TANGERANG, Patrolihukum.net – Isu dugaan penggunaan anggaran “fiktif” oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang semakin memanas. Gelombang kritik publik yang berawal dari media sosial kini merembet ke ranah hukum dan politik. Anggaran ratusan miliar yang dikucurkan pemerintah daerah dianggap tidak sepadan dengan kondisi fasilitas transportasi dan pelayanan publik di lapangan.
Desakan audit dari masyarakat terus menguat. Warganet menilai terdapat ketidakwajaran dalam realisasi program Dishub, mulai dari minimnya perbaikan jalan, keterlambatan pemasangan lampu penerangan, hingga laporan kerja yang disebut tidak sesuai kenyataan. Polemik ini bahkan memunculkan tuntutan agar lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.
Warganet Bersatu Menuntut Audit dan Transparansi
Kritik warganet meledak di berbagai platform. Akun D.gogon terang-terangan meminta kejaksaan segera memeriksa keuangan Dishub, menuding adanya “tikus-tikus” yang bermain di balik anggaran. Dukungan juga datang dari atta joki gambar, yang mendesak KPK mengambil alih kasus ini.
“Rakyat udah muak sama para koruptor di negara ini,” tulis akun Hi.Anto, mengajak masyarakat untuk memviralkan dugaan penyimpangan agar tidak tenggelam.
Keluhan serupa juga muncul dari masyarakat pengguna layanan publik. Akun rumah_kaka menyoroti lambannya pemasangan lampu jalan meski anggaran besar telah digelontorkan. Kondisi ini dianggap mencerminkan lemahnya kinerja Dishub sekaligus memunculkan dugaan kuat adanya anggaran fiktif.
Fenomena ini membuktikan bagaimana media sosial kini menjadi corong suara rakyat. Publik tidak lagi hanya mengandalkan pemberitaan media arus utama, tetapi langsung menyalurkan kritik melalui kanal digital, menuntut akuntabilitas pejabat publik.
Tanggapan Kadishub Dinilai Melenceng dan Kontroversial
Saat polemik memuncak, wartawan berusaha mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Dishub Kota Tangerang, Ahmad Suhaeli, pada Kamis (4/9/2025). Namun, bukannya memberikan jawaban transparan, Suhaeli justru mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Alih-alih membantah atau menjelaskan secara detail terkait penggunaan anggaran, ia malah menyarankan wartawan untuk memberitakan konten advertorial (“adv”) daripada mengulik isu yang merugikan institusinya.
Sikap tersebut sontak menuai kecaman keras dari jurnalis dan aktivis anti-korupsi. Pernyataan itu dinilai sebagai bentuk intimidasi halus yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Banyak pihak menilai Suhaeli gagal memahami bahwa fungsi media adalah sebagai pengawas kebijakan publik, bukan sekadar corong promosi pemerintah.
Minimnya Keterbukaan Jadi Cermin Buram Pemerintahan
Kasus ini akhirnya menjadi cermin buram wajah birokrasi di Kota Tangerang. Alih-alih merespons kritik dengan solusi dan klarifikasi, pejabat terkait justru terkesan defensif serta berusaha mengalihkan isu.
Surat klarifikasi yang dilayangkan LSM GERAM Banten Indonesia hingga kini juga belum dijawab oleh pihak Dishub. Ketua LSM tersebut, Romo, menegaskan bahwa jika tidak ada respons konkret dari pemerintah, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan mengajukan laporan resmi ke aparat penegak hukum.
“Ini momentum bagi Pemkot Tangerang untuk membuktikan komitmen dalam memberantas korupsi dan mewujudkan transparansi. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat semakin tergerus,” tegas Romo, Sabtu (6/9/2025).
Penutup
Gelombang kritik terhadap Dishub Kota Tangerang diperkirakan akan terus menguat jika pemerintah tidak segera membuka transparansi data anggaran dan hasil kerja. Publik kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji. Jika tidak, kasus ini berpotensi menyeret institusi Dishub ke dalam pusaran investigasi hukum yang lebih besar, bahkan hingga level nasional.
(Edi D/PRIMA)
