Patrolihukum.net // ACEH TIMUR – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.
YARA menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH) dan instansi pemerintah terkait. Pasalnya, dugaan aktivitas tersebut tidak hanya menyangkut praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.
Ketua YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, S.H., mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Gampong Lhok Meure dan Gampong Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.
Dalam informasi yang diterima YARA, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam pengaturan pungutan tersebut. Bahkan, muncul dugaan bahwa pungutan itu berkaitan dengan setoran kepada oknum di lingkungan Polres Aceh Timur.
Meski demikian, dugaan tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui penyelidikan aparat berwenang. YARA meminta agar penanganannya dilakukan secara transparan guna menghindari berkembangnya spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
Dugaan Limbah Minyak Cemari Lahan Persawahan
Selain menyoroti dugaan pungutan liar, YARA juga mengungkap kekhawatiran terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas illegal drilling di Kecamatan Darul Ihsan.
Berdasarkan informasi yang diterima, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi hingga mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Gampong Panton Meureubo, Gampong Seuneubok Teungoh, dan Gampong Seuneubok Kulam.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produktivitas pertanian serta aktivitas para petani dalam mengelola lahan persawahan, terutama menjelang musim tanam tahun ini.
Menurut YARA, dugaan pencemaran tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Apabila terbukti terjadi pencemaran dan menimbulkan kerugian, dampaknya bukan hanya terhadap kualitas tanah dan saluran irigasi, melainkan juga dapat mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Desak Polres Aceh Timur Buka Hasil Pemeriksaan
Menyikapi persoalan tersebut, Indra Kusmeran meminta Polres Aceh Timur bersama instansi teknis terkait agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada masyarakat.
Ia secara khusus mendesak aparat penegak hukum untuk menggelar konferensi pers guna menjelaskan sejauh mana pemeriksaan dan pengujian terhadap dugaan pencemaran lingkungan di kawasan persawahan masyarakat telah dilakukan.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi lingkungan yang diduga terdampak, hasil pemeriksaan laboratorium apabila telah dilakukan, serta langkah konkret yang akan diambil pemerintah dan aparat berwenang.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegas Indra.
YARA Siapkan Langkah Kelembagaan hingga Mabes Polri dan DPR RI
Lebih lanjut, Indra Kusmeran menegaskan bahwa apabila polemik dugaan pungli dan pencemaran lingkungan tersebut tidak mendapatkan penanganan yang jelas, pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan.
YARA Aceh Timur berencana menyurati sejumlah kementerian terkait, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), hingga Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta perhatian, pengawasan, serta evaluasi terhadap penanganan dugaan praktik pungli, aktivitas pengeboran minyak ilegal, dan pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Darul Ihsan.
Ia berharap pemerintah pusat dan lembaga pengawas dapat mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indra juga meminta agar apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana, baik terkait aktivitas pengeboran minyak ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat, khususnya para petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak-hak masyarakat harus diperhatikan,” tutupnya.
YARA Aceh Timur menegaskan bahwa penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat yang berpotensi terdampak.
(Jihandak Belang/Sumber: Nyakli Maop)
101 kunjungan
