Patrolihukum.net // LANGSA, ACEH – Pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Satuan Keamanan Universitas Samudra (Unsam) Langsa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas memunculkan pertanyaan terkait keseriusan pengawasan pekerjaan tersebut.
Sorotan ini sebelumnya juga telah diberitakan sejumlah media online pada 1 November 2026 dengan judul “Proyek Gedung Satuan Keamanan Unsam Langsa Disorot, Pengawasan PPK dan Kontraktor Dipertanyakan.”
Berdasarkan pantauan wartawan pada Kamis (29/10/2026), sekitar pukul 14.10 WIB, proyek yang berlokasi di Gampong Meurandeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, tersebut menjadi perhatian setelah sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tidak terlihat di lokasi.
Wartawan sempat menemui seorang pekerja yang mengaku sebagai perwakilan kepala tukang. Namun, pekerja tersebut enggan menyebutkan identitasnya.
Saat ditanya mengenai keberadaan kontraktor dan kepala tukang, pekerja itu menyampaikan bahwa pemborong maupun kepala tukang berasal dari wilayah Sungai Pauh.
“Kalau pemborong proyek ini anak warga Sungai Pauh. Begitu juga kepala tukang yang bekerja di sini, sama saja orangnya. Hari ini mungkin tidak masuk,” ujarnya.
Meski demikian, belum diketahui secara pasti alasan ketidakhadiran pihak kontraktor maupun kepala tukang saat wartawan melakukan pemantauan.
Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan Gedung Satuan Keamanan Unsam Langsa memiliki nilai kontrak sebesar Rp440.530.243. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Nuansa Timur Raya, dengan konsultan pengawas CV Jaroe Karya Konsultan.
Proyek yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu memiliki waktu pelaksanaan 104 hari kalender, dengan tanggal berakhir kontrak 28 Desember 2026.
Surat pesanan melalui mekanisme mini kompetisi tercatat bernomor EP-01M2F2F4RWJVH49PPH69Z08V2B, tertanggal 16 September 2026.
Pengawasan Menjadi Sorotan
Tidak hanya kontraktor dan PPK, keberadaan konsultan pengawas juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan wartawan, pihak konsultan pengawas disebut tidak terlihat di lokasi ketika pemeriksaan dilakukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, terutama dalam memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, kualitas material, serta ketentuan kontrak.
Wartawan berharap PPK, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Unsam Langsa maupun pihak penyedia jasa mengenai dugaan lemahnya pengawasan tersebut.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
(Pasukan Ghoib) 935 kunjungan
