Patrolihukum.net // Jakarta —– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait Laporan Semester I Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, Senin (03/07/2023), di Istana Negara, Jakarta. Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk mewaspadai situasi paruh kedua yang masih diwarnai kondisi global yang belum stabil serta ketegangan politik yang terus berlangsung.
“Situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal, lingkungan global yang masih tidak stabil, pertama. Kemudian ketegangan geopolitik yang terus berlangsung, ini berimbas pada ekonomi dan aktivitas perdagangan yang lemah,” ujar Presiden.
Presiden pun menekankan enam hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam menghadapi situasi paruh kedua tersebut.
“Pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis, utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat,” tegas Presiden.
Kedua, Presiden meminta jajaran untuk mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu, termasuk dari pajak, kepabeanan, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Presiden mengungkapkan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan, pendapatan negara di semester I-2023 masih baik.
“Penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh, karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu, kita agar paham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” ujarnya.
Ketiga, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah guna memastikan ekonomi Indonesia di semester II-2023 tetap tumbuh positif, di antaranya dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga serta menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan yang dapat berdampak pada inflasi.
“Terus jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target. Ini kunci. Kemudian untuk pangan, pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan, jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan, ini juga sangat penting,” ujarnya.
Keempat, Presiden mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Presiden juga mengingatkan agar belanja pemerintah tersebut efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri. Pastikan semua program bansos disalurkan tepat waktu dan sasarannya juga tepat, Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” ujarnya.
Kelima, Kepala Negara meminta jajaran pemerintah untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang akibat El Nino serta potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Meskipun riil, kita sudah membangun ribuan, lebih dari lima ribu, embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi menjadi 61 tahun depan, tapi tetap ini harus, urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun betul-betul harus dikelola dengan baik,” ujarnya.
Terakhir, Presiden meminta jajaran terkait untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan Pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik.
“Kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya, khususnya di Kabupaten Nduga, di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya,” tandasnya.
(Tim/Red/*)
