**Probolinggo** — Dalam langkah nyata untuk memastikan transparansi dan integritas dalam penegakan hukum, Tim Koordinasi Nasional (TKN) Probolinggo Raya mendatangi Mapolres Probolinggo Kota pada Selasa (5/11/2024). Dipimpin oleh Ketua Umum DPP TKN Eko Karso dan Ketua TKN DPC Probolinggo Raya, Kamari, kedatangan mereka bertujuan untuk mengonfirmasi perkembangan penyidikan terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Kelurahan (Dakel) tahun 2023.
Kamari menekankan bahwa keterlibatan TKN dalam kasus ini adalah untuk memastikan proses hukum berjalan jujur dan bebas dari politisasi. “Kami sangat prihatin dengan munculnya spekulasi di masyarakat bahwa kasus ini diangkat menjelang Pilkada, yang dapat menciptakan persepsi negatif terhadap kinerja penegakan hukum di Probolinggo,” ungkap Kamari.
Ia menegaskan dukungan penuh TKN terhadap Polres Probolinggo Kota untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. “Kami pastikan bahwa kasus ini murni merupakan proses hukum tanpa adanya muatan politik. Kami berharap Polres dapat terus melaksanakan penyidikan dengan baik,” lanjutnya.
Dari informasi yang diperoleh, Polres Probolinggo Kota telah memanggil 15 lurah terkait dugaan penyelewengan anggaran Dakel, dan kemungkinan akan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap lurah-lurah di seluruh 29 kelurahan di wilayah tersebut. Kamari berharap bahwa penyidikan tidak hanya berhenti pada tahap pemanggilan, tetapi juga dapat diusut hingga tuntas untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Transparansi dan ketegasan dalam penanganan kasus ini sangat penting bagi publik. Kami tidak ingin ada rumor menyesatkan yang berkembang, terutama di masa-masa sensitif seperti menjelang Pilkada,” tegas Kamari.
Eko Karso, sebagai Ketua Umum DPP TKN, juga menambahkan pentingnya pengawasan dari jajaran DPC TKN di seluruh wilayah. Ia meminta agar semua anggota TKN proaktif dalam mengawasi proses hukum ini untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap fokus pada kepentingan masyarakat tanpa ada unsur politisasi.
Dengan langkah ini, TKN Probolinggo berharap dapat membantu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hukum di wilayah mereka. Masyarakat diharapkan untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan keadilan. (Tim/Red/**)
