Patrolihukum.net // Jakarta — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dan daerah penghasil untuk menjaga kestabilan ketersediaan pangan serta mengendalikan harga pangan. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Tomsi berharap pemda dapat menggandeng daerah penghasil untuk mempermudah distribusi hasil pangan sehingga dapat menekan harga.
“Harapannya daerah-daerah yang mengalami kekurangan pangan dapat tersuplai dengan baik, sehingga harga pangan bisa stabil,” ujar Tomsi dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Sekjen Kemendagri juga mendorong agar Pemda bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk menganalisis penyebab inflasi, guna menentukan langkah-langkah pengendalian yang lebih tepat. Dengan memahami lebih mendalam permasalahan inflasi yang ada, setiap Pemda dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Tomsi juga berdialog langsung dengan beberapa Pemda yang mencatatkan tingginya harga sejumlah komoditas, untuk mencari solusi bersama terkait faktor penyebabnya dan langkah-langkah yang bisa diambil oleh Pemda setempat.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan data terkait inflasi pada April 2025. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Maret 2025), inflasi tercatat mencapai 1,17 persen, sementara dibandingkan dengan April 2024 (year on year), inflasi tercatat sebesar 1,95 persen. Inflasi ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan harga pada sektor perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, inflasi tahunan lebih didorong oleh kelompok pangan, minuman, tembakau, serta perawatan pribadi.
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto. Selain itu, acara ini juga diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, serta TNI, baik secara langsung maupun virtual.
Rakor ini menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan inflasi, khususnya dalam sektor pangan. Pemerintah berharap, langkah-langkah pengendalian yang dilakukan dapat mengurangi dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, serta memastikan kestabilan harga di seluruh daerah. (Edi D/**)
