Jakarta | Presiden Prabowo Subianto merencanakan penambahan jumlah polisi hutan secara bertahap hingga 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan, pencegahan pelanggaran, serta perlindungan kawasan hutan di berbagai wilayah Indonesia. Penambahan personel diharapkan membuat pengamanan lapangan lebih responsif, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan sulit dijangkau oleh aparat dalam jumlah terbatas.
Polisi kehutanan merupakan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugasnya mencakup kegiatan patroli, pemantauan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran di kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, mereka juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sekitar hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.
Kebutuhan untuk memperkuat jumlah personel berkaitan dengan luas kawasan hutan Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare. Wilayah pengawasan yang sangat luas tersebut menghadapi beragam ancaman, lain penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, perambahan, perburuan, dan pembakaran hutan. Apabila jumlah petugas tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi, upaya deteksi dini dan penanganan pelanggaran dapat berjalan kurang optimal. Kehadiran polisi hutan yang lebih memadai diharapkan meningkatkan frekuensi patroli sekaligus memperkuat pencegahan kerusakan lingkungan.
Meski demikian, penambahan personel tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah perlu menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran negara, kebutuhan setiap wilayah, serta kesiapan proses rekrutmen dan pelatihan. Pendekatan bertahap memungkinkan peningkatan kapasitas dilakukan secara terukur, termasuk dalam penyediaan perlengkapan, dukungan operasional, dan penguatan kompetensi. Dengan perencanaan tersebut, kebijakan penambahan polisi hutan dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah menetapkan penguatan jumlah polisi hutan sebagai salah satu tahap awal untuk meningkatkan perlindungan kawasan hutan Indonesia. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya 21.000 polisi hutan pada 2027. Penambahan personel tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan, terutama dalam menghadapi pembalakan liar, perambahan kawasan, kebakaran hutan, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap sumber daya alam.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kebutuhan tambahan personel telah diusulkan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan sekaligus. Perekrutan dan penempatan polisi hutan akan berlangsung secara bertahap agar prosesnya dapat disesuaikan dengan kesiapan kelembagaan, kebutuhan wilayah, serta kapasitas pembiayaan negara. Pendekatan bertahap juga memungkinkan pemerintah menyiapkan pelatihan, perlengkapan, dan dukungan operasional yang memadai bagi setiap personel.
Dalam pembahasan mengenai rencana tersebut, Prabowo meminta Menteri Keuangan memperhitungkan kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penguatan polisi hutan. Perhitungan itu mencakup bukan hanya biaya pengadaan atau perekrutan, tetapi juga gaji, pendidikan dan pelatihan, perlindungan kerja, sarana transportasi, serta peralatan pengawasan. Dengan perencanaan fiskal yang cermat, peningkatan jumlah personel dapat berjalan tanpa mengabaikan prioritas belanja negara lainnya.
Angka 21.000 pada 2027 merupakan sasaran awal, bukan batas akhir penguatan keamanan hutan. Prabowo menyebut sasaran jangka lebih panjang sebanyak 70.000 polisi hutan. Pencapaian jumlah tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar tiga hingga empat tahun setelah target 21.000 personel pada 2027 terpenuhi. Rentang waktu itu memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi hasil tahap pertama, memetakan kebutuhan setiap daerah, dan menyusun penambahan kapasitas secara lebih terukur.
Penguatan personel polisi hutan dipandang penting karena tugas perlindungan kawasan hutan berlangsung dalam kondisi geografis dan operasional yang tidak mudah. Aparat tidak hanya menghadapi luasnya wilayah pengawasan, tetapi juga harus bekerja di medan yang meliputi hutan lebat, pegunungan, serta rawa. Akses menuju lokasi sering terbatas, sementara ancaman seperti pembalakan liar, perambahan, penyelundupan, dan aktivitas lain yang merusak lingkungan dapat muncul di berbagai titik. Situasi tersebut menuntut jumlah personel yang memadai, kemampuan yang sesuai, serta dukungan perlengkapan dan koordinasi antarlembaga.
Dalam konteks itu, Prabowo menilai penambahan dan penguatan aparat menjadi bagian penting dari upaya negara menjaga kawasan hutan serta menegakkan hukum secara konsisten. Personel yang bertugas di lapangan perlu mampu menjalankan pengawasan dalam waktu panjang dan menghadapi risiko yang berbeda dari tugas di wilayah perkotaan. Kehadiran aparat yang cukup juga dapat mempercepat respons terhadap laporan pelanggaran dan memperkuat pencegahan sebelum kerusakan meluas.
Prabowo menyatakan memahami kesulitan yang dihadapi polisi hutan dan personel lain berdasarkan pengalamannya sebagai mantan prajurit. Pemahaman itu ia sampaikan saat menghadiri penyerahan keuangan negara yang diselamatkan Satgas PKH di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa, 6 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan, “Saya paham kesulitan aparat kita. Saya mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, para bea cukai kita, para polisi hutan, saya paham.” Pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan penguatan personel perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, termasuk tantangan medan, beban tugas, dan risiko yang dihadapi aparat ketika menjalankan tanggung jawab negara.
Data pemerintah yang dipublikasikan pada Oktober 2026 menyebut jumlah polisi hutan di Indonesia berada di kisaran 4.500 personel. Angka ini memberikan gambaran nasional mengenai ketersediaan aparat yang menjalankan fungsi perlindungan dan pengamanan hutan. Namun, angka tersebut bukan hasil sensus yang disajikan dalam tabel terperinci menurut provinsi. Karena itu, data tersebut belum dapat digunakan untuk menggambarkan secara pasti distribusi personel, kekuatan setiap unit, atau kesenjangan kebutuhan antarwilayah.
Sebagai pembanding, Kementerian Kehutanan pada 24 Februari 2026 menyampaikan bahwa sekitar 4.800 polisi hutan harus mengamankan lebih dari 125 juta hektare kawasan hutan dan konservasi. Perbedaan angka 4.500 dan 4.800 tidak otomatis menunjukkan penurunan jumlah personel. Kedua angka itu berasal dari waktu yang berbeda, sedangkan sumber yang tersedia tidak menjelaskan apakah cakupan penghitungan, definisi polisi hutan, serta status kepegawaian yang digunakan benar-benar identik. Dengan demikian, angka sekitar 4.500 merupakan keterangan pemerintah yang lebih baru hingga 14 Oktober 2026, bukan pengukuran yang dapat langsung dibandingkan tanpa penjelasan metodologis.
Ilustrasi beban pengamanan dapat dihitung menggunakan luas 125 juta hektare. Jika terdapat 4.800 personel, perbandingan matematisnya sekitar 26.042 hektare per personel. Dengan sekitar 4.500 personel, perbandingan tersebut menjadi sekitar 27.778 hektare per personel. Perhitungan ini hanya menunjukkan rasio luas kawasan terhadap jumlah personel, bukan berarti setiap individu menanggung pengamanan wilayah seluas itu secara sendirian.
Dalam praktiknya, pengamanan dilakukan melalui pembagian wilayah kerja, patroli berbasis tim, koordinasi dengan pengelola kawasan, serta dukungan masyarakat dan aparat lainnya. Jumlah pasti polisi hutan tetap memerlukan data administrasi terbaru dari instansi pusat dan pemerintah daerah, termasuk informasi mengenai personel aktif, penempatan, serta cakupan tugas masing-masing unit.
Baca juga: Isfandyar: Target Tinggi Setelah Lolos ke Piala Asia U-20 2027
