Probolinggo, Patrolihukum.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Probolinggo bergerak cepat menindaklanjuti kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang yang menerjang beberapa wilayah pada akhir April lalu. Salah satu fokus utama pemulihan adalah perbaikan sejumlah jembatan penghubung antar kecamatan yang rusak parah dan berdampak langsung terhadap mobilitas serta perekonomian masyarakat.
Selama dua hari, Senin hingga Selasa (5–6 Mei 2025), tim gabungan dari Pemprov Jatim dan Pemkab Probolinggo melakukan survei lapangan di beberapa titik jembatan terdampak. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahap awal penyusunan rencana pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Tim gabungan terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Biro Hukum Setda Provinsi, BPBD Kabupaten Probolinggo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo, serta UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Probolinggo.
Jembatan yang disurvei mencakup Jembatan Seboro di Kecamatan Krejengan, Jembatan Betek Taman-Plaosan penghubung Kecamatan Gading dan Krucil, Jembatan Batur dan Betek Taman di Kecamatan Gading, Jembatan Wedusan di Kecamatan Tiris, serta Jembatan Satreyan-Sumbersecang dan Brabe-Condong di Kecamatan Maron. Selain itu, Jembatan Karangbong di Kecamatan Pajarakan juga termasuk dalam daftar prioritas survei.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan, menentukan tingkat urgensi pembangunan kembali, serta memilih desain jembatan yang paling tepat sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
“Selama dua hari ini, seluruh titik jembatan yang diusulkan telah disurvei dan diukur. BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo mendampingi langsung tim teknis dari Pemprov Jawa Timur dalam proses verifikasi,” ujar Oemar kepada wartawan, Selasa (6/5).
Verifikasi teknis mencakup kajian pilihan konstruksi, antara lain penggunaan jembatan gantung yang memiliki keunggulan dari segi waktu pembangunan, yakni hanya sekitar enam bulan. Alternatif lainnya adalah model jembalai baley atau struktur semi permanen yang dinilai sesuai untuk beberapa medan berat.
“Setelah dilakukan survei, tahapan selanjutnya adalah penyusunan perhitungan anggaran pembangunan dan pengajuan ke Gubernur Jawa Timur. Kami menunggu disposisi lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan bisa segera dimulai,” imbuh Oemar.
Oemar menegaskan, pihaknya berharap pembangunan jembatan-jembatan vital ini dapat berjalan tanpa hambatan, mengingat pentingnya peran jembatan sebagai akses utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Kami menyerahkan aspek teknis dan desain kepada Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Namun, kami sangat berharap agar proses pembangunan dapat segera terealisasi sehingga warga tidak lagi kesulitan melintasi wilayah mereka,” tambahnya.
Lebih jauh, Oemar juga menyampaikan bahwa infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Probolinggo membutuhkan perhatian serius. Banyak jalur transportasi yang terputus, distribusi logistik menjadi tersendat, dan kegiatan ekonomi warga pun ikut terhambat.
“Dengan adanya survei teknis ini, langkah konkret pemulihan mulai terlihat. Ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat yang terdampak, serta bagian dari komitmen percepatan pemulihan pasca bencana,” pungkasnya.
Langkah nyata ini disambut baik oleh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terdampak langsung, yang selama ini harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan sulit. Mereka berharap pembangunan jembatan bisa segera direalisasikan, demi kelancaran kembali aktivitas sosial dan ekonomi di daerah masing-masing.
(Bambang/)*
