Probolinggo, Patrolihukum.net– Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris bersama jajaran Forkopimda menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT-DBHCHT) bagi buruh tani tembakau dan anggota masyarakat dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo di Kantor Kecamatan Krejengan, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut Gus Haris juga menyerahkan secara simbolis Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hasil kolaborasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Krejengan.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris menegaskan komoditas tembakau bukan sekadar hasil pertanian, melainkan identitas Kabupaten Probolinggo yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama.
“Tembakau ini bukan hanya daun kering yang dilinting jadi rokok. Bagi Kabupaten Probolinggo, tembakau adalah identitas dan kebanggaan daerah. Kita adalah penghasil tembakau terbesar kedua di Jawa Timur,” katanya.
Menurut Gus Haris, pemerintah daerah berkomitmen agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau benar-benar dikembalikan kepada masyarakat yang berhak menerima, terutama buruh tani dan petani tembakau.
“BLT ini hak panjenengan. Kami hanya mengembalikan hak itu kepada yang berhak dan membutuhkan. Nilainya mencapai Rp22,4 miliar untuk sekitar 16 ribu penerima, semoga membawa manfaat,” jelasnya.
Gus Haris menyampaikan harapan besar agar industri rokok dapat tumbuh di Kabupaten Probolinggo, sehingga hasil panen petani tidak lagi harus dijual ke luar daerah seperti Kediri atau Pasuruan.
“Produksi tembakau ada di Kabupaten Probolinggo, tapi pabrik rokoknya di Kediri dan Pasuruan. Kami ingin ke depan pabrik-pabrik itu berdiri di sini, supaya tenaga kerja lokal terserap dan harga tembakau lebih stabil,” terangnya.
Selain persoalan ekonomi, Gus Haris juga menyinggung pentingnya pengawasan harga pupuk di lapangan agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan akan mencabut izin kios pupuk yang melanggar ketentuan. “Kalau ada kios menjual pupuk di atas HET, segera laporkan. Izinnya akan kami cabut. Ini perintah tegas dari Menteri Pertanian untuk melindungi petani,” tegasnya.
Gus Haris juga meminta Dinas Sosial dan para kepala desa memperhatikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. “Jangan sampai orang mampu masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat. Data harus terus diperbarui setiap tiga bulan,” pesannya.
Tidak lupa Gus Haris mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berpikir positif dan menjaga kerukunan, terutama dalam menyikapi isu-isu publik di media sosial. “Kadang narasi di medsos itu tidak benar. Maka kita harus berpikir positif. Pemerintah akan terus memperbaiki infrastruktur dan jalan rusak secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto menyampaikan bantuan BLT DBHCHT tahun 2025 menyasar ribuan masyarakat penerima manfaat dari kalangan petani tembakau dan cengkih. Keseluruhan penerima, baik dari sektor tembakau maupun cengkeh berjumlah 9.254 orang.
“Khusus untuk wilayah Kecamatan Krejengan, penyaluran dilakukan di dua titik untuk menghindari penumpukan massa, terutama karena sebagian penerima adalah lanjut usia. Yakni, Balai Desa Jatiurip dan satu titik lainnya di Kantor Kecamatan Krejengan,” ungkapnya.
Rachmad menekankan data penerima bantuan bersumber dari hasil verifikasi berjenjang antara Dinas Pertanian dan pemerintah desa. Namun, ia tak menampik kemungkinan masih ada ketidaktepatan sasaran yang akan segera dievaluasi.
“Data penerima berasal dari masukan Dinas Pertanian dan diverifikasi di tingkat desa bersama aparat pemerintahan setempat. Jika nanti ditemukan ada yang belum tepat sasaran, itu akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar penyaluran semakin merata dan tepat manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut Rachmad mengharapkan agar program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Harapan kami, masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat segera lepas dari kemiskinan menuju kehidupan yang sejahtera. Dinas Sosial akan terus berkomitmen hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.(Bambang)
