Jakarta – Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Kasuri, memimpin Rapat Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Rapat berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (14/5/2024).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur, kelembagaan, hingga mekanisme pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Dalam rapat tersebut, Plt. Deputi IV menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat tahapan realisasi pemindahan yang ditargetkan tuntas sebelum tahun politik 2028.
“Rapat ini bukan hanya evaluatif, namun juga menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempersiapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik yang fungsional dan siap digunakan,” ujar Kasuri.
Beberapa poin penting yang dibahas meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, utilitas, dan fasilitas publik; penyediaan hunian bagi ASN dan pejabat negara; serta kesiapan layanan publik yang andal dan efisien. Selain itu, penataan kelembagaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif turut menjadi fokus pembahasan, termasuk business process antar lembaga yang harus dipersiapkan secara matang.
Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan urgensi penyusunan roadmap yang detail dan terukur. KSP juga mendorong adanya masa uji operasional sebelum tahun 2028, guna memastikan semua aspek teknis dan administratif telah siap ketika IKN resmi menjadi pusat pemerintahan.
“KSP berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi serta menyusun mekanisme pemantauan berkala agar seluruh tahapan pembangunan dan pemindahan berjalan tepat waktu dan sesuai rencana,” tambah Kasuri.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta jajaran Tenaga Ahli Kedeputian IV KSP.
Dengan koordinasi yang semakin diperkuat, diharapkan IKN dapat segera bertransformasi menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional.
(Edi D/*)
