Patrolihukum.net // Probolinggo — Program Sekolah Rakyat yang segera dimulai di Kota Probolinggo menjadi sorotan pemerintah pusat. Wali Kota dr. Aminuddin meninjau langsung beberapa aset pemerintah kota yang akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan program tersebut, pada Jumat (28/3) pagi. Peninjauan ini meliputi beberapa lokasi strategis seperti Rusunawa Mayangan (Kronong), SD Negeri Mayangan 4, Balai Benih Ikan Kedung Asem, serta beberapa titik lainnya di Kelurahan Ketapang dan Jrebeng Kulon.
Program ini diharapkan dapat berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota bersama tim terkait membahas berbagai aspek penting, antara lain rasio siswa dengan ruang belajar, rencana kebutuhan ruangan, sarana dan prasarana penunjang, serta luasan aset yang tersedia.
Sebagai salah satu daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai proyek percontohan, Wali Kota dr. Aminuddin menyampaikan rasa bangga dan kesiapannya untuk merealisasikan program ini. “Kita salah satu alternatif utama dari Kemensos untuk menjadi tempat percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia, makanya kita siap-siap ini. Pada pagi hari ini saya ingin memastikan bahwa kesiapan itu berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Rusunawa Mayangan (Kronong) dan SD Mayangan 4 dianggap paling cocok dijadikan lokasi untuk Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo. “Alhamdulillah kita dari segi lahan siap, kemudian untuk percepatan proses pembelajaran, lahan-lahan yang belum dimanfaatkan seperti rusunawa dan SD yang tidak termanfaatkan sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, proses pembangunan akan segera dilakukan,” lanjut Wali Kota Amin.
Wali Kota berharap, pada tahun ajaran baru nanti, Sekolah Rakyat dapat dibuka untuk jenjang SMP atau SMA, mengikuti keputusan pemerintah pusat. “Kalau melihat perkembangan, kita akan sesuaikan nanti pada jenjang SMP atau SMA, semuanya kita ikuti perkembangan keputusan dari pusat,” tambah dr. Aminuddin.
Kepala Dinas Sosial PPPA Rey Suwigtyo, sebagai leading sector program ini, menegaskan bahwa setelah lokasi ditetapkan, pembangunan serta proses seleksi peserta didik akan dilakukan oleh pemerintah pusat. “Proyek ini sifatnya nasional, dari pusat ke daerah. Kami hanya menyediakan area untuk dibangun, dan proses seleksi siswa juga dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siti Romlah menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan bisa menjadi upaya memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. “Harapannya, program ini dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merubah nasib mereka, dengan menjalani pendidikan di boarding school (asrama), sehingga mereka bisa mencetak karakter yang kuat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi,” ujar Kadis Siti Romlah.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait yang turut mendukung kelancaran program ini.
(Bambang/*)
