Jakarta – Dalam upaya memperkuat budaya disiplin dan integritas di lingkungan kerja, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Rapat Fasilitasi Reformasi dan Organisasi: Pembinaan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Selasa (29/4/2025), bertempat di Ruang Rapat Lt. 3, Gedung H, Ditjen Bina Adwil.
Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Tenaga Ahli di lingkungan Ditjen Bina Adwil. Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Adwil, Indra Gunawan menekankan bahwa pembinaan ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan bagi seluruh pegawai, termasuk PPNPN yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas.
“Saya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Adwil wajib memberikan pembinaan kepada teman-teman sekalian. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami agar seluruh pegawai dapat mengikuti dan patuh terhadap peraturan yg ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa mulai tahun 2025, sesuai ketentuan dari Kementerian PANRB, sistem kepegawaian nasional hanya mengenal dua jenis status pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga, penerimaan tenaga honorer di Ditjen Bina Adwil juga ditiadakan, kecuali untuk posisi tertentu seperti pengemudi, pramubakti, dan tenaga pengamanan dalam yang masih diakomodasi melalui sistem outsourcing.
Sebanyak 118 peserta telah mendaftar untuk 110 formasi PPPK tahun ini, dan penempatan akan disesuaikan dengan ketersediaan formasi yang telah ditentukan. Para peserta juga diimbau untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti ijazah legalisir, SKCK, dan surat keterangan sehat, mengecek kembali berkas sebelum permintaaan dilaksanakan dan sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Bina Adwil dapat memahami pentingnya kedisiplinan pada kinerja serta pengabdian PPPK sebagai bagian integral dari ASN dapat lebih dioptimalkan.
