Patrolihukum.net // LANGSA – Penanganan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari dalam empat dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilaporkan sejak 2024 kembali menjadi sorotan. Pasalnya, korban bernama Cut Nona Sari mengaku belum memperoleh kepastian hukum atas perkara yang diduga melibatkan oknum Notaris/PPAT di Kota Langsa, Aceh.
Perkara tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh pada Agustus 2026.
Cut Nona Sari bersama Olly Firdiansyah sebelumnya mempersoalkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen SKMHT yang mencantumkan nama mereka. Dalam perkara ini, nama Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT, serta Meilinda yang disebut sebagai salah satu pihak dari kantor notaris tersebut, turut disinggung dalam laporan dan keterangan korban.
Namun demikian, dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Hingga kini, belum terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
Berawal dari Empat Dokumen SKMHT
Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/248/X/2024/SPKT/POLDA ACEH, laporan Cut Nona Sari diterima SPKT Polda Aceh pada 21 Oktober 2024 sekitar pukul 17.03 WIB.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berlaku saat peristiwa dilaporkan.
Dalam uraian perkara, persoalan bermula ketika Cut Nona Sari menghadiri persidangan perkara perdata perbankan syariah di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa.
Pada agenda pembuktian, pihak tergugat, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Langsa, memperlihatkan empat dokumen SKMHT dengan nomor 184/2022, 133/2022, 134/2022, dan 135/2022.
Korban mengaku terkejut setelah melihat dokumen tersebut. Ia menyatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen yang diperlihatkan di persidangan.
Merasa dirugikan, Cut Nona Sari kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke Polda Aceh agar dilakukan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut.
Polda Aceh Terbitkan Surat Penghentian Penyidikan
Perkembangan perkara kemudian mengundang perhatian setelah korban menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari Ditreskrimum Polda Aceh.
Surat tersebut tertanggal Banda Aceh, 24 Agustus 2026, dengan nomor B/2044/VIII/RES.1.9/2026/Ditreskrimum/POLDA ACEH.
Dalam surat berperihal pemberitahuan penghentian penyidikan itu dijelaskan bahwa penyidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan, atas nama pelapor Cut Nona Sari, dihentikan terhitung sejak 12 Agustus 2026.
Adapun ketentuan hukum yang dicantumkan dalam surat tersebut merujuk pada Pasal 263 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP atau Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Alasan penghentian penyidikan sebagaimana tertulis dalam surat tersebut adalah karena pasal yang dipersangkakan kepada terlapor dinilai belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
Surat itu juga menyebutkan bahwa resume singkat hasil penyidikan dilampirkan sebagai bagian dari pemberitahuan kepada pelapor.
Pada bagian akhir surat, pihak kepolisian mencantumkan nama penyidik IPDA Avia Al Quatsar, S.H., sebagai pihak yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi.
Surat tersebut ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol Andre Librian, S.I.K., M.Si., serta dilengkapi stempel kepolisian.
Konfirmasi kepada Penyidik Belum Memberikan Penjelasan Substantif
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, wartawan media ini berupaya menghubungi penyidik yang namanya tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut.
Konfirmasi disampaikan melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 11.09 WIB.
Dalam pesannya, wartawan meminta penjelasan mengenai perkembangan perkara, dasar penghentian penyidikan, serta sejumlah pemberitaan yang sebelumnya telah diterbitkan beberapa media online.
Namun, respons yang diterima dari IPDA Avia Al Quatsar, S.H., belum memberikan penjelasan substantif mengenai materi penyidikan maupun alasan hukum penghentian perkara.
Dalam balasannya, penyidik menyampaikan:
“Waalaikumsalam bg. Iya bg, gmn bg. Izin bg. Dari humas polda atau ke direktur krimum ya bg, akan dijawab melalui prosedur itu ya bg. Siap bg, Sama2 bg.”
Jawaban tersebut diterima sekitar pukul 11.10 WIB.
Dengan demikian, sejumlah pertanyaan mengenai pertimbangan penyidik dalam menghentikan perkara, termasuk hasil pemeriksaan terhadap dokumen SKMHT yang dipersoalkan, masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak Polda Aceh.
Korban Kembali Membuat Laporan Polisi
Persoalan ini kembali mencuat setelah Cut Nona Sari menyampaikan laporan polisi berikutnya.
Berdasarkan STTLP Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH, laporan tersebut diterima SPKT Polda Aceh pada 2 Oktober 2026 sekitar pukul 18.47 WIB.
Dalam laporan terbaru tersebut, korban kembali mempersoalkan dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari pada dokumen SKMHT.
Peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi pada 4 Februari 2022 di kantor Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., di Kota Langsa.
Korban juga mengaku mengalami kerugian setelah aset rumah pribadinya yang diagunkan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) disebut berujung pada proses pelelangan.
Nilai kerugian yang diklaim oleh korban diperkirakan mencapai sekitar Rp4 miliar. Besaran kerugian tersebut merupakan keterangan dari pihak korban dan masih memerlukan verifikasi berdasarkan dokumen serta proses hukum yang berlaku.
Korban Berencana Mengadu ke Mabes Polri dan Kompolnas
Atas perkembangan perkara tersebut, pihak korban menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Mereka berencana menyampaikan pengaduan kepada Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta guna meminta evaluasi terhadap penanganan laporan serta memperoleh kepastian hukum.
Korban berharap seluruh dokumen yang dipersoalkan dapat diperiksa secara menyeluruh, termasuk melalui pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan dan sidik jari apabila diperlukan.
Selain itu, korban juga mengharapkan adanya penjelasan terbuka mengenai dasar penghentian penyidikan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan keabsahan dokumen autentik, hak atas aset pribadi, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Publik tentu berharap agar setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan pihak korban serta konfirmasi awal kepada penyidik. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Aceh, pihak Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, Meilinda, Bank Syariah Indonesia (BSI), maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
(Pasukan Ghoib/Sumber: Keterangan dan Dokumen Pihak Korban)
105 kunjungan
