerah (PD) Tribulan I tahun 2024 di ruang Bright B Hotel Harris Surabaya pada Kamis dan Jum’at (2-3/5/2024).
Kegiatan yang diikuti oleh 175 orang terdiri dari seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Probolinggo, Kasubag Keuangan atau pejabat yang menangani dan Operataor SIPD dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Rakorev ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi Progres PBJ dan Strategi Percepatannya oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto dan Langkah-Langkah Strtaegis Percepatan Realisasi Anggaran Yang Efektif, Efisien dan Berkinerja oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid SE, MSc IB, MBA. Serta desk per OPD yang diadakan pada Jum’at (3/5/2024).
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum strategis memperkuat koordinasi, sinergi dan harmonisasi dalam pengelolaan anggaran, khususnya percepatan penyerapan APBD tahun 2024.
“Tujuannya menyampaikan progres realisasi anggaran PD tribulan I tahun anggaran 2024 serta berbagi keberhasilan percepatan realisasi anggaran dari kabupaten/kota lain yang dapat diimplementasikan pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Anna menjelaskan realisasi pendapatan Pemkab Probolinggo sebesar 19,29% dengan komposisi pendapatan terbesar berasal dari PAD komponen pajak minerba 128,59%. Realisasi belanja sebesar 10,39%. Berdasarkan realisasi anggaran PD pada tribulan I, 3 PD realisasi anggaran terbesar adalah Sekretariat DPRD sebesar 29,99%, Kecamatan Kuripan sebesar 29,79% dan Bagian Organisasi sebesar 23,56%.
“Untuk memberikan apresiasi atas realisasi anggaran terbesar diberikan penghargaan kepada 3 PD tersebut. Tribulan ke II direncanakan akan dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan untuk OPD dengan penambahan kriteria kinerja,” tambahnya.
Sementara Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si mengatakan evaluasi dan monitoring atas penyerapan dan realisasi APBD penting dilakukan guna mengetahui capaian kinerja dan realisasi program di masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo pada triwulan I dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
“Dari laporan tadi, realisasi belanja APBD pada triwulan I sebesar 12,53% atau masih kurang 2,47% dari target dari rencana anggaran kas yang telah ditetapkan sebesar 15%,” katanya.
Menurut Pj Bupati Ugas, perlu strategi dan kerja cepat, kerja cerdas dan efektif, inovatif dengan bersinergi dan berkolaborasi agar dimampukan melaksanakan pembangunan, menjaga kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dengan baik.
“APBD Kabupaten Probolinggo berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pendapatan daerah sah lainnya serta pendapatan transfer antar daerah yang kesemuanya berasal dari uang rakyat yang harus dikelola dengan profesional, efektif dan efisien sesuai regulasi, namun harus mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan Masyarakat,” jelasnya.
Pj Bupati Ugas meminta para Asisten dan Kepala OPD segera meningkatkan pengendalian internal di lingkup koordinasi OPD masing-masing. Sekaligus kenali kendala dan permasalahan serta kawal solusi permasalahannya.
“Pimpinan OPD agar senantiasa memantau, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh program/kegiatan secara rutin, berpedoman pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Pimpinan OPD agar tidak menyerahkan sepenuhnya pada pejabat di level dibawahnya,” terangnya.
Lebih lanjut Pj Bupati Ugas meminta OPD agar aktif dan masif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk percepatan penyerapan anggaran, baik keuangan yang akuntabel dan kinerja. Percepat belanja barang dan jasa agar roda ekonomi bergerak cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program/kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Percepat penyaluran belanja hibah pada penerima. Lengkapi dokumen administrasi dan pendukung. Misal dokumen justifikasi teknis, jika ada perbedaan antara dokumen kontrak dengan realisasi atau dokumen pendukung persyaratan pemberian hibah dan lain-lain. Identifikasi kegiatan yang diproyeksikan tidak dapat dilakukan agar segera dilakukan perubahan atau penyesuaian, baik target kinerja, waktu, dana ataupun lokasi,” tambahnya.
Pj Bupati Ugas menyampaikan apresiasi kepada OPD dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi selama triwulan I. “Selamat dan semoga penyerapan anggaran ini diikuti dengan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Untuk triwulan II akan diberikan penghargaan pada OPD dengan penambahan kriteria yakni capaian kinerja OPD terbaik,” pungkasnya.
(Edi D/*)
