Laporan BNPB: Karhutla Masih Melanda 639,23 Hektare Lahan di Enam Provinsi

BNPB Catat 639,23 Hektare Lahan Masih Terbakar, Penanganan Terpusat di Kalimantan Tengah
banner 468x60

Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kebakaran hutan dan lahan masih melanda area seluas 639,23 hektare. Lahan yang terbakar tersebut belum sepenuhnya padam dan saat ini masih ditangani oleh satuan tugas di lapangan. Laporan itu menjadi gambaran bahwa upaya penanganan kebakaran masih terus berlangsung di sejumlah wilayah.

Informasi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat itu, Kepala BNPB menyampaikan perkembangan kondisi terkini kepada Presiden, termasuk luas lahan yang masih terbakar serta status penanganannya oleh satuan tugas terkait.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Rapat terbatas tersebut kemudian diketahui publik melalui siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 13 Oktober 2026. Berdasarkan laporan yang disampaikan, proses pemadaman dan penanganan belum selesai karena sebagian lahan masih berada dalam kondisi terbakar. Satuan tugas di lapangan masih bekerja untuk menangani area yang terdampak sesuai perkembangan situasi.

Lahan yang masih terbakar tersebar di enam provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan BNPB, total area terdampak mencapai 639,23 hektare. Sebagian besar lokasi yang mengalami kebakaran berada di kawasan gambut, yang memiliki karakteristik mudah mengering dan dapat menyimpan bara di bawah permukaan tanah.

Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan area terbakar terbesar dalam laporan tersebut. Luas kebakaran di provinsi ini mencapai 513,89 hektare, atau menjadi bagian paling signifikan dari keseluruhan lahan yang terdampak. Besarnya luasan tersebut berkaitan dengan ditemukannya titik api baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan konservasi itu berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas wilayah serta perhatian khusus untuk mencegah api meluas ke area hutan di sekitarnya.

Meskipun sebagian besar wilayah terdampak dalam laporan merupakan kawasan gambut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa area yang terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Perbedaan karakteristik lahan tersebut memengaruhi pola penyebaran api dan metode pemadaman yang diterapkan oleh petugas. Namun, kondisi lapangan tetap perlu dipantau secara berkelanjutan karena perubahan cuaca, angin, dan tingkat kekeringan dapat meningkatkan risiko munculnya titik api baru.

Penanganan di Kalimantan Tengah juga dilakukan secara langsung di lapangan. Pangdam Kalimantan Tengah telah memimpin upaya penanganan untuk memperkuat respons terhadap kebakaran di kawasan tersebut. Keterlibatan unsur militer, pemerintah daerah, BNPB, serta instansi terkait diarahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan area terbakar, dan memastikan kondisi di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting tetap terkendali. Pemantauan pada enam provinsi lainnya juga menjadi bagian penting dari upaya mengurangi dampak karhutla.

Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat dengan menambah personel serta peralatan. Penguatan tersebut dilakukan melalui satuan tugas darat yang dikerahkan untuk menjangkau lokasi kebakaran, terutama wilayah yang belum dapat ditangani secara optimal dari udara. Langkah ini menjadi prioritas karena kabut asap tebal menghambat pergerakan armada penerbangan.

Penanganan dari udara tetap diupayakan menggunakan helikopter water bombing. Namun, jarak pandang yang menurun akibat asap membuat penerbangan belum dapat berlangsung secara optimal. Upaya pemberangkatan dari Palangka Raya melalui Bandara Tjilik Riwut maupun dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, belum mampu menembus kondisi jarak pandang tersebut. Faktor keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama sebelum armada diterbangkan menuju titik kebakaran.

Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, dan pesawat komersial untuk sementara tidak dapat beroperasi. Kendala serupa membuat penanganan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sementara dipusatkan pada operasi darat. Satuan tugas di lapangan diarahkan memperkuat pemadaman langsung, mengendalikan perluasan titik api, serta melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi kembali terbakar.

Penerbangan untuk mendukung penanganan di Sumatra Selatan baru dapat dilakukan pada hari laporan disampaikan. Operasi tersebut akan dipadukan dengan modifikasi cuaca untuk membantu memperbaiki kondisi atmosfer dan mendukung pengendalian karhutla. Pemerintah juga menyiapkan penambahan armada agar cakupan penanganan dapat diperluas. Dalam pembagian dukungan, empat pesawat akan digunakan untuk Kalimantan Tengah, sedangkan dua pesawat dari Pangkal Pinang dikerahkan untuk membantu operasi di Sumatra Selatan.

Penguatan operasi darat dan penyiapan dukungan udara dilakukan secara bersamaan, dengan menyesuaikan kondisi cuaca serta jarak pandang di setiap wilayah. Pendekatan terpadu tersebut diharapkan menjaga penanganan tetap berjalan meskipun penerbangan belum dapat beroperasi penuh.

Pemerintah memberi perhatian terhadap prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan di sejumlah wilayah. Hujan alami yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Oktober hingga November diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di beberapa provinsi. Kehadiran hujan juga diharapkan membantu meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi tingkat kekeringan yang dapat mendukung penyebaran api.

Meski demikian, potensi hujan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan. Pemerintah tetap menunggu perkembangan cuaca sambil melanjutkan penanganan di lapangan. Hujan alami diharapkan memberikan dukungan terhadap proses pemadaman, tetapi tidak dapat dipastikan langsung memadamkan seluruh titik kebakaran. Karena itu, upaya pemantauan, pemadaman, dan penanganan dampak asap tetap diperlukan hingga kondisi benar-benar terkendali.

Sebelum hujan turun, pemerintah menyatakan kesiapan untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang tersedia dalam menghadapi karhutla. Koordinasi antarlembaga, pengerahan personel, serta penggunaan sumber daya di lapangan akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi. Langkah tersebut penting untuk mencegah api meluas sekaligus mempercepat penanganan area yang masih terdampak.

Perhatian terhadap informasi BMKG menjadi bagian dari perencanaan pemerintah, termasuk dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Namun, setiap perkembangan tetap akan diikuti dengan tindakan aktif. Pemerintah menegaskan akan terus bekerja keras menangani karhutla sambil mengharapkan dukungan kondisi alam melalui hujan pada periode yang diperkirakan tersebut. Dengan demikian, kesiapan penanganan tetap dijaga sampai musim hujan tiba dan kondisi kebakaran dapat ditangani secara bertahap.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60