PEKANBARU // Patrolihukum.net — Polemik pemilihan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru kembali memanas. Ratusan guru dari 11 cabang PGRI menggelar aksi damai di depan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (23/11/2025). Mereka menilai proses pemilihan dan penetapan ketua PGRI yang baru cacat formil dan tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Para peserta aksi menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan cabang mereka masih aktif. Karena itu, penunjukan pelaksana tugas (Plt) dinilai tidak sah dan telah mengabaikan hak cabang untuk mengirimkan delegasi resmi pada konferensi PGRI beberapa waktu lalu.
Minta Wali Kota Tidak Hadir di Pelantikan
Koordinator aksi, Eko Wibowo, meminta Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho, tidak menghadiri pelantikan dan/atau pengukuhan pengurus PGRI Kota Pekanbaru yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/11/2025).
“Kami berharap Bapak Wali Kota tidak menghadiri pelantikan tersebut. Kami memohon agar Bapak mendengarkan suara akar rumput, guru-guru Pekanbaru. Kami hanya meminta proses pemilihan ulang demi mengembalikan marwah dan solidaritas PGRI di kota ini,” ujar Eko kepada wartawan.
Daftar Tuntutan Aksi
Dalam aksi tersebut, para guru menyampaikan empat tuntutan kepada Wali Kota Pekanbaru, yakni:
Menolak seluruh hasil konferensi PGRI Kota Pekanbaru pada 3 November 2025.
Membatalkan pelantikan pengurus PGRI Kota Pekanbaru yang dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2025.
Mengulang konferensi sesuai ketentuan AD/ART organisasi.
Meminta PGRI Provinsi Riau tidak ikut campur dalam urusan internal PGRI Kota Pekanbaru.
Pada akhir aksi, Eko menambahkan bahwa pihaknya juga meminta Wali Kota selaku Dewan Pembina PGRI Kota Pekanbaru untuk mengambil alih kebijakan sementara demi memastikan organisasi berjalan sesuai aturan.
Dipilih Minggu karena Bertepatan dengan Car Free Day
Informasi yang dihimpun tim media menyebutkan, aksi dilaksanakan pada hari Minggu dengan beberapa pertimbangan. Selain untuk memastikan kehadiran masyarakat yang sedang mengikuti kegiatan Car Free Day, massa berharap Wali Kota dapat langsung mendengar tuntutan para guru.
Selain itu, pemilihan hari tersebut juga bertujuan menegaskan permintaan agar Wali Kota tidak menghadiri pelantikan pengurus PGRI Pekanbaru yang dinilai bermasalah karena dianggap menabrak ketentuan AD/ART.
Sumber: DPP AMI
